Mesir, Konstitusi, dan Indonesia

Referendum Mesir yang sedang berjalan kini menyisakan krisis politik yang serius. Friksi tajam kali ini bukan tidak mungkin akan terus menghantui pemerintahan Presiden Mursi hingga tiga tahun ke depan.

Dalam dua minggu mutakhir, tensi politik Mesir amat panas: mulai dari dekrit 22 November, protes oposisi, bentrok di halaman istana Ittihadiyah, lalu Mursi merevisi dekritnya tapi urung untuk memenuhi tuntutan oposisi agar membatalkan referendum, hingga ancaman boikot referendum dari faksi-faksi oposisi yang berhimpun dalam Front Penyelamatan Nasional (Jabhah al-Inqadz al-Wathaniy). Praksisnya, friksi Islamis-sekuler semacam ini sangat tajam.

Menurut Hasan Nafi’ dalam Makhathir al-Istiqthab, fragmentasi politik yang membayangi lanskap politik Mesir sudah mendekati polarisasi sektarian. Merasuknya idiom keagamaan dalam manuver politik Islamis, yakni oleh al-Ikhwan al-Muslimun (IM) dan utamanya oleh kaum Salafi, membuat kompetisi demokrasi tak lagi sehat dan diprediksi akan membawa masa depan yang suram. (Almasry Alyoum, 12/12)

Alih-alih bisa mencerahkan kehidupan sipil (madaniy) dan demokratis di Mesir, rezim IM di Mesir didakwa oleh kelompok oposisi sebagai diktator baru. Dari sisi sebaliknya, para pendukung IM menyebut El Baradai (pemimpin oposisi) sebagai penghasut dan pemecahbelah persatuan. (Al-Ahram13/12)

Kaum Islamis melancarkan tuduhan bahwa boikot yang diupayakan oposisi sebagai tindakan tak demokratis. Menurut kaum Islamis, kaum oposisi itu selalu menggunakan tiga cara: tahridh (provokasi), di’ayah (propaganda), dan hasyd (mobilisasi massa).

Apapun hasil dari referendum itu nantinya, polarisasi Islamis-vs-sekuler ini tidak mudah dihilangkan. Konfrontasi dini yang sudah meledak sejak awal pemerintahan Mursi diprediksi akan menjadi kerikil tajam yang menghadang jalan rezim IM—bahkan bisa menodai reputasi apa yang disebut (the so-called) “Islamis” itu sendiri.

Dampak dari dekrit dan pemaksaan referendum itu—yang barangkali kurang diperhitungkan pemerintahan Mursi—adalah semakin bersatunya oposisi. Kala IM masih berjuang memenangkan kompetisi pemilu, suara kelompok yang menjadi oposisi kini tidak satu. Saat pilpres putaran terakhir, antara Mursi dan Ahmad Syafiq, cukup banyak preferensi suara kaum sekuler yang ke Mursi hanya karena tak mau memilih kandidat dari rezim lama.

Pilpres itu dimenangkan Mursi dengan selisih tak banyak. Ini artinya, fakta di lapangan menandakan oposisi Islamis bukan kekuatan kecil yang tercerai-berai. Triumvirat liberal-nasionalis-Mubarakis (Baradai-Sabbahi-Musa) tidak bisa diremehkan. Jangan dilupakan pula, faksi kaum muda IM yang dipimpin oleh Abul-Futuh, serta kelompok minoritas Koptik.

Persatuan oposisi ini, sekalipun dengan kepentingan yang relatif berbeda, menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan konsesi dan kompromi ideologis demi menghadapi musuh bersama. Perlawanan mereka ke depan akan keras seiring dengan ekstrimitas manuver Islamis dalam memaksakan ambisi ideologisnya, seperti kali ini dengan memasukkan “islamisme” ke dalam draf konstitusi.

IM mungkin menang dalam referendum nanti, tapi kemenangan itu bisa jadi membawa bumerang, sebagaimana disebutkan oleh Abdur-Rahman Rasyid di harian Asharq Alawsat (15/12) bahwa keuntungan secara politis justru diraih oleh oposisi. Sebab, dengan “kediktatoran” IM itu, konsolidasi internal justru menguat di tubuh oposisi.

Manuver IM itu juga akan menjelaskan bagaimana watak “Islamis” ketika berhasil meraih tampuk kuasa. Baru kali ini IM berhasil meraih dominasi di pemerintahan Mesir. IM Mesir menunjukkan wajah yang berbeda dengan, misalnya, Partai Kebangkitan (Hizb an-Nahdha) di Tunisia atau Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki. Meskipun ketiganya dianggap sebagai cermin besar Islamisme dalam lanskap geopolitik Arab, an-Nahdhah dan AKP relatif bisa lebih terbuka dalam berkompromi dengan oposisi sekuler.

Manuver IM Mesir bisa menjadi preseden bagi negara-negara mayoritas muslim lainnya. Kritik yang kerap dilancarkan Barat dan para pendukung teori clash of civilization adalah bahwa kalangan Islamis cenderung memanfaatkan demokrasi agar bisa naik ke kursi kekuasaan untuk selanjutnya mencederai prinsip demokrasi itu sendiri: inilah jebakan demokrasi (democracy trap). Reputasi Islamisme sedang dipertaruhkan.

Hemat penulis, konstitusi Islamis itu bisa jadi “blunder” bagi IM sendiri. Agaknya IM perlu melihat pengalaman negara-negara muslim lain yang tidak berkonsitusi Islam. Turki dan Indonesia, misalnya, memang bukan negara Islam, namun hampir tidak pernah terjadi friksi tajam antara Islamis vs non-Islamis dan konstitusinya lebih banyak diterima berbagai pihak.

Khawatirnya, polarisasi yang menghantui politik Mesir kali ini akan berlarut-larut dan menguras tenaga, sehingga agenda-agenda lain, seperti perbaikan ekonomi, malah terlupa. Isu keterpurukan ekonomi dan banyaknya pengangguran merupakan satu diantara faktor pemicu revolusi dua tahun lalu. 

~ Artikel ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat [20/12/2012]

Tagged: , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s