Menyikapi Fatwa

Belum lama wacana pemidanaan nikah sirri mencuat di media massa, kita mendengar kabar dari salah satu lembaga agama tentang fatwa pengharaman rokok, fatwa yang sudah lama pernah menimbulkan pro kontra. Dulu, kita juga membaca berita tentang hasil musyawarah bahtsul masail tentang keharaman rebonding dan ojek bagi perempuan. Dengan subyek yang mirip, belum lama juga pernah ada fatwa tentang keharaman facebook walaupun dengan beberapa syarat/batasan (qayyid) tertentu.

Fenomena ini sebenarnya bisa kita maklumi dan bisa dipandang sebagai hal yang biasa dalam diskursus wacana agama Islam. Di negara-negara lain pun sering terjadi hal serupa. Di Arab Saudi misalnya, ulama setempat mengharamkan perempuan menyetir mobil dan memakai sepatu berhak tinggi karena menipu laki-laki. Ulama Malaysia juga mengharamkan yoga. Wacana agama beberapa bulan belakangan di negeri jiran tersebut bahkan mewartakan tentang pelarangan menggunamakan nama Allah bagi agama selain Islam.

Tentu semua lembaga fatwa –dalam berbagai bentuknya- tidak bisa disamakan begitu saja. Selain perbedaan dalam level dan ruang “kekuasaanya”, kekuatan mengikat yang dimiliki tiap lembaga fatwa bisa berbeda-beda. Keberadaan ulama-ulama yang dicontohkan di atas mirip (tapi tidak sama persis!) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia. Letak kemiripannya ada dalam pengakuan negara terhadap lembaga tersebut yang mempunyai otonomi “khusus” dalam masalah keagamaan.

Yang perlu diketengahkan kembali adalah bagaimana kita meyikapi fatwa tersebut. Masalahnya, masyarakat punya persepsi yang cenderung negatif. Bagi masyarakat, fatwa ataupun hasil musyawarah cenderung tidak digubris dan  malah memberi citra yang kurang bagus, seakan-akan fatwa suka membuat-buat hal yang aneh, tidak penting, dan tidak masuk akal.

Dalam realita masih bisa kita lihat, selepas fatwa-fatwa pengharaman tersebut disosialisasikan, masih saja banyak masyarakat yang menerjangnya. Di samping belum adanya kekuatan yang mem-backingproduk hukum dari suatu fatwa diimplementasikan, hal tersebut menunjukkan bahwa fatwa cenderung tidak diacuhkan, malah sebagian orang menganggapnya sinis. Maka pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana kita menyikapi suatu fatwa patut untuk disebarkan pula. Demikian  sehingga kita bisa memberikan penghargaan terhadap fatwa yang dihasilkan suatu lembaga dengan tanpa menafikan “eksistensi” diri kita sebagai manusia yang mempunyai akal sehat.

Fatwa, Mufti, dan Mustafti

Fatwa adalah penjelasan tentang hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariat secara komprehensif. Seorang mufti wajib memiliki beberapa etika:  tidak fasiq, tahu riwayat dari banyak ulama, ikhlas semata-mata karena Allah, merujuk kepada kemaslahatan manusia, tidak mempermudah (tasahul/jawa: nggampangke) dalam memberikan fatwa,  dan mengerti konteks masyarakat yang menjadi “objek” fatwanya. Sampai titik ini, kiranya jelas bagaimana kita meletakkan siapa yang pantas memberikan fatwa. Sedangkan pihak yang diberi fatwa (mustafti) juga mempuyai etika, yaitu tidak boleh memasrahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. (Jadal-Haq, al-Fiqh al-Islami Murunatuhu wa Tathawwuruhu, 1989:171-184)

Salah satu kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa pihak yang diberi fatwa punya hak yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Setidaknya ada dua hak yang dimiliki masyarakat sebagai mustafti, yakni (1) memilih siapa yang berhak menjadi muftinya. Karena mustafti tidak boleh memasrahkan urusan pada ahlinya dan menjadi mufti berarti memikul tugas berat sebagai ulama, yang dalam hadits bahkan disebut sebagai pewaris Nabi; (2) mustafti  berhak menilai apakah suatu fatwa sesuai dengan kemaslahatan mereka atau tidak. Hal ini karena fatwa haruslah merujuk pada kemaslahatan masyarakat. Maka masyarakat yang menjadi objek dari fatwa tersebut punya andil besar untuk menilai suatu fatwa.

Di sisi lain, menyalahkan begitu saja fatwa dari suatu lembaga dengan semata-mata alasan tidak masuk akal juga merupakan sikap yang kurang bijaksana. Karena, pendapat seseorang perlu untuk dihargai. Sehingga perlu ada pemahaman lain yang perlu dikemukakan sehubungan paradigma yang digunakan untuk menyikapi fatwa dan menempatkannya secara proporsional.

Sikap yang tepat dan bisa menengahi dalam menyikapi fatwa adalah dengan menempatkan fatwa sebagai “pernyataan resmi” (legal opinion) yang harus dipertimbangkan lengkap dengan argumen-argumennya. Dengan paradigma ini, kita bisa menempatkan fatwa pada tempat yang semestinya.

Sikap ini akan membuat kita tidak acuh tak acuh dan menolak mentah-mentah begitu saja dengan suatu pernyataan pendapat, sekaligus menjadikannya sebagai bagian keragaman pendapat yang layak dipertimbangkan. Dikatakan keragaman pendapat, karena fatwa yang dihasilkan di suatu tempat atau suatu lembaga bisa saja ditentang oleh pendapat dari daerah atau institusi lain. Dalam tataran ini masyarakat mempunyai andil besar untuk menilai di antara beberapa fatwa yang ada, manakah yang lebih kuat pendapatnya dan lebih maslahat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap ini juga akan mengajak kita untuk tidak melihat suatu pernyataan secara harfiah saja, melainkan juga melihat argumen yang berada dibaliknya. Adalah suatu keniscayaan bahwa suatu produk hukum pasti didasari oleh argumen berdasarkan norma atau pendekatan tertentu.

Kesadaran ini akan membawa kita untuk meneliti kembali alasan dibaliknya. Andaikata alasan itu tidak ditemukan di masyarakat, maka boleh saja hukum itu tidak dipakai. Kesimpulan seperti ini dapat kita temukan dalam adagium yang cukup familiar di kalangan pesantren, al-hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman (hukum selalu berkisar beserta alasannya, baik ada ataupun tidak). Dengan demikian, masyarakat punya ruang khusus untuk memberikan penetapan apakah alasan dibalik hukum itu ditemukan di dalam suatu konteks kehidupan.

~ [Artikel ini pernah dimuat Republika, 12/03/2010]

Tagged: , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s