Pasca-Arab Spring

[Makalah ini telah disampaikan oleh Azis Anwar Fachrudin dalam acara Halqah Islam dan Peradaban (HIP) dengan tema  “Dinamika Perpolitikan Timur Tengah Pasca Arab Spring” yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir DIY pada 23 Novermber 2013 di Maskam UGM]

***

Patutkah gelombang protes di negara-negara Arab (Timur Tengah dan Afrika Utara) yang terjadi pada 2011-2012 disebut sebagai Musim Semi Arab (Arab Spring/ar-Rabi’ al-‘Araby)? Istilah itu pada mulanya dari media Barat, bukan dibuat atas inisiatif orang Arab sendiri—istilah yang sebelumnya juga disematkan kepada gerakan demokrasi di Cekoslovakia pada 1968 dengan sebutan Prague Spring. Namun, perkembangan mutakhir di Arab justru menunjukkan bahwa kenyataan masa transisi dan demokratisasi di sana tak seindah musim semi.Tulisan ini akan memaparkan sekilas perkembangan di beberapa negara besar  Arab yang terkena hembusan angin Arab Spring, yakni Tunisia, Libya, Yaman, Mesir, dan Suriah. Dari perkembangan itu, kita akan tahu, telah terjadi perubahan konstelasi politik yang sangat signifikan di dunia Arab kini bila dibanding sebelum Arab Spring. Analisis yang dikembangkan dalam tulisan ini menggunakan perspektif demokrasi sebagai acuan nilai yang hendak dituju. Hal ini dengan pertimbangan, antara lain, bahwa kemunculan Arab Spring itu sendiri tiada lain ialah bentuk perlawanan terhadap otoritarianisme yang membungkam kebebasan dan hak asasi.

[ 1 ]

Tunisia

Setelah Revolusi Melati pecah dan berhasil menumbangkan rezim Zainal Abidin Ben Ali bersama para koleganya, Tunisia merupakan negara pasca-Arab Spring yang paling menjanjikan transisinya dibanding negara-negara lainnya. Hal ini dikuatkan oleh dukungan militer (tidak seperti di Mesir) yang menahan diri untuk tetap berada di luar lanskap politik. Pemilu pada 23 Oktober 2011, yang memunculkan an-Nahdhah sebagai juara, adalah pemilu paling bersih dalam sejarah Tunisia. Sampai detik tulisan ini dibuat, belum ada tanda-tanda partai Islamis itu absah dianggap telah “membajak” revolusi dengan menggantinya dengan “sistem” Islam.

Tentu saja, pemilu hanyalah satu titik mula menuju jalan panjang Tunisia ke depan. Pemerintahan presiden baru, Munshif Marzuqi (dari CFR—faksi sekuler-kiri) dan Perdana Menteri Hamadi Jebali (sekjen an-Nahdhah) harus mengawal transisi menuju demokrasi.

Tantangan berikutnya yang sangat krusial adalah penyusunan konstitusi. Seperti halnya yang terjadi di Mesir, penyusunan konstitusi sempat menjadi ajang perdebatan antar faksi politik, bahkan sejak sebelum pemilu: apakah konstitusi yang ditulis dahulu ataukah pemilu yang digelar lebih awal. Masyarakat Tunisia memilihi solusi kompromi: pemilu dahulu, tapi itu untuk membentuk dewan penyusun konstitusi dengan mandat satu tahun. Hal ini untuk menghindari “tirani” mayoritas dalam memonopoli konstitusi.

Pasca pemilu Tunisia juga masih menghadapi dua kecemasan. Pertama, dari faksi sekuler mengenai an-Nahdhah. An-Nahdhah memang cukup mengagetkan banyak elite politik Tunisia: tiba-tiba muncul dan memenangkan pemilu dengan manajemen yang well-organized, kampanye yang menyentuh publik secara langsung, dan branding yang jelas—suatu hal yang kurang ada dalam faksi sekuler. Kedua, adalah kecemasan Islamis terhadap kaum sekuler “kiri” yang berusaha memberi stigma negatif dan memarginalisasi an-Nahdhah. Dua kekhawatiran yang muncul dari dua pihak yang berbeda ini tentu saja meninggikan tensi politik Tunisia pasca revolusi.

