Khittah Abu-Abu NU

Sekalipun menjadi partai yang berdiri sendiri-sendiri, PPP, PKB, dan PKNU tetaplah identik dengan NU dan menjadi saluran politik warga NU secara umum.

Warga NU dan ketiga partai itu memiliki hubungan simbiosis mutualisme: (1) ketiga partai itu “hidup” dari gelontoran suara warga NU dan (2) agar aspirasi keagamaan warga NU bisa terakomodir penuh maka disalurkan ke ketiga partai itu.

Jika diandaikan bahwa mayoritas warga NU masih muslim-tradisionalis yang kental dengan budaya paternalistik, maka pandangan umum terhadap ketiga partai itu kurang lebih begini: PPP merupakan parpol berasas Islam yang didukung sejumlah kiai berpengaruh; PKB berasas Pancasila dan identik dengan pendirinya (Gus Dur); dan PKNU merupakan pecahan dari kedua partai itu yang juga didukung kiai berpengaruh, terutama dari poros Langitan.

Saluran politik warga NU, dengan demikian, jelas beragam. Tanpa mengesampingkan adanya preferensi sebagian warga NU ke partai sekuler, gelontoran suara NU secara umum cenderung mengalir ke ketiga partai itu.

Yang kemudian menjadi persoalan adalah: apakah pecahnya saluran politik NU itu lebih menguntungkan atau maslahat bagi NU? Persoalan itu muncul—dan memang perlu dimunculkan—karena minimal ada tiga hal yang diakibatkan olehnya.

Pertama, keterpecahan saluran politik itu bisa berimbas pada polarisasi di tubuh warga NU, terutama dalam masyarakat pedesaan yang kental dengan budaya komunal-paternalistik. Jejaring patronase dari ketiga partai itu tak jarang membawa disintegrasi, bahkan friksi yang tajam. Masyarakat tradisional di pedesaan masih susah untuk diajak membentuk model masyarakat terbuka yang toleran dengan perbedaan afiliasi politik.

Kedua, pecahnya saluran politik itu menunjukkan tiadanya kesatuan manifesto politik sekalipun memiliki misi keagamaan yang sama, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja). Baik PPP, PKB, maupun PKNU (yang kini sudah merger dan menjadi sayap politik Partai Gerindra dengan nama Gerakan Rakyat [Gerak] Aswaja) sama-sama punya klaim berpandangan keislaman ala Aswaja yang menghargai tradisi dan mazhab ulama abad pertengahan. Kenyataan bahwa parpol itu berdiri sendiri-sendiri menunjukkan bahwa pemahaman politik Aswaja-NU sampai kini masih kabur, terutama jika dikontektualisasikan dalam sistem demokrasi.

Ketiga, fenomena sepuluh tahun terakhir mestinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi warga NU bahwa mereka lebih sering jadi obyek dan alat untuk mendongkrak suara dari salah satu kontestan pemilu. Warga NU tentu tidak lupa dengan majunya Salahuddin Wahid dan Hasyim Muzadi sebagai cawapres dalam pilpres 2004. Di beberapa pilkada juga acapkali ditemui kiai NU yang, karena calon gubernur/bupatinya berasal dari kalangan sekuler maka, digunakan sebagai sarana untuk memompa legitimasi religiusitasnya.

***

Sebab mendasar yang melatarbelakangi terpecahnya saluran politik NU itu, pada hemat saya, bermula dari “Khittah NU” yang masih abu-abu dalam menyikapi politik kekuasaan. Pasalnya, Khittah 1926 yang dideklarasikan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984 umum dipahami sebagai berlepas-dirinya (tabarri) NU dari carut-marut politik kekuasaan. Padahal, justru karena tak berurusan dengan urusan politik kekuasaan itulah maka parpol merangsek ke bawah: memanfaatkan warga NU level akar rumput.

