Nahi Tanpa Munkar

Apakah upaya pemberantasan kemaksiatan ada aturannya dalam etika Islam? Apakah atas dalih “memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar”(al-amru bi al-ma’rûf wa an-nahy ‘an munkar), misalnya, dengan sweeping di bulan Ramadan boleh dilakukan?

Berikut ini ada cerita menarik di zaman khalifah kedua, Umar ibn al-Khatthab. Kisah ini termaktub dalam karya monumental Imam Al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, jilid kedua, pada bab “hak muslim terhadap kerabat dan tetangganya”.

Alkisah, pada suatu malam di Madinah, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khatthab sedang jalan-jalan. Mendadak ia mendengar suara seorang lelaki di sebuah rumah. Lelaki itu bernyanyi. Maka Umar melompati pagar rumah itu. Di dalam rumah itu, Umar mendapati si lelaki sedang bersama wanita, dan di sampingnya ada khamr.

“Wahai musuh Allah, adakah Kau mengira bahwa Allah akan menutupi aibmu, sedang Kau sedang mendurhakai-Nya?” kata Umar.

“Adapaun Kau, wahai Amirul-Mukminin,” kata lelaki itu, “Jangan tergesa-gesa menghakimi. Aku bermaksiat pada Allah dalam satu hal, sedangkan Engkau bermaksiat pada-Nya dalam tiga hal!” Lelaki itu kemudian berargumentasi dan lugas menyatakan tiga pelanggaran Umar terhadap firman Allah.

Pertama, “Jangan memata-matai (mencari-cari kesalahan)” (QS49:12), dan Umar telah memata-matai. Kedua, “Bukanlah kebaikan bila Engkau mendatangi rumah seseorang dari bagian belakang” (QS 2:189), dan Umar telah melompati pagar. Ketiga, “Jangan memasuki rumah yang bukan rumahmu tanpa minta izin dan memberi salam ke penghuninya” (QS 24:27), dan Umar masuk rumah tanpa salam.

Ringkas cerita, lelaki itu meminta maaf seraya berjanji tak akan mengulangi perbuatannya, dan Umar pun memaafkannya.

***

Dari cerita itu, ada tiga hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pertama, pemberantasan kemaksiatan semestinya dilakukan dengan tanpa kemaksiatan pula, tanpa pelanggaran syariat. “Nahy Munkar” harusnya tak dilakukan dengan melahirkan kemunkaran baru.

Apalagi syariat menggariskan sebuah kaidah fikih “ad-dharar la yuzâlu bi ad-dharar” (kemudaratan tak dihilangkan dengan melahirkan kemudaratan baru). Itu artinya, ketika mudarat/maksiat diberantas dengan menimbulkan bentuk mudarat/maksiat yang baru, baik sama atau bahkan lebih besar, maka itu bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Kedua, dalam kisah tadi, kita tahu, Umar memiliki kedudukan sebagai Amirul-Mukminin. Kalau yang berkedudukan sebagai pemerintah saja perlu mengindahkan etika sedemikian rupa, maka sweeping yang dilakukan ormas Islam dengan melangkahi otoritas aparat penegak hukum tentu lebih melanggar atura main nahy munkar.

Ketiga, di akhir kisah itu tampak bahwa ada pintu maaf yang terbuka asal pelaku maksiat berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Bagi saya, di sinilah esensi ajaran Islam yang membawa rahmat. Pelaku maksiat akan lebih tergugah hatinya bila diperlakukan demikian. Bukan mustahil, pemberantasan maksiat dengan pemukulan dan pentungan, apalagi bila dilakukan oleh pihak yang tak berwenang, suatu saat akan melahirkan dendam.

***

Hikmah dari kisah yang di atas sesungguhnya selaras dengan term amr bi al-ma’rûf sendiri. “Amar Makruf” bukan saja bermakna memerintahkan kebaikan, melainkan juga memerintahkan “dengan” cara yang baik. Kata al-ma’rûf seakar kata dengan kata al-‘urf (adat/kebiasaan). Al-ma’rûf adalah etika publik.

Jadi, memerintahkan yang ma’rûf berarti memerintahkan kebaikan dengan mengindahkan etika publik. Dalam konteks negara hukum, pelaksanaan amar makruf mesti mengindahkan etika publik setempat: tak boleh main hakim sendiri, melangkahi otoritas aparat berwajib.

Selain itu, term nahy munkar pun tak hanya punya satu tafsir. Menurut Al-Khalal al-Hanbali dalam “Al-Amr bi al-Ma’ruf wa an-Nahy ‘an al-Munkar”, maksud dari mencegah kemunkaran “dengan tangan”, bukanlah dengan pemukulan dan pedang (at-taghyîr laysa bis-sayf was-silâh).

Yang menarik, Al-Khalal al-Hanbali memaknai term “mencegah kemunkaran dengan tangan” sebagai mencegah kekacauan publik. Hal ini berlandas pada hadis bahwa perintah pencegahan dengan tangan oleh Nabi adalah dalam konteks melerai dua pihak yang sedang bertengkar. Hal itu menandakan bahwa makna “munkar” selaras dan semakin menguatkan tafsir amar makruf.

Sebagaimana makruf, term munkar pun mesti mengindahkan etika publik dan tak boleh menimbulkan kekacauan baru. Bisa pula dikatakan, munkar adalah anarkisme itu sendiri. Mencegah anarkisme dengan cara yang anarkis berarti bertentangan dengan makna nahy munkar itu sendiri.

***

Pelaksanaan amar makruf nahy munkar, dengan demikian, terbebankan pada aparat negara. Bila aparat lemah, maka yang terjadi adalah main hakim sendiri dan anarkisme.

Bila aparat berwajib justru membiarkan ormas semacam itu, maka dikhawatirkan akan muncul ormas-ormas lain. Dan tiap ormas akan membawa manifesto yang sama: nahy munkar. Yang demikian ini bisa memicu terjadinya kekacaun publik, sebab tiap ormas Islam merasa punya wewenang untuk memberantas kemaksiatan, dengan dalih dan tafsirnya masing-masing. Chaos dan anarkisme menjadi tak terhindarkan ketika aparat lemah di hadapan ormas yang semena-mena melakukan sweeping, meskipun dengan alasan keagamaan.

Di sini saya buru-buru ingin menjelaskan, bahwa aparat tak perlu membubarkan ormas itu. Sebab, pembubaran ormas justru rentan membuat ormas tersebut menjadi lebih radikal dan menyisakan dendam. Buat apa membubarkan, kalau toh figur-figur di ormas itu bisa membentuk ormas lain, dengan nama berbeda, dan tetap dengan semangat nahy munkar yang sama. Yang paling penting, sekali lagi, aparat negara tak boleh lemah di hadapan ormas anarkis.

Tagged: , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s