Betapapun, hasil pemilu yang memenangkan an-Nahdhah itu cukup menjadi bukti bahwa dukungan rakyat Tunisia kepada Islamis bahkan lebih besar dari yang semula diperkirakan. Faksi sekuler—hingga tulisan ini dibuat—menunjukkan sikap ksatria, tidak seperti yang kita lihat di Mesir. Statemen yang paling anti-Islamis justru datang bukan dari partai politik, melainkan dari organisasi feminis yang menyatakan bahwa an-Nahdhah akan menghapus hukum liberal keseteraan jender. Kendati demikian, para pengusung sekularisme tidak punya pilihan lain kecuali harus menerima hasil pemilu yang demokratis dan bersih. Kaum sekuler harus beradaptasi untuk bisa hidup berdamping dengan Islamis dalam medan politik Tunisia.

An-Nahdhah sendiri pun tidak menampakkan tanda-tanda akan “membajak” demokrasi—setidaknya hingga tulisan ini dibuat. An-Nahdhah justru tidak ingin memonopoli kekuasaan, yakni dengan berupaya membagi kekuasaan (power sharing) dengan partai sekuler. An-Nahdhah mengajak dua partai sekuler (CFR dan at-Takatul) ke dalam aliansi yang mengontrol 138 kursi dari jumlah total 271 kursi di majelis kontitusi. An-Nahdhah, meski memperoleh suara yang jauh jaraknya dengan runner up hasil pemilu, berusaha membagi kekuasaan menteri dengan partai-partai lainnya. An-Nahdhah hanya meminta “jatah” kementrian yang punya posisi penting seperti kementiran dalam negeri, luar negeri, dan keadilan. An-Nahdhah membagi jatah kementrian semacam ekonomi, pertahanan, dan urusan perempuan kepada CFR. Hal ini membuktikan bahwa an-Nahdhah, setidaknya untuk sementara, bisa dipercaya tidak akan memonopoli kuasa dengan mengganti rezim Tunisia ke arah Islamisme.

Di atas segalanya, prospek demokrasi di Tunisia ini adalah yang paling cerah dibanding negara-negara lain yang terkena dampak Arab Spring. Tidak ada masalah besar yang menghadang transisi demokrasi: tidak seperti Mesir yang terlibat perpecahan antara Islamis, militer, dan sekuler-liberal, atau Libya, Yaman, dan Suriah yang mengalami bentrokan antar warga sipil sendiri dan melibatkan sentimen sektarian serta tribalis.

 [ 2 ]

Libya

Kendati Muammar al-Qadhafi telah tiada, bukan berarti perjalanan Libya “baru” untuk menempuh kehidupan yang demokratis akan berjalan mulus. Pemerintahan Qadhafi yang sangat lama itu menyisakan kekhawatiran akan intervensi Barat dan bahwa Libya akan dibawa mengikuti demokrasi ala Barat. Ada tiga tantangan besar yang menghadang prospek demokrasi Libya.

Pertama, Libya adalah negara Arab sangat konservatif yang membangun sendi-sendinya dari loyalitas tribalis/kesukuan. Ketidaksiapan mereka untuk menerima kultur demokrasi diyakini akan menghambat proses demokrasi di negeri mantan koloni Itali itu.

Pemerintahan baru Libya juga tampak mesti berhutang budi pada Barat yang sudah membantu amat banyak dalam menumbangkan Qadhafi. Prancis dan Inggris mendapat perlakuan khusus dalam perdagangan minyak Libya. Jangan lupa pula, Qatar juga turut ambil bagian dalam memasok bantuan kepada pasukan revolusi, meski kurang begitu terdengar di media. Qatar bahkan dicemaskan akan mencampuri urusan Libya dengan memperkuat pengaruh Islamis di Libya ke depannya. Ini menandakan, Libya belumlah bisa bebas menentukan sendiri demokrasi yang dikehendakinya.