Posisi ideal yang digariskan oleh Khittah1926 itu adalah NU kembali ke genus asalnya sebagai organisasi keagamaan dan sosial (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah), tidak akan menjadi parpol, dan mengambil jarak yang sama dengan semua kekuatan politik. Kenyataannya, sikap khittah ini hanya berada pada level formal-organisatoris dan tidak sampai menghalangi hak tokoh NU untuk berpolitik praktis.

Padahal, tokoh-tokoh dan para kiai NU itulah yang secara de facto mengembangkan apa yang disebut sebagai garapan “kultural” NU. Kekuatan utama NU bukanlah pada level struktural dan organisasinya, melainkan pada jamaahnya: di pesantren dan masyarakat tradisional yang digerakkan oleh kiai, santri, modin, mbah kaum, imam tahlil, dll.

Jika para tokoh NU itu berpolitik praktis, sekalipun NU secara formal-organisatoris telah menon-aktifkannya dari keanggotaan NU, Khittah NU itu tetap tak punya signnifikansi pada jamaah. Sebab budaya paternalistik otomatis mengarahkan warga NU untuk mengikuti ke mana pimpinan agamanya menjatuhkan pilihan.

Hal ini mestinya mengingatkan bahwa politik praktis mesti menjadi lahan garap NU. Khittah NU itu cenderung mencitrakan politik kekuasaan sebagai hal yang negatif. Deskripsinya saja memakai istilah “syahwat” dan “libido”.

***

Sejatinya politik yang dalam ranah praksisnya mendapat peyorasi makna sebagai cara untuk memburu kuasa, dalam pemikiran Aristoteles mengandung makna yang mulia. Politik kekuasaan juga berkaitan dengan hal kenegaraan. Kemunculan suatu negara, yang dibangun dari berbagai kekuatan politik, tidak lepas dari fitrah manusia sebagai zoon politicon, makhluk yang berpolitik.

Politik kekuasaan juga bagian dari politik kenegaraan. Politik praktislah yang menentukan isi dan rupa para pemangku negara. Paradigma semacam inilah yang mendasari politisi Inggris abad ke-18, Edmund Burke yang berkata, “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”

Paradigma semacam inilah yang agaknya membuat Kiai Wahab Chasbullah, rais ‘am NU pada masa Soekarno, untuk percaya bahwa cara yang efektif untuk memenuhi kewajiban amar ma’ruf nahy munkar adalah dengan memiliki pengaruh politik di lingkungan pemerintahan. (Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, 2007:74)

Hal senada juga dinyatakan oleh Kiai Achmad Siddiq dalam Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama (1969:27) bahwa diantara sikap keluwesan (murunah) NU dalam politik adalah berlandas pada kaidah fikih ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu (yang tak dapat dicapai semuanya, jangan ditinggalkan sebagian besarnya).

Wacana Khittah 1926 kiranya perlu dibaca secara hermeneutis: wacana itu lahir dalam situasi politik yang berbeda dengan masa kini. Pada 1980-an, NU melepaskan diri dari PPP dilatarbelakangi,  antara lain, oleh perlakuan rezim Orba yang represif terhadap PPP sehingga NU tidak leluasa menjalankan sikap oposisionalnya dan kehilangan vitalitasnya sebagai organisasi civil society. (Greg Barton, Biografi Gus Dur, 2006:175-176) Waktu itu, tokoh penggerak wacana Khittah 1926 adalah Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq—meskipun ini juga menyisakan paradoks ketika Gus Dur justru mendirikan PKB.

NU sebenarnya memiliki ideologi politik yang tegas: pembelaan terhadap keberagamaan tradisionalis. Dalam sejarahnya, NU menjalankan politik yang cenderung defensif. Yang penting bagi NU: eksistensi dan aspirasi Islam-tradisionalis tetap terjaga. Pada kontestasi Pemilu 1955, NU keluar dari Masyumi yang didominasi Islam-modernis dan berambisi mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Setelah keluar, NU menjadi parpol sendiri dan justru cenderung dekat atau bahkan membangun aliansi dengan PNI.

Jadi, yang penting adalah bagaimana menyalurkan “syahwat” politik itu, bukan memberangusnya.

Tagged: , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s