Turki, Inspirasi Arab Baru

Perkembangan mutakhir revolusi Arab kini ditandakan oleh dua hal: tumbangnya rezim diktator dan bangkitnya kekuatan politik Islamis. Ben Ali tumbang, lalu Partai an-Nahdhah (Kebangkitan) memenangi pemilu Tunisia. Raja Muhammad VI mengadakan reformasi konstitusi, lalu Hizb al-‘Adalah wa at-Tanmiyah (Partai Keadilan dan Pembangunan) memenangi pemilu Maroko. Mubarak lengser, lalu sayap politik Ikhwanul Muslimin, Hizb al-Hurriyah wa al-‘Adalah (Partai Kebebasan dan Keadilan), menduduki mayoritas kursi parlemen Mesir.

Agenda apa yang akan dilakukan oleh partai-partai Islamis itu? Sejak masa-masa awal revolusi bergejolak, para petinggi partai itu tegas menyatakan mereka hendak menjadikan Turki sebagai kiblat politik Islamis. PM Turki, Recep Tayyip Erdogan, melakukan lawatan ke negara-negara Arab tahun lalu disambut bak Presiden “Ahmad” Soekarno dulu di masa post-kolonial ketika negara-negara Asia-Afrika sedang membangun gerakan non-blok.

Sejak beberapa tahun terakhir, Turki memang mendapat kredibilitas tinggi di mata orang Arab. Ada dua hal yang melatarbelakangi itu. Pertama, kebijakan luar negeri Turki dengan Iran. Turki tidak banyak mengalami clash dengan kepentingan Iran di kawasan. Keduanya malah memiliki hubungan dagang. Iran menjadi penyuplai utama gas alam bagi Turki. Bersama Brazil, Turki termasuk yang tidak mendukung keputusan DK PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap proyek nuklir Iran. Kedua, insiden Flotilla pada bulan Mei 2010. Perseteruan Turki vs Israel menyangkut serangan Tel Aviv terhadap kapal Mavi Marmara menegaskan bahwa Turki tak berpihak pada kepentingan Israel.

Dua hal tersebut, membuat hubungan Turki dengan Barat memburuk. Tapi pada saat yang sama pula Turki mendapat “zero problem” dengan tetangga-tetangganya di Timur Tengah, terutama Suriah dan Lebanon. Dan Turki pun semakin terlibat di kawasan. Turki mendukung upaya semi-otonomisasi suku Kurdi di Irak, menormalisasikan hubungan dengan Armenia, memediasi perdamaian antara Israel dengan Suriah, dan menginisiasi platform keamanan dan stabilitas Kaukasus. Belakangan, Turki bahkan sibuk membangun zona perdagangan bebas (free trade zone) dengan Suriah, Lebanon, dan Yordania. Kompani-kompani Turki membangun bandara, pusat perbelanjaan, dan gedung pencakar langit di kawasan, mulai dari Kairo hingga Dubai.

Sekularisme Turki

Faktor terpenting dari Turki yang begitu menarik perhatian para pemimpin Arab baru adalah bahwa politik Islam di sana bisa tumbuh dan terakomodasi dengan sukses meski dalam lanskap politik yang sekuler. Seiring jalannya sejarah, sekulerisme Turki kini tidak lagi sesekuler di tahun 1920-an.

Pengalaman Turki dalam mengkombinasikan sekularisme, demokrasi, dan Islam politik dan bisa dicontoh oleh negara-negara Arab lain tercermin dalam empat hal. Pertama, meski sempat jatuh bangun, sistem Turki memberikan kebebasan yang terkendali bagi upaya Islam politik untuk meraih kekuasaan eksekutif. Ini bukan hal yang mudah: polarisasi politik dan sosial masih berakar hingga kini. Kendati demikian, militer dan LSM Turki memiliki kemampuan untuk menjaga sistem dari erosi sekularisme. Dengan kata lain, sistem Turki mampu mengakomodasi bangkitnya Islam politik dan, pada saat yang sama, institusi masyarakat Turki mampu menjaganya dalam batas-batas yang bisa diterima. Sistem yang demikian tentu saja membuat partai Islamis yang cenderung ke “kanan” seperti Hizb ar-Rafahiyah (Partai Sejahtera) kemudian mengalami moderasi menjadi Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi/AKP)

Kedua, besarnya kader dan simpatisan politik Islamis di Turki adalah karena mereka berjuang dari bawah dan mengagendakan aksi nyata bagi pemerintahan daerah. Maka tidak heran jika Erdogan, PM Turki sekarang, adalah seorang mantan walikota Istanbul.