Tantangan tribalisme juga tak bisa diremehkan. Saat Mussolini menginisiasi Libya modern pada 1934, negeri itu terfragmentasi dalam dua kawasan dengan sendi-sendi kesukuan: Cyrenaica di timur dengan Beghazi sebagai ibu kotanya dan Tripolitania, kawasan di seputar ibu kota, Tripoli. Sisa-sisa tribalisme ini bahkan sempat muncul di dalam National Transitional Council (NTC) sendiri. Sebagian kelompok oposisi merasa keberatan dengan dominasi pengaruh dari suku-suku basis-Benghazi terhadap mereka yang berasal dari beda kawasan.

Kedua, tantangan dari faksi-faksi Islamis. Pengaruh Islamisme, yang mungkin dipengaruhi juga oleh suksesnya Islamis di Mesir dan Tunisia, mulai tumbuh merebak. Abdel Fattah Younis, mantan loyalis Qadhafi yang membantu pemberontakan di Benghazi, diduga kuat berasal dari Islamis militan. Sementara itu, Abdel Hakim Belhaj, kepala Dewan Militer Tripoli, adalah mantan pemimpin gerakan Islam Libya yang memiliki kedekatan dengan al-Qaeda. Islamis Libya cukup tegas mengutarakan keberatannya kepada NTC agar tidak membawa Libya dengan berkiblat ke sekularisme Barat.

Ketiga, kepentingan minyak oleh Barat. Gelagat ke arah itu cukup tampak bila membandingkan kasus Libya ini dengan, misalnya, campur tangan Barat dalam krisis Suriah dan Yaman yang miskin minyak. Memang, Barat sangat vokal mencampuri urusan Libya atas nama mandat dari DK PBB. Tapi di luar itu, kita tidak bisa mengabaikan begitu saja fakta bahwa Libya adalah penghasil minyak terbesar di Afrika dan rangking ke-9 di seluruh dunia. Khawatirnya adalah, nantinya Prancis, Inggris, dan AS akan meminta “imbalan jasa” atas bantuannya kepada pasukan oposisi menumbangkan rezim Qadhafi.

Tantangan-tantangan itu harus diatasi. Demokrasi Libya harus bebas dari intervensi asing dan tidak condong kepada kepentingan kelompok tertentu. Sebab jika tidak, rebutan kekuasaan yang berujung pada bentrok mungkin saja meletus kembali. Irak bisa dijadikan contoh. Setelah Saddam Husein tumbang, negara itu kerap menyaksikan konflik sektarian antar penduduk sipil. Tentu saja, pengalaman di Irak tidak boleh terulang di Libya.

[ 3 ]

Yaman

Banyak pengamat meragukan kemungkinan revolusi di Yaman bisa berhasil sebab sulit ditemukan indikasi yang bergerak ke arah gerakan massa nasional yang bersatu. Yaman menderita fragmentasi sosial (baik kesukuan maupun sekte agama). Penyatuan tujuan revolusi sulit diwujudkan: tantangan utama yang rawan memecah Yaman adalah pemberontakan Yaman selatan yang menginginkan separasi, juga demikian pula dengan sekte Syiah dari suku Houthis di utara. Di samping itu, mayoritas rakyat Yaman masih tinggal di pedesaan dan menjadi yang paling banyak menyumbang rendahnya angka literasi dan tingginya kemiskinan.

Kurang lebih 70 persen populasi Yaman adalah warga desa (bandingkan dengan Tunisia yang 35 persen, dan Mesir 56 persen). Kemiskinan di Yaman diderita oleh lebih dari 46 persen, bandingkan dengan Mesir yang 20 persen, dan 3,8 persen di Tunisia. Pendapat perkapita penduduknya hanya 2 dolar perhari, dengan 43 % persen populasi berpendapatan perhari di bawah angka itu. Harga kebutuhan pokok di Yaman kian hari kian meninggi, sampai-sampai pemerintah hampir menurunkan kebijakan tidak mengeluarkan gaji pensiun dan tunjangan.

