Piagam Madinah dan Pancasila

Analisis sejarah mengenai fungsi Piagam Madinah dan kebijakan politik Nabi SAW sangat penting untuk dilakukan dan di-update kembali. Sebab, hal itu menjadi cermin untuk memahami konsepsi Islam mengenai hubungan agama dan kebijakan sosial, atau dalam konteks modern: agama dan negara bangsa (nation state). Terlebih lagi, fenomena keberagamaan dewasa ini memunculkan beberapa golongan yang bersikukuh mewajibkan adanya formalisasi syariat dan negara Islam, serta menganggap Pancasila sebagai ideologi sekuler yang tidak wajib ditaati.

Nabi Muhammad SAW datang ke Yastrib tidak bermaksud mendirikan sebuah negara Islam secara simbolis. Karena, masyarakat yang dihadapi oleh Nabi sangat plural: Muslim Muhajirin, Muslim Anshar (Aus & Khazraj), 3 Suku Yahudi (Nadhir, Quraizhah, & Qainuqa’), dan sebagian kecil Nasrani serta penyembah berhala. Pluralitas etnis dan agama disikapi Nabi bukan dengan memaksakan agama tertentu (Islam) menjadi dasar ‘konstitusi’ masyarakatnya, melainkan membuat traktat politik yang mampu mengakomodir semua golongan.

Itulah perjanjian (mitsaq) Madinah. Di kemudian hari, para pakar sejarah mengakui bahwa Madinah yang dipimpin Nabi kala itu menjadi prototype pertama masyarakat yang berkonstitusi dan diikat dengan perjanjian tertulis. Masyarakat itu, di kemudian hari, juga disebut dengan masyarakatmutamaddin (berperadaban).

Inti Piagam Madinah

Teks Piagam Madinah bisa kita dapatkan dari kitab sirah Nabi tertua yang pernah ditemukan, yaknias-Sirah an-Nabawiyyah, karya Ibnu Hisyam, pada Bab ar-Rasul Yuwadi’u al-Yahud (Rasulullah Mengikat Perjanjian dengan Yahudi). Dalam tulisan ini, hanya disebutkan tiga poin penting yang menjadi paradigma mendasar dari piagam itu.

Poin pertama piagam itu menyebutkan begini: “Surat perjanjian ini dari Muhammad; antara orang beriman dan Muslimin dari Quraisy dan Yatsrib, serta yang mengikuti mereka, menyusul mereka, dan berjuang bersama mereka; bahwa mereka adalah satu umat”.

Poin lain menyatakan: “Bahwa kabilah Yahudi, baik mereka sendiri atau bersama pengikut mereka, mempunyai hak dan kewajiban seperti mereka yang sudah menyetujui naskah perjanjian ini”. Poin terakhir menuturkan: “Bahwa barang siapa keluar atau tinggal dalam kota ini, keselamatannya terjamin, kecuali orang yang melakukan kezaliman dan kejahatan”.

Substansi yang Sama

Sebagai sebuah ikatan perjanjian politis antar umat beragama, Piagam Madinah memiliki beberapa kesamaan substansi dengan Pancasila. Pertama, sama-sama dibangun atas dasar kesatuan umat, yang menghuni sebuah batas teritorial tertentu. Hemat saya, ini bahkan sudah mampu melampaui konsep negara bangsa kini, dimana kesatuan didasari oleh kesamaan senasib-sepenanggungan untuk membela tanah air. Itulah satu umat: satu kesatuan masyarakat yang saling mempertahankan dan melindungi bila ada musuh yang datang menyerang. Perjanjian dalam piagam itu dapat berjalan beberapa waktu sampai kelompok Yahudi berkhianat, justru di saat genting ketika Muslimin akan menghadapi serbuan Quraisy. Pancasila pun kini masih eksis, hingga belakangan ini, pasca dibukanya kran demokrasi, muncul beberapa kalangan yang menolak Pancasila, kendati ia lahir dan tinggal di bumi Indonesia.

Kedua, Piagam Madinah memberi hak sepenuhnya kepada tiap umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Demikian pula, Undang-Undang kita yang menjamin eksistensi agama dan peribadatan tiap warga negaranya.

Ketiga, perlindungan diberikan kepada mereka yang tidak berbuat zalim (la ‘udwana illa ‘ala azh-zhalimin). Zalim adalah lawan dari adil. Siapa yang tidak melakukan kewajibannya dan melanggar hak orang lain, maka dia akan diberi sanksi sesuai kezalimannya, tanpa memandang pada etnis atau latar belakang agamanya.

Keempat, Piagam Madinah mengakomodir semua golongan, justru dengan tanpa mencantumkan secara eksplisit “syariat Islam” ke dalam body-text-nya. Pancasila dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebenarnya sudah lebih mending, karena sudah secara tegas mengafirmasi kepercayaan monoteis. Di samping itu, spirit yang diperoleh dari piagam ini adalah, bahwa tidak ada golongan yang mendapakan hak lebih sebagai warga negara dibanding golongan yang lain. Kesamaan derajat dihadapan konstitusi inilah yang kemudian mendasari salah satu isi Pidato Bung Karno pada hari kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945. Beliau mengatakan: “Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, – tetapi “semua buat semua”.

Aktualisasi nilai-nilai Piagam Madinah dan Pancasila tentu masih bisa dilakukan; dimunculkan makna-makna baru yang lebih relevan. Sebagaimana Pancasila yang perlu untuk dikontekstualisasikan kembali, bagaimana agar tetap relevan diimplementasikan di masa kini, demikian pula Piagam Madinah itu. Hal penting yang bisa diperoleh dari upaya kontekstualisasi itu adalah bahwa kita wajib melihat kepada substansi, bukan simbol-formalnya. Formalitas simbol sering hanya menjadi jargon kosong yang bisa menumbuh-suburkan virus “pemberontakan dan pengkhianatan” terhadap bangsa sendiri. Munculnya paham ala NII, agaknya memang karena konsep mendasar Pancasila kurang dipahami dengan baik oleh segenap lapisan masyarakat awam. Wallahu A’lam.

~ (Artikel ini pernah dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 17/06/2011)

Tagged: , , , ,

One thought on “Piagam Madinah dan Pancasila

  1. […] ~ (Artikel ini pernah dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, 17/06/2011) Sumber: https://azisaf.wordpress.com/2013/09/08/piagam-madinah-dan-pancasila/ […]

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s