Toleransi Penetapan Awal Ramadhan

Cukup santer diberitakan belakangan ini, akan ada dua penetapan awal Ramadhan yang berbeda. Kemungkinan tersebut cukup besar. Beberapa pimpinan ormas Islam, khususnya dua ormas yang terbesar, yakni NU dan Muhammadiyah, sudah mengatakan sejak dini: akan memulai puasa pada 20/07 (untuk Muhammadiyah) dan 21/07 (untuk NU). Sementara itu, terkait ormas lain, seperti al-Washliyah, Persis, Mathla’ul Anwar, dan lain-lain, kita belum memperoleh kabar resmi yang cukup valid.

Perbedaaan penetapan awal Ramadhan itu memang belum bisa ditentukan secara pasti, sebab hasil finalnya ada pada sidang itsbat yang nantinya difasilitasi oleh pemerintah (Kemenag). Kendati besar kemungkinanya akan berbeda, pun demikian, satu hal yang kiranya penting untuk kita tegaskan adalah bahwa sidang itsbat adalah bentuk campur tangan pemerintah secara administratif. Pemerintah berhak untuk mengatur kapan dan berapa banyak jumlah hari libur, sehingga perlu penetapan (itsbat).

Hal itu jelas tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Yang tidak bisa ditolerir adalah: jika kemudian mayoritas ormas bersetuju hari-H itu jatuh entah pada Jumat atau Sabtu, lalu memaksakan hasil sidang itu pada ormas lainnya yang mau mulai puasa pada hari yang berbeda. Yang seperti ini sudah campur tangan substantif: pemaksaan hasil “ijtihad”, dan dalam level tertentu terkait pula dengan pelanggaran pada jaminan kepada setiap umat untuk beribadah sesuai keyakinannya.

Belajar dari bagaimana jalanya sidang itsbat awal lebaran tahun kemaren, kita perlu membuang sejauh-jauhnya sentimen mayoritas-minoritas. Seperti yang kita saksikan di televisi, awal lebaran tahun kemaren mayoritas sepakat dengan NU (motede imkan ar-ru`yah) dan pihak minoritas jatuh pada Muhammadiyah (dengan metode wujud al-hilal). Lalu sebagian masyarakat memperoleh kesan seolah-olah ada intimidasi: yang besar menekan yang kecil.

Betapapun, sidang itsbat seperti itu tetap harus ada. Tiap ormas juga berhak menyampaikan hasil keputusan intern masing-masing Perbedaaan pendapat adalah hal biasa. Justru perbedaan pendapat itu, pada hemat saya, cukup sehat untuk mendidik masyarakat: bahwa memang begitulah agama, tidak lepas—dan tidak akan lepas—dari perdebatan para ulama. Masing-masing punya argumen. Masing-masing tidak bisa memaksakan pandangannya.

Paradigma Toleransi

Oleh karena perbedaan hampir tak bisa dihindari, maka toleransi terhadap perbedaan pandangan mutlak diperlukan. Beberapa cara pandang perlu kita miliki sebagai paradigma toleransi.

Pertama, hasil keputusan tiap ormas tentang awal Ramadan adalah hasil ijtihad. Ijtihad itu—menurut hadits yang sudah sangat masyhur—kalau benar maka berpahala dua, kalau salah maka berpahala satu. Jadi, benar atau salah menurut-Nya, tetap berpahala, sebab akal manusia ada batasnya—tentu saja, selama manusia tidak bermain-main dengan ijtihad itu.

Ada salah satu kaidah fikih (legal maxim) menyatakan: al-ijtihad la yunqadhu bi al-ijtihad (suatu ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain). Salah satu tafsiran dari kaidah itu, selain terkait konteks waktu, juga terkait pada sejauh mana argumentasi yang dibangun: maka hasil ijtihad A tidak membatalkan hasil ijtihad B. Masing-masing berhak untuk mengamalkan pendapat sesuai hasil ijtihadnya. Meski berada dalam satu tema bahasan, ijtihad fikih mazhab X misalnya, tidak bisa digunakan untuk menegasikan ijtihad fikih mazhab Y.

Kedua, dua metode yang berbeda itu (imkan ar-ru’yah dan wujud al-hilal) berdasar pada satu hadist yang sama: shumu liru’yatihi, fa in ghumma ‘alaikum faakmilu al-‘iddata tsalatsin (berpuasalah karena melihat bulan, dan jika tertutup mendung, maka sempurnakan hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari). Dari hadits yang sama bisa muncul dua interpretasi: rukyah dan hisab.

Dan harap diketahui, perbedaan rukyah dan hisab bukan saja baru terjadi, itu sudah ada sejak dulu. Beberapa ulama kondang, seperti as-Subki dan Ibn Daqiqil ‘Id cenderung pada hisab (lihat, Fatawi ar-Ramli, h. 358). Itu artinya, hal ini sudah ada presedennya dalam sejarah. Maka, sudah selayaknya perbedaan itu tidak perlu diperuncing.

Ketiga, keputusan tiap ormas, pada hemat saya, bisa dianalogikan sebagai “fatwa kolektif”: konsesi resmi sebuah institusi. Adapun fatwa itu sendiri adalah sebuah pendapat resmi (legal opinion), dan umat memiliki kebebasan untuk memilih. Jadi, tiap orang bahkan bisa menilai, memilah, dan memilih, dari perbedaan pendapat itu mana yang argumennya valid dan bisa dipertanggungjawabkan—tentu saja, dengan tanpa memandang sebelah mata terhadap pendapat lainnya yang berbeda.

Barangkali hal ini bisa menjadi pembelajaran kedewasaan kepada umat untuk menyikapi keragamaan interprestasi keagamaan. Ini sudah terjadi sejak dulu, bahkan sejak institusi-institusi besar Islam di Indonesia berdiri. Jangankan satu hadits yang sama, satu kosakata yang sama dalam nash baik al-Qur’an dan hadits saja bisa menimbulkan banyak tafsir. Maka, mari kita sambut awal Ramadhan dengan toleran.

~ (Artikel ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat, 19/07/2012)

Tagged: , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s