Akankah Invasi ke Suriah Terjadi?

Sejak insiden Ghouta, dunia ramai mengecam tindakan keji terhadap kemanusiaan itu. Amerika Serikat (AS) mengklaim korban tewas mencapai 1400 jiwa. AS yakin bahwa rezim Assad yang telah melakukannya. Menlu AS John Kerry sejak awal sudah tegas menyatakan bahwa rezim Assad memakai senjata kimia.

AS menganggap Assad telah melangkahi “garis merah” (red line), sebagaimana kata Obama setahun lalu. Itu artinya, invasi AS tinggal menunggu waktu dan legitimasi untuk melakukan invasi militer. Sampai di titik inilah, opini dunia tiba-tiba berbalik arah. Mayoritas masyarakat internasional, yang semula semangat mendukung pelengseran Assad kini tak menginginkan invasi militer ke Suriah terjadi.

Bahkan dalam KTT G20 di St. Petersburg di Rusia beberapa hari lalu, yang juga diikuti Indonesia, mayoritas menolak opsi invasi militer. Hanya AS dan Prancis yang tegas menyatakan opsi invasi militer mesti diambil. Rencana manuver AS dan Prancis ini juga didukung Arab Saudi. Inggris dan Turki hanya berpandangan bahwa langkah pertanggungjawaban mesti diambil: make Assad pay!

Pertimbangan dari para penolak invasi sudah banyak diutarakan, dan cukup meramaikan media massa. Yakni, bila Assad lengser maka yang terjadi adalah “Irakisasi” di Suriah: sengketa sektarian Sunni-Syiah yang hingga kini pun tak kunjung usai. Bila Assad lengser, dunia turut cemas akan terjadi apa yang kini menimpa Irak pascalengsernya Saddam Husein. Kelompok yang kerap dianggap sebagai teroris, seperti Jabhah an-Nusrah (yang berafiliasi ke Al-Qaeda) dikhawatirkan bisa merebut panggung politik di Suriah.

Selain itu, sampai kini belum ada bukti tegas bahwa senjata kimia telah dipakai Assad. Tim investigasi PBB di Suriah belum menyampaikan laporan finalnya. Malahan, menurut satu riwayat berita mengenai tim investigasi PBB itu, gas sarin yang disasarkan ke Ghouta terindikasi digunakan faksi militer oposisi, yang terduga kuat merupakan ulah kaum teroris.

Bisa dikatakan, kini rezim Assad menang dalam merebut opini internasional. Ancaman “klise” Assad soal kaum teroris dan bahaya intevernsi AS yang hanya mementingkan mitranya di Timteng (Israel) sepertinya efektif menggusarkan musuhnya. Sampai-sampai oposisi di dalam Suriah sendiri pun menyatakan penentangan pada invasi militer.

Diakui atau tidak, sejauh menyangkut interes geopolitik di Timur Tengah, AS sudah kehilangan kredibilitas,  lack of legitimacy.

Legitimasi Invasi

Saat ini, AS sedang mencari basis legitimasi untuk mendapat legalitas menyerang Suriah. Merebut opini mayoritas anggota G20 tampaknya gagal dilakukan.

Secara legal-moral, untuk melakukan invasi militer, AS mestinya mandat resolusi dari DK PBB. Basis legalitasnya adalah artikel ke-39 dan ke-42 Piagam PBB. Ini yang disuarakan Inggris dan Jerman juga. Tanpa amanah dari DK PBB, AS akan jadi penjahat perang dalam benak masyarakat dunia.

Namun, bila resolusi DK PBB tak realistis secara politis, menurut Sinan Ulgen (BBC, 29/08), bagi AS masih tersedia tiga pilihan. Pertama, tetap dalam sistem PBB, menggunakan provisi yang dulu pernah dipakai dalam penyelesaian krisis Korea pada 1950-an, saat resoludi DK PBB mengalami kebuntuan. Negara pendukung invasi militer  bisa meminta keputusan Majelis Umum PBB, yang meski tak sekuat legalitas resolusi DK PBB, bisa mendapat “beberapa” legitimasi politis.

Kedua, memakai konsep Responsibility to Protect (R2P). Operasi Kosovo pada 1999 tidak mendapat mandat PBB, tapi tetap berjalan dengan basis legalitas R2P itu; satu bentuk intervensi yang, setelah kasus Kosovo itu, kemudian dikodifikasi pada 2005.

Ketiga, bila Suriah terbukti memakai senjata kimia, maka AS bisa melancarkan dakwaan bahwa Suriah telah melanggar aturan internasional tentang larangan menggunakan senjata kimia, sebagaimana termaktub dalam Protokol Genewa 1925.  Opsi ini tak dipakai dalam kasus Irak, saat rezim Saddam Husein memakai senjata kimia  melawan etnis Kurdi. Namun demikian, ia bisa jadi jadi justifikasi bagi AS dan para pendukungnya untuk menginvasi Suriah.

Perdebatan mutakhir dunia ihwal intervensi ke Suriah kini sudah mengerucut ke persoalan ini: lebih besar mana akibat yang akan ditimbulkan antara invasi militer ke  Suriah dengan opsi diplomasi yang hampir buntu sementara pembantaian tak kunjung henti?

Pandangan mayoritas masyarakat dunia tentu sepakat bahwa tragedi kemanusiaan  yang telah menewaskan lebih dari 100 ribu jiwa itu mesti diakhiri. Namun langkah konkrit penyelesaiannya di lapangan tak mudah: pembantaian dikecam, tapi  invasi militer tidak mau. Problem dilematisnya: opsi diplomasi selama dua tahun terakhir hampir—atau malah memang—sudah buntu.

~  Artikel ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat  [11/09/2013]

Tagged: , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s