Pecahnya Saluran Politik NU

Di antara berita politik mutakhir yang cukup mengejutkan warga Nahdlatul Ulama (NU) adalah kabar bahwa Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) bergabung dan melakukan merger dengan Partai Gerindra. PKNU menjadi sayap politik Gerindra dengan nama Gerakan Rakyat Ahlus Sunnah wal Jamaah (Gerak Aswaja).

Kabar ini tak dinyana bakal terjadi. Pasalnya, banyak pihak memprediksi PKNU akan bergabung dengan PPP. Alasannya sederhana: platform keagamaan PPP dan PKNU adalah sama, yakni Ahlus-sunnah wal-Jama’ah (Aswaja) dan corak Islam yang tradisionalis.

Kenyataanya, PKNU bergabung dengan Gerindra. Di antara alasannya, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua PKNU Choirul Anam adalah: kondisi konstituen partainya yang mayoritas warga miskin dari kalangan petani, buruh, nelayan, dan TKI, harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan Gerindra memiliki visi yang sama dengan PKNU. Kata Choirul Anam, “Sayap ini akan bergerak dari pusat hingga daerah, akan memanfaatkan organisasi di PKNU, dan akan memberikan dukungan politik ke Gerindra.” (Kompas, 17/02)

Bergabungnya PKNU ke Gerindra ini menyisakan kecemasan. Pertama, PKNU dikhawatirkan hanya akan menjadi “mesin” pendulang suara. Kedua, PKNU telah berubah menjadi partai elektoralis-pragmatis yang, karena tak lulus parliamentary threshold, maka memilih fusi ke Gerindra. Padahal, PKNU menjadi satu di antara partai ideologis yang memperjuangkan corak keberagamaan ala Aswaja; jargon yang selama ini menjadi trade mark dari NU.

Fenomena ini dikhawatirkan bisa menambah suram aspirasi politik NU. Warga NU tentu masih ingat bagaimana tahun-tahun terakhir menunjukkan manifesto politik NU cenderung menjadi alat untuk mengungkit perolehan suara dari para kontestan pemilu.

Warga NU mestinya ingat dulu pada pilpres 2004, dua figur besarnya, yakni Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid, maju sebagai cawapres dan, tak bisa dimungkiri, turut menjadi pendongkrak elektabilitas kontestan pemilu. Di beberapa pilkada, masih kita bisa lihat beberapa tokoh NU diikutsertakan sebagai cagub/cabup yang, karena tidak punya banyak legitimasi keagamaan, meminjam “tangan” NU.

Menafsir Khittah

Imbas dari pecahnya saluran politik NU di atas tidaklah sederhana. Praktisnya, saluran politik NU pecah. Hal ini turut mengakibatkan setidaknya tiga hal.

Pertama, polarisasi di antara warga NU sendiri, khususnya di masyarakat NU yang masih kental dengan budaya komunal-paternalistik dan kurang toleran dengan perbedaan afiliasi politik.

Kedua, aspirasi politik warga NU yang terpecah ke berbagai saluran itu mengindikasikan tiadanya kesatuan manifesto politik (warga) NU, sekalipun memiliki tujuan keberagamaan yang sama: Aswaja yang menghargai tradisi pribumi dan mata rantai mazhab ulama abad pertengahan. Fakta bahwa partai berbasis massa NU itu berdiri sendiri-sendiri menyiratkan makna bahwa konsep politik Aswaja-NU masih multiinterpretatif dan bahkan kabur—khususnya ketika dikontekstualisasikan dalam sistem demokrasi multipartai.

Ketiga, jika tidak ditindaklanjuti, fenomena ini bisa menjadi preseden sejarah di kemudian hari. Sikap NU yang mengembangkan wacana kembali ke Khittah 1926, yang kemudian ditafsirkan dengan sikap “apatis” pada politik kekuasaan, menjadi “obyek godaan” parpol sekuler lainnya untuk diajak bergabung. Bahkan, muncul citra oportunis, yakni ketika partai berbasis massa NU itu memakai kendaraan politik sekuler untuk merangsek ke kursi pemerintahan.

Oleh karenanya, NU perlu mengkaji ulang makna Khittah 1926. Paradigma mendasar yang perlu menjadi bahan pertimbangan setidaknya ada dua. Pertama, sebagaimana Kiai Wahab Chasbullah, rais ‘am NU kedua, yang percaya bahwa cara efektif untuk memenuhi kewajiban amar ma’ruf nahy munkar adalah dengan memiliki pengaruh politik di lingkungan pemerintahan. (Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, 2007:74)

Kedua, kaidah fikih menyebutkan, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu (apa yang tak bisa diperoleh semuanya janganlah ditinggalkan sebagian besarnya). Kaidah fikih ini juga dinyatakan oleh Kiai Achmad Siddiq sebagai perumus Khittah dalam Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama (1969: 27) sebagai sikap fleksibilitas (murunah) NU dalam menyikapi politik kekuasaan.

Diantara nilai fleksibilitas politik NU itu tercermin ketika pada 1950-an, melalui kepemimpinan Kiai Wahab Chasbullah dan Kiai Wahid Hasyim, NU bisa berlepas diri dari Masyumi, membentuk partai sendiri, bahkan cenderung lebih dekat ke PNI. Politik NU waktu itu sebenarnya cenderung defensif: mengakomodasi kaum muslim-tradisional yang tak terwadahi di Masyumi. Sisi fleksibilitas-defensif dari NU inilah yang bisa menjadi modal bagi NU untuk tidak kaku mengamalkan Khittah 1926 yang sesungguhnya muncul dalam konteks politik tahun 1980-an.

~ (Artikel ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat, 15/03/2013)

Tagged: , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s