Quo Vadis Mesir

Ada dua isu menarik dan cukup panas terkait Mesir dan Timur Tengah belakangan ini. Pertama, dua tahun pascarevolusi 25 Januari 2011, Mesir masih dilanda krisis politik akut. Kedua, diselenggarakannya KTT OKI di Kairo.

Terkait yang pertama, Mesir kini menjadi medan perang yang meletihkan dan berlarut-larut antara rezim Ikhwanul Muslimin (IM) versus oposisi. Presiden Muhammad Mursi yang diberi mandat untuk mewujudkan tujuan revolusi dipandang gagal merealisasikannya. Yang terjadi malah, menurut oposisi, kontrarevolusi: bukan demokrasi, melainkan kediktatoran, otoritarianisme Islamis.

Klaim dan tuduhan bahwa Mursi telah menjadi diktator baru itu bukan mengada-ada. Friksi yang terjadi antara Islamis versus oposisi menajam utamanya sejak Mursi mengeluarkan dekrit 22 November tahun lalu. “Ikwanisasi” Mesir kini telah meletakkan posisi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam dominasi dan hegemoni kaum Islamis.

Menurut Hasan Nafi’ dalam Makhathir al-Istiqthab, fragmentasi politik yang membayangi lanskap politik Mesir kini telah menjadi polarisasi sektarian. Merasuknya idiom keagamaan dalam manuver politik Islamis, (IM) dan utamanya oleh kaum Salafi, membuat kompetisi demokrasi tak lagi sehat dan diprediksi akan membawa masa depan yang suram. Ketaksehatan itu diperparah dengan susahnya diselenggarakan konsesi antara dua pihak untuk kemudian mencari solusi bagi kemerosotan kondisi ekonomi Negeri Piramid itu; suatu hal yang mestinya menjadi prioritas utama.

Alih-alih bisa mencerahkan kehidupan sipil (madaniy) dan demokratis di Mesir, rezim IM di Mesir didakwa oleh kelompok oposisi sebagai Firaun baru. Dari sisi sebaliknya, para pendukung IM menyebut El Baradai (pemimpin Front Penyelamatan Nasional atau Jabhah al-Inqazh al-Wathaniy) sebagai penghasut dan pemecahbelah persatuan.

Defisit Legitimasi IM

Konstitusi yang ditawarkan oleh rezim IM memang menang dalam referendum. Namun itu belum menyelesaikan masalah, justru memicu banyak demonstrasi. Sampai kini, kaum muda revolusi yang tentu saja dibayangi oleh oposisi tidak puas.

Yang jelas, legitimasi IM di pemerintahan mulai mengalami defisit. Bukti yang paling gamblang adalah keikutsertaan masyarakat Mesir dalam referendum konstitusi itu hanya 32 persen. Ini tentu saja menjadi justifikasi bagi oposisi dan kaum muda untuk menggugat validitas dan legalitas konstitusi bentukan IM. Beberapa lembaga politik mengeluarkan survei bahwa dukungan publik ke IM tinggal belasan persen saja. IM mulai kehilangan tsiqah dari rakyat Mesir untuk mengemban amanat revolusi. Beberapa desas-desus bahkan mengabarkan, faksi Islamis non-IM seperti Salafi, al-Ghad, dan lain-lain mulai bersiap-siap meninggalkan IM.

Harus diakui bahwa dampak dari dekrit dan pemaksaan referendum konstitusi itu adalah semakin bersatunya oposisi. Kala IM masih berjuang memenangkan kompetisi pemilu, suara kelompok yang menjadi oposisi kini tidak satu. Saat pilpres putaran terakhir, antara Mursi dan Ahmad Syafiq, cukup banyak preferensi suara kaum sekuler yang ke Mursi hanya karena tak mau memilih kandidat dari rezim lama.

Pilpres itu dimenangkan Mursi dengan selisih tak banyak. Ini artinya, fakta di lapangan menandakan oposisi Islamis bukan kekuatan kecil yang tercerai-berai. Triumvirat liberal-nasionalis-Mubarakis (Baradai-Sabbahi-Musa) tidak bisa diremehkan.

