Perang Sipil di Suriah

Sudah 18 bulan Suriah dilanda krisis. Kekerasan belum juga mereda. Korban tewas sudah mencapai lebih dari 20.000 jiwa. Sampai kini, jalan untuk mencapai solusi masih buntu.

Kofi Annan yang sudah susah payah menggalang “enam poin rencana damai” menyerah di tengah jalan. Penggantinya, Lakhdar Brahimi, belum mampu mendatangkan perubahan berarti. Perang masih berkecamuk besar di Aleppo, distrik pusat perdagangan terbesar di Suriah. Hampir tiap hari media massa memberitakan selalu ada korban tewas di wilayah itu—sebagian pengamat menilai, perebutan Aleppo adalah penentu kemenangan antara rezim Assad versus oposisi.

Mengapa krisis Suriah ini tak kunjung usai? Setidaknya ada tiga alasan: faktor Rusia dan Cina, disparitas kelompok oposisi, dan egoisme rezim Bashar al-Assad.

Kemustahilan Intervensi

Bagi AS, Inggris, Prancis, dan sekutunya, Rusia dan Cina merupakan penghambat dilakukannya intervensi. Bagi AS dan para pendukung politik intervensionis, campur tangan itu sah jika suatu negara tidak mampu melindungi—dan justru memerangi—rakyatnya sendiri. Preseden dari kebijakan intervensionis ini adalah kasus genosida di Rwanda pada 1994 dan pembantaian massal terhadap rakyat sipil di Darfur, Sudan, pada 2003-2004.

Fenomena itu menjadi pijakan untuk membentuk norma tentang hak bagi komunitas internasional untuk melakukan intervensi terhadap otonomi suatu negara. Muncullah apa yang disebut dengan “Responsibility to Protect” (R2P) dan dikukuhkan dalam konferensi PBB pada 2005.

Namun gagasan R2P itu tidaklah diamini semua negara. Bagi Rusia dan Cina, intervensi berarti menodai kedaulatan suatu negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Ini bukan sekedar respon yang muncul belakangan. Seolah sudah tradisi, kedua negara itu hampir selalu menolak bentuk campur tangan asing, terlebih lagi intervensi militer.

Perkecualian dari ideologi politik luar negeri Rusia-Cina ini berlaku pada Libya. Dalam kasus Libya pada menjelang akhit tahun lalu, Rusia dan Cina bersikap abstain terhadap intervensi militer yang dipimpin NATO.

Diantara sebabnya, menurut Luis Martinez (2011: 566-567), rezim Qaddafi di Libya tidak punya garis kebijakan tegas dalam politik luar negeri, tidak punya hubungan erat dengan Rusia-Cina, bahkan sering bersitegang dengan negara tetangganya (karena bermimpi ingin membuat negara Arab Raya), dan—yang paling utama—mendukung gerakan-gerakan radikal yang tidak saja anti-AS melainkan juga merugikan Rusia-Cina. Oleh sebab itu, intervensi militer di Libya tidak mendapat hadangan yang berarti.

Ini berbeda dengan Suriah yang memiliki problem kompleks. Suriah merupakan kunci geopolitik di kawasan. Intervensi bisa menyedot negara-negara aliansinya ke dalam proxy war (kubu AS-Israel vs kubu Rusia-Iran). Di samping itu, politik anti-AS sangat kuat di Suriah, bukan saja dari pemerintahnya, melainkan juga di kalangan rakyat Suriah sendiri—apalagi dengan mengingat kasus film Innocence of Muslims yang kembali membangkitkan sentimen anti-AS di dunia Arab.

Cukup besar kekhawatirannya jika intervensi dipaksakan lalu Assad tumbang, maka rezim baru yang menggantikan tak jauh beda dengan rezim Assad dalam hal melawan politik AS-Barat.

Susah Dialog

Problem internal Suriah tak kalah rumitnya. Disparitas kelompok oposisi menghambat dilakukannya dialog. Al-Majlis al-Wathaniy as-Suriy (Syrian National Council, SNC), kelompok oposisi terbesar yang bermarkas di Istanbul, yang digadang-gadang sebagai payung semua organ oposisi dan didukung oleh banyak negara Barat tidak mampu mengajak semua kelompok oposisi bergabung ke pangkuannya. Alasannya, SNC terlalu bias ke arah politik Arab Saudi dan Qatar dan ekstren menginginkan perlawanan militer terhadap Assad.

Sementara itu, kelompok oposisi di dalam terfragmentasi dalam berbagai arus: dari yang moderat sampai kelompok radikal-ekstremis yang ditunggangi Al-Qaeda. Fragmentasi oposisi ini tentu saja menguntungkan rezim Assad.

Oposisi Suriah belum bisa membentuk badan resmi untuk pemerintahan transisi seperti National Transitional Council (NTC) di Libya. Sampai kini, kelompok oposisi-militer, Free Syrian Army (FSA), juga belum mampu menandingi kekuatan militer Assad yang, menurut beberapa warta, mendapat bantuan dari Iran dan Rusia.

Sementara itu, rezim Assad sejak awal tetap bersikukuh mempertahankan kuasa. Ekstrimitas manuver dari masing-masing pihak (rezim vs oposisi) inilah yang menyebabkan langkah menuju dialog damai akan selalu jalan di tempat.

Kemauan tiap pihak, baik rezim maupun oposisi, untuk mengendurkan resistensinya dan mau duduk bersama untuk dialog damai adalah pintu awal bagi terselesaikannya krisis Suriah. Jika ini susah terwujud, hampir mustahil perang sipil di Suriah bisa segera diakhiri.

~ Artikel ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat [16/10/2012]

Tagged: , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s