Yaman berada pada rangking keempat dari bawah dalam daftar Human Development Index di dunia Arab, setelah Sudan, Djibouti, dan Mauritania. Yaman juga  menduduki peringkat ke 146 dalam Indeks Persepsi Korupsi dan peringkat ke-13 Indeks Negara Gagal. Praktis, revolusi Yaman menghadapi jalan yang amat terjal.

Kendati demikian, kemungkinan untuk revolusi itu bisa sukses masih ada. Yaman mungkin butuh waktu lebih banyak untuk menghapus perbedaan tajam dalam struktur sosialnya. Prosesnya: mempersatukan gerakan dengan musuh utamanya adalah rezim Saleh dan anasir-anasirnya yang masih bercokol kini dan membangun institusi demokrasi yang meniscayakan sistem check and balance. Proses dan kecepatan perubahan itu akan tergantung pada kekuatan oposisi di utara dan selatan, yang bergabung membentuk satu aliansi, dan kemampuan gerakan ini untuk mempertahankan kepentingan dan dukungan masyarakat Yaman seluruhnya. Penyatuan agenda juga penting. Hingga tulisan ini dibuat, masalah amandemen konstitusi masih diperdebatkan. Oposisi ingin mengganti sistem presidensial dengan sistem parlementer dan menghapus sentralisasi pemerintahan.

Di samping itu, masalah eksternal juga tidak bisa dilepaskan dari Yaman. Arab Saudi memiliki kepentingan stabilitas. Saleh, meski bersekte Syiah-Zaidiyah, selama ini cukup tunduk pada Saudi, sebab Saudi acapkali menggelontorkan dana bantuan kepada Yaman. Tak kurang dari 1,5 miliyar dolar pernah diberikan Saudi untuk membantu krisis ekonomi Yaman.

Selain Saudi, Saleh juga menjadi agenda kepentingan Barat, sebab Saleh didukung Barat dalam menekan kelompok ekstremis di Yaman. Barat menyuarakan ancaman bahwa jika Saleh mundur, maka kelompok ekstremis itu bisa bangkit. Kelompok ekstremis itu ialah al-Qaeda (disebut juga dengan al-Qa’idah fi Jazirah al-‘Arab atau al-Qaeda in the Arabian Peninsula [AQAP]), yang relatif leluasa bergerak dan tinggal di Yaman. Al-Qaeda juga memiliki tempat persembunyian di Arab Saudi (catatan: Osama bin Laden berkebangsaan Saudi tapi ayahnya lahir di Yaman). Pada masa protes berlangsung, AQAP merupakan salah satu isu yang dijadikan tameng oleh rezim Saleh.

Pimpinan Al-Qaeda, yang dipercaya berada di suatu tempat di Afghanistan dan Pakistan, mungkin masih memiliki ambisi untuk memunculkan serangan kepada AS. AQAP hingga kini masih menjadi organisasi yang sangat rakus menghabisi AS, Sekutunya, dan kepentingan-kepentingannnya.

Yang menjadikan AQAP di Yaman berpotensi besar tumbuh mengancam AS disebabkan oleh beberapa alasan. AQAP pernah menyerang kedutaan besar AS di Sana’a (dua kali pada 2009), melakukan percobaan pembunuhan kepada pangeran Saudi, Muhammad bin Nayef, dan menyerang kantor diplomat Inggris di Sana’a (dua kali pada 2010). Hal ini menjadi warning yang sama sekali tidak bisa diabaikan AS.

