Mesir Pasca-Mursi

Akhirnya, Muhammad Mursi lengser keprabon. Ia tumbangkan oleh gerakan tamarrud—pemberontakan yang diinisiasi oleh kaum muda, terutama Syabab 6 April, gerakan yang pada 2011 menggulingkan Mubarak.

Setelah gelombang demonstrasi itu sedemikian massifnya, bahkan disebut terbesar dalam sejarah Mesir, maka militer pun turun tangan. Militer memberikan ultimatum 48 jam kepada Mursi. Hingga setelah mencapai batas waktunya, dan Mursi bersikukuh bertahan, dengan bekal dekengan dari Syaikh Al-Azhar, Paus Koptik, wakil oposisi, wakil kaum muda, dan wakil Partai An-Nur (Salafi), militer meng-“kudeta” Mursi.

Sebenarnya, istilah “kudeta militer” tidak tepat. Pertama, jelas bahwa militer meminta aspirasi dari institusi dan elemen sosial lainnya. Ada maksud yang terterima dari pihak militer untuk tidak bersikap sepihak.

Kedua, jika itu kudeta militer, tentu kekuasaan sementara kini di tangan militer. Padahal faktanya, saat ini presiden sementara Mesir dipegang oleh orang sipil, yakni Adly Mansour—figur yang dulu diangkat Mursi jadi ketua Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, bila militer tak turun tangan, diprediksi kerusuhan dan bentrok antar sipil akan membesar. Turun tangannya militer dalam penggulingan Mursi sama dengan saat militer turun tangan dalam penggulingan Mubarak. Tanpa bantuan militer, maka presiden saat itu, baik Mubarak maupun Mursi, tak bisa segera lengser.

Di samping itu, mengikuti pertimbangan Al-Azhar, meski menghadapi dilema, demi mengurangi terjadinya pertumpahan darah yang lebih besar, saat itu lebih baik bagi Mursi untuk turun takhta. Pertimbangan Al-Azhar memakai kaidah fikih irtikab akhaff ad-dhararain (mengambil resiko mudarat yang lebih ringan).

Arah Demokratisasi

Selepas Mursi lengser, berikut kabar bahwa sebagian petinggi Al-Ikhwan al-Muslimun (IM) disandera, para pendukung Mursi turun ke jalan. Hari Jumat (08/07), jutaan massa pendukung Mursi berdemo—konon, jumlahnya mencapai 30 juta. Mereka meneriakkan “legitimasi, legitimasi” (syar’iyyah, syar’iyyah).

Klaim pendukung Mursi ini masuk akal dan sangat bisa diterima. Mursi adalah presiden pertama Mesir dari kalangan sipil, dan terpilih secara demokratis. Mereka layak memperjuangkan “legitimasi” itu—sekalipun Mursi sendiri, sejak dekrit November 2012 mulai mengalami defisit legitimasi.

Kudeta memang tak sehat bagi iklim demokrasi. Sebab, apa yang terjadi pada Mursi,bisa menjadi preseden buruk sejarah: setiap penguasa, bila tak disuka, bisa dengan mudah digulingkan, dan terus terjadi chaos.

Yang diharapkan saat ini, pertama, kita berharap pendukung Mursi dan para simpatisan IM bisa berdemonstrasi secara damai. Yang dikhawatirkan justru atas nama membela legitimasi dan merebut kembali kekuasaan yang sah, pertengkaran antara sesama saudara kembali terjadi. Dalam soal ini, perkataan Gus Dur saat legawa (di)lengser(kan) layak dinukil: “Tiada kekuasaan yang patut dipertahankan di atas pertumpahan darah.”

Kedua, militer Mesir amat diharapkan bisa menjaga jarak dari politik. Militer tetap harus berada di barak. Inilah nilai dasar demorkasi: supremasi sipil. Desas-desus yang belakangan berkembang bahwa dalang di balik penggulingan Mursi adalah kaum militer mesti ditepis. Sejauh ini, militer Mesir relatif masih bisa dipercaya untuk mengawal tertibnya demokrasi, baik dari pro maupun kontra Mursi.

Moderasi Islamis

Salah satu hal yang kemudian bisa diambil sebagai pelajaran dari krisis Mesir kali ini adalah: kaum Islamis mestinya kian menempuh jalur yang lebih moderat, fleksibel merangkul elemen dan faksi politik yang berbeda.

Isu soal “ikhwanisasi” negara tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Tentunya, jumlah massa yang begitu banyaknya memprotes Mursi tidak berangkat dari alasan hampa. Memang, puncak kemarahan kepada rezim IM meledak sejak Mursi mengeluarkan dekritnya pada November 2012. Saat itu, Mursi memberikan kekebalan pada dirinya dan menganulir lembaga negara (legislatif dan yudikatif) yang disinyalir akan dibubarkan oleh “antek Mubarak”—ini menurut klaim IM.

Menurut pandangan oposisi dan kaum kontra-Islamis, manuver Mursi itu sama saja dengan menjadi “diktator baru”. Itu artinya, tujuan dari revolusi untuk kehidupan politik Mesir yang demokratis tak tercapai.

Demikianlah, krisis Mesir kali ini membawa berkah di tengah bencana. Kaum Islamis mesti melakukan moderasi, bergerak ke tengah, dan siap untuk menyediakan posisi politis bagi lawan politiknya, betapapun ekstrim bedanya dengan mereka. Sangat diharapkan, road map pascalengsernya Mursi bisa dijalankan. Dengan pemilu sesegera mungkin, friksi tajam yang kini terjadi di Mesir bisa dikurangi. 

~ Artikel ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat (12/07/2013)

Tagged: , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s