Persatuan oposisi ini, sekalipun dengan kepentingan yang relatif berbeda, menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan konsesi dan kompromi ideologis demi menghadapi musuh bersama. Perlawanan mereka ke depan akan keras seiring dengan ekstrimitas manuver Islamis dalam memaksakan ambisi ideologisnya, seperti kali ini dengan memasukkan “islamisme” ke dalam konstitusi.

Kemenangan IM dalam pemilu maupun referendum konstitusi itu bisa jadi membawa bumerang, sebagaimana disebutkan oleh Abdur-Rahman Rasyid di Asharq Alawsat bahwa keuntungan secara politis justru diraih oleh oposisi. Sebab, dengan “kediktatoran” IM itu, konsolidasi internal justru menguat di tubuh oposisi.

Ke depan, kita akan melihat bagaimana upaya Mursi untuk melakukan stabilisasi politik. Masih ada kesempatan. Sembari menunggu pemilu (ulang) parlemen yang akan diselenggarakan dua bulan ke depan, IM mesti melakukan dialog dengan oposisi untuk merevisi pasal-pasal yang bermasalah dalam konstitusi. Ini menjadi upaya mutlak jika IM tidak ingin semakin mengalami defisit legitimasi politik.

Hubungan Mesir-Iran

Terkait dengan KTT OKI, satu hal yang menarik adalah kedatangan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad. Kunjungan Ahmadinejad itu ditengarai sebagai “balas budi” terhadap kedatangan Mursi ke negeri kaum mullah itu dalam KTT Gerakan Non Blok belum lama ini.

Yang jelas, saling kunjung ini menandakan babak baru hubungan Iran-Mesir. Babak baru sebab dua negara sudah lama tak saling “bertegur sapa”, terutama sejak 1979, ketika revolusi Islam Iran berhasil menggulingkan Syah Reza Pahlevi. Di masa Pahlevi, Iran didukung AS. Begitu Pahlevi tumbang, Iran berbalik membenci AS. Di sisi lain, justru Mesir sedang bergandengan mesra dengan AS. Yakni, ketika Presiden Anwar Sadat menandatangi perjanjian damai Camp David dengan PM Israel Ariel Sharon dan ditengahi oleh Presiden AS Bill Clinton. Terlebih, Anwar Sadat kala itu bersedia menjadi tempat pelarian Pahlevi. Sejak saat itu, hubungan diplomatis Mesir-Iran terputus total.

Walhasil, kunjungan Ahmadinejad itu bisa membuka pintu hubungan diplomatis yang baru. Secara sekilas, rezim kedua negara kini memiliki watak ideologis yang hampir sama: Islamisme. Diprediksi, keduanya akan memainkan perang penting dalam konstelasi geopolitk Timur Tengah.

Namun demikian, satu fakta yang diduga kuat akan menghambat harmoni hubungan Iran-Mesir adalah sikap menyangkut Suriah. Jamak diketahui, Iran sangat mendukung rezim Bashar al-Assad. Berbagai embargo politis telah dilakukan, namun Iran masih bersikukuh dengan pendiriannya. Sementara Mesir mendukung oposisi, apalagi IM Suriah adalah yang terkuat kedua di Timur Tengah.

Isu Suriah tetap menjadi kunci bagi lanskap geopolitik Timur Tengah. Perubahan rezim di Suriah akan menentukan peta baru yang berbeda drastis dengan sebelumnya. Mesir sebagai pemain baru yang satu faksi dengan Tukri di bawah Erdogan, dalam menyikapi krisis Suriah, berpotensi untuk berseberangan tajam dengan Iran-Lebanon. Kondisi politik Timur Tengah masih sulit untuk diprediksi arahnya.

~ Artikel ini pernah dimuat di Jurnal Nasional [16/02/2013]

Tagged: , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s