AQAP sekarang sudah menjadi organisasi yang kian bergerak ke permukaan, tidak lagi di bawah tanah. Ia menyerbarkan propagandanya tentang keharusan berjihad dan kejahatan AS & Sekutunya via majalah-majalah (terutama majalah Voice of Jihad dan Inspire) dan video-video di situs seperti Youtube. Tokoh yang menjadi “ulama”-nya al-Qaeda, Anwar al-Awlaqi, yang juga orang Yaman, secara rutin menuliskan “khotbah-khotbah”-nya, disebarkan secara online, dengan bahasa Inggris. Konon, sebab khotbahnya itulah beberapa Muslim di Barat teradikalisasi.

Awlaqi tewas pada bulan September. Tapi itu tidak berarti ancaman al-Qaeda akan surut. Awlaqi “hanyalah” figur yang bergerak di permukaan untuk melakukan orasi dan menyebarkan propaganda sehingga ia bukan termasuk dalam jajaran pusat pimpinan penggerak al-Qaeda. Tentu saja, dari tewasnya Awlaqi itu al-Qaeda mendapat pengalaman dan pelajaran baru bagaimana untuk menghindari penangkapan. Salah satu yang masih belum terlacak justru adalah keberadaan Ibrahim Hassan Assiri, pakar pembuat bom yang menjadi otak jaringan pemboman al-Qaeda. Tokoh yang konon bersembunyi di Arab Saudi ini adalah satu diantara figur berbahaya dalam jaringan al-Qaeda.

Sebab ada ancaman al-Qaeda ini maka kemudian AS terkesan maju-mundur dalam mendukung oposisi Yaman. Pasalnya, krisis Yaman bisa dimanfaatkan oleh al-Qaeda dengan, misalnya, mendukung salah satu faksi oposisi dan jika kemudian faksi oposisi itu menang, maka al-Qaeda akan meminta balas budi.

Demikianlah, di antara negara-negara yang bergejolak semasa Arab Spring, Yaman dan Suriah adalah negara yang memiliki permasalahan paling rumit, baik secara internal maupun eksternal. Keduanya saling memengaruhi: sebab kemiskinan dan krisis ekonomi Yaman, maka organisasi “teroris” mudah berkembang biak dan otomatis menyedot perhatian Barat. Jika Tunisia adalah yang paling cerah prospek demokrasinya, maka, hemat penulis, Yaman adalah yang terhitung paling suram. Kendatipun pemerintahan dan lanskap politik yang demokratis terbentuk, tapi masalah ekonomi yang parah (lebih parah daripada Indonesia) membuat Yaman butuh waktu lama untuk mencapai kesejahteraan.

[ 4 ]

Mesir

Pada akhir Juni 2012, hasil pilpres Mesir diumumkan secara resmi. Dr Muhammad Mursi, kandidat dari al-Ikhwan al-Muslimun (IM), mengalahkan Ahmad Syafiq, kandidat dari rezim lama sekaligus mantan perdana menteri terakhir Hosni Mubarak.

Itu adalah pertamakalinya dalam sejarah, IM menempatkan wakilnya di tampuk kuasa nomor satu. Selama ini, IM merupakan gerakan oposisi. Di hampir semua negara Arab pun demikian. Pada pertengahan abad lalu pun IM masuk dalam daftar hitam organisasi terlarang. Mereka baru bisa bergerak leluasa, dan membentuk partai besar sejak Mubarak sudah lengser. Praktis, IM belum punya pengalaman mengendalikan pemerintahan.

Pada bulan-bulan pertama, hampir tiada masalah berarti antara IM vis a vis kelompok sekuler. Bahkan kedua faksi itu bahu-membahu menentang hegemoni orang-orang rezim lama (fulul) yang masih bercokol di pemerintahan. Mursi bahkan sempat dielu-elukan tersebab sumbangsihnya dalam memediasi konflik Israel-Hamas di Gaza.

Namun, IM dengan Mursinya tampak tak bisa dengan mudah membendung anasir rezim lama di pemerintahan dan memuaskan kalangan sekuler-kiri. Riak-riak mulai muncul di penghung tahun 2012.

Dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Mursi pada 22 November 2012 membuat friksi politik di Mesir menajam. Faksi-faksi politik Mesir terpolarisasi ke dalam dua kubu: Islamis vs non-Islamis. Dominasi Islamis, baik oleh IM atau Salafi, digugat keras. Saat itu, rezim IM bersikukuh untuk tidak mencabut dekritnya. Argumen utama IM adalah, dekrit itu muncul karena dua motif: (1) membentengi Dewan Konstituante (al-Lajnah at-Ta’sisiyah) dari Mahkamah Konstitusi dan lembaga yudikatif yang berisi orang-orang dari rezim lama dan (2) mempercepat pembentukan konstitusi baru.

Ringkas cerita, Presiden Muhammad Mursi yang diberi mandat untuk mewujudkan tujuan revolusi dipandang gagal merealisasikannya. Yang terjadi malah, menurut oposisi, kontrarevolusi: bukan demokrasi, melainkan kediktatoran, otoritarianisme Islamis. Polarisasi sosial amat panas. Rezim IM di Mesir didakwa oleh kelompok oposisi sebagai Firaun baru. Dari sisi sebaliknya, para pendukung IM menyebut El Baradai (pemimpin Front Penyelamatan Nasional atau Jabhah al-Inqazh al-Wathaniy) sebagai penghasut dan pemecahbelah persatuan.

Konstitusi yang ditawarkan oleh rezim IM sebelumnya memang menang dalam referendum. Namun itu belum menyelesaikan masalah, justru memicu banyak demonstrasi. Kaum muda revolusi yang tentu saja dibayangi oleh oposisi tidak puas. Yang jelas, legitimasi IM di pemerintahan saat itu mulai mengalami defisit. Bukti yang paling gamblang adalah keikutsertaan masyarakat Mesir dalam referendum konstitusi itu hanya 32 persen. Ini tentu saja menjadi justifikasi bagi oposisi dan kaum muda untuk menggugat validitas dan legalitas konstitusi bentukan IM.

Lalu, ringkas cerita lagi, Muhammad Mursi akhirnya harus lengser keprabon, pada  3 Juli  2013. Pada Ahad (30/06), tepat setahun masa jabatan Mursi, jutaan orang berdemo di Alun-Alun Tahrir, menyuarakan irhal, irhal (pergilah, hengkanglah). Dewan Militer mengultimatum. Mursi pun bersikeras bertahan. Akhirnya, Mursi mau tak mau tetap harus legawa: secara de facto kekuasaannya telah tercopot.

Gelombang protes yang meledak sejak Ahad itu adalah yang terbesar dalam sejarah Mesir—konon, menurut media anti-Mursi, gelombang massa itu lebih besar daripada saat Revolusi 25 Januari. Gerakan protes itu terencana rapi. Disebut dengan “Tamarrud” (Pembangkangan). Tersebab besarnya suara penuntutan mundur itu, mau tak mau, pilihan yang paling membawa maslahat bagi rakyat Mesir adalah Mursi harus legawa turun takhta.

Diberitakan, Mursi sempat teguh pendirian tidak akan memenuhi tuntutan para demonstran. Sementara penggerak tamarod (pemberontakan) yang dipromotori Gerakan Pemuda 6 April itu berkumpul di Tahrir, massa pro-Mursi berhimpun di Rabi’ah al-‘Adawiyah. Mursi, Ikhwanul Muslimin (IM), dan para pendukungnya meneriakkan “syar’iyyah, syar’iyyah” (legitimasi, legitimasi).

Namun justifikasi yang disuarakan Mursi dan pendukungnya tampaknya kalah kuat dari argumen kontra-Mursi. Jubir gerakan Tamarod Mahmud Badr mengklaim telah mengumpulkan lebih dari 22 juta tanda tangan (petisi) menentang Mursi. Itu jumlah yang melebihi jumlah pemilih Mursi pada pemilu tahun lalu, 13,23 juta.

