Ujian Presiden Baru Mesir

Setelah sempat tertunda, akhirnya hasil pilpres Mesir diumumkan secara resmi. Dr Muhammad Mursi, kandidat dari Ikhwanul Muslimin (IM), mengalahkan Ahmad Syafiq, kandidat dari rezim lama sekaligus mantan perdana menteri terakhir Hosni Mubarak.

Kemenangan Mursi itu merupakan opsi yang paling bisa meminimalkan terjadinya kekerasan kembali. Sebab, jika Syafiq yang menang, ditengarai akan muncul demontrasi besar-besaran (kabarnya, puluhan ribu orang sudah berhimpun di Alun-alun Tahrir menyambut pengumuman resmi hasil pilpres).

Apalagi, sebelumnya ada kabar hitam yang dilancarkan para pendukung Syafiq tentang dugaan adanya pemalsuan suara dari kubu Mursi, meski itu kemudian tidak terbukti. Pengajuan banding kubu pendukung Mursi berhasil, dan—seperti sudah diprediksi oleh quick count sebelumnya—kendati tidak unggul dengan selisih banyak, Mursi mengalahkan Syafiq, dengan perbandingan suara sekitar 13 juta dan 12 juta.

Mursi, dengan demikian, menjadi presiden baru Mesir. Di pundaknya, tertumpu harapan publik Mesir pro-revolusi. Ia berhasil membalik keadaan 6 tahun lalu: Pada 2006, Mursi dipenjara, sementara Mubarak jadi presiden. Kini pada 2012, Mursi menduduki kursi Mesir-1, sedangkan Mubarak dibui.

Namun, perjalanan Mursi untuk menyetir laju transisi demokrasi Mesir tidaklah tanpa hadangan. Masih banyak kerikil tajam yang harus dilaluinya. Revolusi Mesir belumlah selesai.

Melawan “Dwifungsi” Militer

Tantangan utama bagi jalannya roda transisi demokrasi di Mesir adalah kaum militer. Hingga kini, Dewan Tinggi Militer (al-Majlis al-A’la li al-Quwat al-Musallahah, atau Supreme Council of the Armed Forces, SCAF) masih mendominasi kekuasaan. SCAF bahkan melakukan manuver amat kontroversial: membubarkan parlemen.

Pemilu parlemen yang sudah menghabiskan banyak tenaga dan biaya seakan tak berhasil guna. Pembubaran parlemen itu juga berarti menghabisi dominasi IM di dewan legislatif sekaligus mengukuhkan otoritas SCAF sebagai pemilik mutlak kekuasaan (sementara). Militer Mesir memang sudah lebih dari setengah abad “berdwifungsi” mencampuri pemerintahan sipil.

Konsekuensi pembubaran parlemen itu, SCAF akan mengendalikan sepenuhnya posisi legislatif sampai pemilu parlemen digelar ulang. UU yang baru dikeluarkan pada 30 Maret lalu menyatakan, SCAF punya kuasa hampir tak terbatas dalam menyusun kabinet dan pemerintahan serta memiliki hak veto dalam masalah hubungan internasional dan darurat militer.

Hal itu menyebabkan SCAF tidak akan memenuhi janjinya untuk menyerahkan kekuasaan ke tangan sipil pada akhir Juni. SCAF masih menjadi pemerintah Mesir secara de facto. SCAF mungkin masih khawatir dengan ambisi politik IM. Ada kekhawatiran dari kubu militer serta dari kalangan liberal-sekuler secara partikular, jika IM menang, konstitusi dan haluan negara Mesir akan dirubah ke arah Islam.

Karena itu, menjadi keharusan bagi IM untuk tidak terlalu menonjolkan ambisi Islamisme-nya. Hal tersebut bisa berbalik menjadi bumerang dan mengecewakan publik. Apalagi, sebelumnya IM sempat terlalu “pede” ingin mendominasi Dewan Konstituante dengan menempatkan wakilnya sebanyak-banyaknya, sampai-sampai kelompok-kelompok non-partisan seperti Al-Azhar, Kristen Koptik, dan kubu liberal menarik wakil-wakil mereka.

Ambisi yang berlebihan justru bisa kontra-produktif. Ambisi ini juga yang semakin menjauhkan SCAF untuk bisa diajak dialog dengan IM. Terutama menyangkut hubungan internasional, khususnya relasi dengan Israel, IM menghadapi tantangan lobi-lobi asing yang bisa jadi mem-backing SCAF.

Maka dari itu, IM dengan representasinya di kursi kepresidenan, tak bisa tidak, harus mampu mengakomodasi kepentingan banyak kelompok yang berbeda haluan. Dengan bekal ini, diharapkan IM bisa menampung lebih banyak dukungan untuk mengikis anasir-anasir Mubarak di tubuh pemerintahan baru nanti.

Uji Kapabilitas

Tantangan krusial lainnya menyangkut kapabilitas IM di kursi kekuasaan. Ini adalah pertamakalinya dalam sejarah, IM menempatkan wakilnya di tampuk kuasa nomor 1. Selama ini, IM merupakan gerakan oposisi. Di hampir semua negara Arab pun demikian. Pada pertengahan abad lalu pun IM masuk dalam daftar hitam organisasi terlarang. Mereka baru bisa bergerak leluasa, dan membentuk partai besar sejak Mubarak sudah lengser. Praktis, IM belum punya pengalaman mengendalikan pemerintahan.

Sejumlah batu uji kapabilitas IM dalam memegang pemerintahan sebenarnya sudah bisa dilihat. Beberapa bulan terakhir, sejak parlemen Mesir didominasi IM dengan Partai Kebebasan dan Keadilannya, kondisi keamanan Mesir memburuk dan ekonomi mengalami krisis.

Hal itu cukup mengerek turun kepercayaan publik kepada IM. Hal itu pula yang menjadi modal kampanye pendukung Syafiq dengan menyatakan bahwa IM belum teruji dalam mengendalikan kebijakan publik.

Transisi demokrasi di Mesir masih jauh dari kata selesai. Beberapa fase masih harus dilalui. Apa yang akan terjadi di depan sulit ditebak. Parlemen saja bisa dibubarkan. Maka kemenangan Mursi baru satu fase perjalanan yang boleh jadi akan dihambat kuat oleh kelompok-kelompok lain. Friksi dan fragmentasi politik tampakanya bukan hal yang mudah dihindari. Para pejuang Revolusi 25 Januari masih akan menghadapi masa-masa sulit.

~ (Artikel ini pernah dimuat di Jawapos, 26/06/2012)

Tagged: , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s