Ketiga, pengalaman sekularisme Turki mutakhir menunjukkan partai Islamis tidak membawa agenda yang berlawanan dengan demokrasi ketika menjadi oposisi rezim. Tidak seperti di negara-negara Arab lainnya, Turki hampir tidak pernah menyaksikan adanya aksi kekerasan yang melibatkan faksi Islamis. Demokrasi Turki telah berhasil mengawinkan prinsip sekularisme dengan Islam. Kesuksesan AKP memimpin pemerintahan Turki –dan berumur panjang- menjadi bukti akan hal itu. Dalam lawatannya ke negara-negara Arab, Erdogan menganjurkan agar mengadopsi sistem sekuler dengan mencontohkan pengalaman negaranya: bahwa tidak ada alasan untuk menghalangi seorang Muslim untuk memerintah negara sekuler.

Keempat, hubungan militer-sipil Turki. Sejak tahun 1930-an, militer Turki bermain sebagai “penjaga” rezim dan prinsip dasar sekularisme. Militer menjadikan Islamis sebagai ancaman bagi keberlangsungan sekularisme, dan pada masa perang dingin (cold war), komunisme turut dijadikan justifikasi bagi militer Turki. Hingga 60 tahun kemudian, militer Turki tetap bermain demikian dan bahkan mereka sempat melakukan pemberontakan untuk menghadang laju Islamis ke panggung politik.

Kendati demikian, militer Turki jelas tidak sama dengan negara-negara Arab lain, dimana kekuatan militer digunakan sebagai alat otoritarian rezim. Tidak ada Gamal Abdul Nasser atau Mubarak di Turki. Apalagi sejak Konstitusi 1982, medan gerak militer Turki mulai terbatas, mereka diatur sesuai konstitusi oleh Dewan Keamanan Nasional Turki.

Poros Baru

Satu hal yang bisa diharapkan mampu membawa transisi politik Arab lebih sukses adalah dengan mendorong AKP Turki agar lebih berperan. AKP diharapkan mampu membawa Islam politik ke arah yang lebih terbuka terhadap pluralitas partai dan tidak eksklusif dalam berhadapan dengan faksi liberal. Sebab, jika Islamis justru berbalik menjadi rezim otoriter baru, maka transisi Arab menuju demokrasi bisa gagal. Politik Islamis rawan bersikap pragmatis: begitu mendapat kuasa, mereka akan memaksakan ideologi Islam ke negara –sehingga kekhawatiran publik Mesir terhadapa naiknya Salafis cukup bisa diterima.

Kendati demikian, jalinan politis antara AKP Turki dengan partai-partai Islamis yang kini mendominasi partai politik Arab cukup membawa harapan baru. Saat Erdogan melawat ke negara-negara di kawasan, ia menyatakan akan membantu faksi-faksi Islamis agar bersikap terbuka dan menerima sistem sekuler. IM Mesir, an-Nahdhah Tunisia, dan bahkan Hamas Palestina, kini sudah membangun jalinan kuat dengan AKP Turki.

Dalam pada itu, “aliansi” IM Mesir dan AKP Turki, hemat penulis, ke depan akan menjadi kekuatan ideologi besar yang mampu mengimbangi dominasi ideologi Iranisme, Arabisme, dan sekularisme-liberalisme Barat di Timur Tengah.

~ (Artikel ini pernah dimuat di Jawapos, 02 Februari 2012)

Tagged: , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s