Apalagi, Dewan Militer memberi ultimatum. Tak terelakkan, ultimatum itu memerosokkan Mursi dalam jurang dilema. Beberapa menteri mengundurkan diri. Bahkan koalisi Partai Keadilan dan Kebebasan, yakni Partai An-Nur, mendesak Mursi segera mengadakan pemilu.

Namun takdir sudah menentukan bahwa IM mesti hengkang dari tampuk kuasa. Sejak Mursi lengser, para pendukungnya masih belum bisa menerima kenyataan. Berpusat di Rabi’ah al-‘Adawiyyah, para pendukung Mursi menggerakan protes besar menuntut dikembalikannya legitimasi. Sampai kini pun tampak bahwa para pendukung Mursi masih menggelar demo. Mereka belum bisa menerima.

Bagi kita di Indonesia, krisis politik dan kisruh di Mesir itu sungguh rumit untuk diurai. Tak mudah untuk didefinisikan. Kabar dari sana tak gampang divalidasi. Sikap kita terhadapnya tak bisa hitam putih. Ada minimal tiga alasan terkait hal ini.

Pertama, bias media Mesir khususnya, dan secara umum media Arab yang memengaruhi konstelasi politik regional di Timur Tengah. Misalnya, peliputan soal tragedi di Rab’ah al-‘Adawiyah sepekan lalu. Media pro-Mursi menyebutnya sebagai pembantaian (majzarah) dengan ribuan korban tewas. Sedangkan media kontra-Mursi menyebutnya sebagai bentrokan (isytibak) dengan korban tewas “hanya” ratusan.

Sudut-sudut yang disorot oleh media pun beda. Kecenderungan sisi yang disorot tentu memengaruhi persepsi yang dominan di pikiran publik.  Media pro-Mursi banyak menyorot begitu ganasnya “pembantaian” itu. Media kontra-Mursi yang tak mau kalah pun ingin menunjukkan bahwa demo Ikhwani bukan demo damai, karena pada kenyataannya ada aparat polisi yang tewas juga. Media pro-Mursi lantang menyuarakan  ihwal syar’iyyah (legitimasi) Mursi sebagai presiden yang dipilih secara demokratis. Media kontra-Mursi balik mempropagandakan bahwa militer harus melaksanakan tugasnya—meski berujung pada jatuhnya banyak korban.

Kedua, sikap orang di dalam Mesir sendiri nyatanya amat beragam. Harus diakui, sikap mayoritas institusi agama non-Ikhwan mendukung kudeta. Sikap ini pun masih berlanjut hingga berlangsungnya tragedi di Rab’ah dan Nahdah itu. Al-Azhar, secara institusional, mendukung militer untuk menjaga stabilitas dan kemanan negara, disamping juga menyuarakan rekonsiliasi (ishlah) antara militer dengan pendukung Mursi.

Demikian pula dengan kaum Kristen Koptik dan Salafi. Dari sudut pandang argumen keagamaan, tampaknya al-Ikhwan al-Muslimun terpojok. Argumen kuat bagi dukungan kepada Ikhwan adalah bahwa korban tewas begitu banyak dan kudeta itu sendiri adalah bertentangan dengan nilai demokrasi.

Ketiga, sikap negara luar terhadap Mursi amat beragam. Turki dan Qatar mendukung langkah Ikhwani. Aljazeera, media Qatar yang amat berpengaruh di  geopolitik kawasan, meliput besar-besaran “pembantaian” itu. Beberapa negara kiri menarik dubesnya di  Mesir. Tapi Arab Saudi mendukung militer Mesir. Media yang condong  ke Saudi, seperti Al-‘Arabiya dan Asy-Syarq al-Awsath, mengambil langkah oposisional terhadap Aljazeera.

Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) tampaknya masih hati-hati, wait and see, meski belakangan dikabarkan bahwa AS sudah menarik bantuan rutin tahunannya kepada Mesir. AS dan UE tampak masih gamang, sebab belum kentara seberapa besar kekuatan yang diprediksi akan memenangkan pemilu ke depan.

