Krisis Mesir dan Nasib Islamis

Mesir memanas kembali. Mesir sudah terbelah tajam sejak Muhammad Mursi menduduki tahta kepresidenan. Friksi politik Mesir mencapai puncak ketegangannya pada Ahad (30/06) lalu, tepat setahun masa jabatan Presiden Mursi. Jutaan massa, antara pendukung Mursi dengan oposisi, bentrok di Alun-Alun Tahrir.

Dikabarkan, gelombang protes kali ini adalah yang terbesar dalam sejarah Mesir—lebih besar daripada Revolusi 25 Januari. Gerekan protes itu terencana rapi. Disebut dengan “Tamarod” (Pemberontakan). Jubir gerakan Tamarod Mahmud Badr mengklaim telah mengumpulkan lebih dari 22 juta tanda tangan (petisi) menentang Mursi. Itu jumlah yang melebihi jumlah pemilih Mursi pada pemilu tahun lalu, 13,23 juta.

Hingga artikel ini ditulis, kubu Mursi masih bersikukuh bertahan. Mursi dan pendukungnya menolak memenuhi tuntutan “Tamarod” yang melantangkan suara”Irhal, Irhal” (Pergilah, Hengkanglah!).

Argumen Mursi

Dalam wawancaranya dengan the Guardian, Mursi menyatakan secara implisit bahwa ia ingin mempertahankan legitimasi pemerintahan. Menurutnya, jika tuntutan “Tamarod” itu dipenuhi, maka ia bisa jadi preseden sejarah: tiap presiden akan mudah terancam lengser.

Argumen ini masuk akal. Mursi ingin menjaga wibawa pemerintahan. Kubu pendukung Mursi pun berulang-ulang menekankan, bahwa jika pemilu digelar lagi dan yang jadi presiden bukan dari kalangan Islamis, misalnya, tiada jaminan negara akan lebih aman.

Bila tiap presiden yang terpilih melalui pemilu demokratis dilengserkan dengan protes maka imbas ke depannya minimal ada dua. Pertama, pemilu tak punya legitimasi, sebab tiap hasilnya selalu diprotes. Kedua, negara semakin dilanda chaos sebab friksi Islamis-sekuler ini bukannya mereda, justru makin menegang.

Betapapun, fakta besarnya pemberontakan ini tak bisa dikesampingkan. Ikhwanul Muslimin (IM) mencatat sejarah baru di Mesir: tertimpa kemarahan besar dari begitu banyak elemen rakyatnya. Ini tak dialami oleh Nasser, Sadat, dan Husni Mubarak. IM dulu mendapat banyak simpati, sebab sikap oposannya. Kini IM dan kaum Islamis lainnya menjadi musuh bersama.

Pemberontakan ini memang disinyalir dipropagandakan oleh politikus-oposan yang tak terima dengan hasil pemilu lalu. Namun persoalannya tak sesederhana itu. Besarnya gerakan pemberontakan ini lebih mencerminkan begitu tajamnya polarisasi sosial-politik di tubuh masyarakat Mesir.

Tajamnya polarisasi ini, misalnya, sangat tampak dari pengunaan retorika untuk menuduh lawan politiknya. Sementara liberal menuduh kaum Islamis tak mengerti dasar-dasar negara demokrasi modern, kaum Islamis menjatuhkan vonis bahwa yang melawan mereka berarti anti-Islam, mode penghalusan dari “kafir”. Benturan truth-claim semacam ini mempertajam friksi sosial.

Problem Otoritarianisme

Persoalan mendasar yang terjadi pada para tiran Arab sebenarnya bukan pada lamanya mereka menduduki tahta, melainkan seberapa besar kuasa yang dipunya. Inilah yang kini terulang pada rezim IM: lack of power sharing.

Revolusi 25 Januari menandakan gejolak psikis: rakyat Mesir tidak sabar menghadapi otoritarianisme yang hanya berganti baju (Islamisme). Kaum Islamis dominan di parlemen bahkan hendak mengeruk semua institusi yang mestinya berguna demi prinsip check and balances ala demokrasi. Setahun perjalanan pemerintahan Mursi dipenuhi dengan pertarungan politis antara Islamis vs sekularis-militer.

Yang disayangkan, dalam setiap pertarungan itu, kaum Islamis selalu menutup pintu negosiasi (ingat dekrit Mursi akhir tahun lalu). Akibatnya, terjadilah kebuntuan saluran politik oposisi. Islamisme Mesir, setelah berhasil melenggang ke kursi kuasa, memainkan manuver politik “sang pemenang meraup semua” (the winner takes all).

Ini menjadi pelajaran pertama bagi kaum Islamis: mengenyahkan watak otoritarianisme dalam ideologi Islamisme itu sendiri. Gerakan pemberontakan itu bisa diibaratkan semprotan aliran yang kencangnya seirama dengan kerasnya sumbatan politik yang diperbuat IM dan pendukungnya. Kaum Islamis perlu menyadari bahwa dalam sistem demokrasi, ia harus mampu koeksis dengan oposisinya, bukan menumpas dan menyumbat saluran politiknya.

Beberapa analis menyebutkan, salah satu gejolak psikis yang menyebabkan sikap otoritarianisme IM itu ialah, besarnya rasa kerentanan akan perbedaan pendapat yang menjadi keniscayaan demokrasi. Kita tahu, Mursi adalah wakil pertama kalinya dari kaum Islamis yang menduduki tahta kepresidenan Mesir. Mereka belum punya pengalaman.

Bisa dikatakan, mereka “gagap” dengan “liarnya” demokrasi modern. Gejolak psikis semacam ini menyebabkan kaum Islamis begitu khawatir pada serangan dari mereka yang dianggap “kafir”. Gejolak psikis itu mengejawantah pada retorika para loyalis IM yang, kalau tidak menyalahkan oposisi sebagai penentang Islam, mengarahkan kesalahan pada antek asing, alias ada konspirasi.

Krisis politik Mesir kali ini mestinya bisa menjadi pelajaran bagi kaum Islamis untuk lebih terbuka. Demokrasi di Mesir masih bayi. Mesir belum jadi negara new-democracy. Mesir adalah negara democracy-in-progress. Peristiwa “Tamarod” ini selayaknya menjadi pengingat bagi pemerintahan Islamis di kemudian hari, seandainya Presiden Mursi bersedia mengadakan pemilu lagi.

Di atas segalanya, Mursi kali ini bisa terjebak dilema. Mursi mesti hati-hati sebab di balik gerakan protes ada kelompok militer yang mengintip, wait and see, menunggu kesempatan untuk keluar dengan jumawa. Krisis Mesir kali ini tak mudah diatasi.

~ Artikel ini pernah dimuat di Republika [04/07/2013]

Tagged: , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s