Siapa yang salah dalam tragedi berdarah pascalengsernya Mursi? Pertanyaan ini tak mudah dijawab. Masing-masing memiliki saham dalam “aksi dan reaksi”. Persoalannya begini: militer turun tangan sebab pendukung Mursi demo berpekan-pekan, dan para Ikhwani demo dalam skala yang semakin besar sebab militer terdapati menewaskan para demonstran. Kehidupan publik tentu saja terganggu. Para pendukung Mursi ngotot, meski sadar juga bahwa yang kontra-Mursi juga banyak. Memang secara formal mereka hendak demo dengan damai (ihtijaj silmiy). Tapi tetap ada sebagian yang provokatif, membawa anak-anak, bahkan pakai kekerasan—yang ini, banyak disorot media kontra-Ikhwan. Dalam tensi yang begitu panas, apalagi orang wataknya beda-beda, tentu yang emosional akan jadi seperti “api disiram bensin”: mudah tersulut kemarahannya.

Lalu Al-Azhar mengajak islah, rekonsiliasi, kompromi; antara pemerintahan hasil kudeta (yang secara de facto memang dihegemoni militer) dengan pendukung Mursi. Ini agar bentrokan tak berlarut-larut dan korban tak terus berjatuhan. Tapi pendukung Mursi menolak: tiada rekonsiliasi sebelum Mursi dikembalikan ke takhta kuasanya. Mereka tetap demo. Tentu saja, pemerintah sebagai penjaga stabilitas negara dan keamanan tak bisa diam. Road map untuk membentuk pemerintahan baru, dan penyegeraan pemilu jadi terhambat.

Maka militer turun untuk membubarkan demonstrasi. Pendukung Mursi memilih tetap melawan. Bagi mereka, perlawanan itu “jihad”. Akibatnya, tentu banyak korban berjatuhan. Bila ada sedikitnya ratusan korban tewas dari pendukung Mursi, ada puluhan tewas dari pihak aparat. Di sini ada pertanyaan penting: Kalau demonya damai, mengapa ada puluhan aparat polisi yang tewas juga? Dua pertanyaan ini kurang disorot dan sudah dicari jawabnya di media pro-Ikhwan.

Skala konflik akan terus melebar, mengikutsertakan lebih banyak orang, bahkan menyedot perhatian negara-negara luar. Bagaimana menghentikannya? Tragedi itu tak bisa dihentikan bisa tiap pihak tak ada yang mau duduk melakukan kompromi, rekonsiliasi, atau islah, sebagaimana diserukan Al-Azhar. Pada hemat saya, rekonsiliasi adalah satu-satunya opsi damai yang ada.

Militer tak akan turun bila demo pendukung Mursi tak dilanjutkan terus. Persoalannya: pendukung Mursi terus ngotot melawan. Masing-masing pihak merasa benar dan tetap bersikukuh pada pendiriannya. Oleh karena itu, rakyat Mesir perlu mempertimbangkan kemaslahatan dari dua opsi: (1) IM terus bersikukuh mengembalikan Mursi atau (2) menghindari chaos yang lebih besar dengan menyelenggarakan rekonsiliasi.

Para pendukung Mursi kini tak bisa lagi berprinsip zero sum game, all or none, us or them, win or die, dan sebagainya. Prinsip semacam ini akan melahirkan para calon martir baru yang—sungguh memprihatinkan bila turut—dibalut dengan perjuangan membela “agama”: melawan IM berarti anti-Islam; sebuah kalimat yang bisa melahirkan polarisasi sektarian.

[ 5 ]

Suriah

Hampir tiga tahun sudah Suriah dilanda krisis. Kekerasan belum juga mereda. Korban tewas sudah mencapai lebih dari 100 ribu jiwa. Sampai kini, jalan untuk mencapai solusi masih buntu.

Delegasi PBB, Kofi Annan, yang sudah pernah susah payah menggalang “enam poin rencana damai” menyerah di tengah jalan. Penggantinya, Lakhdar Brahimi, belum mampu mendatangkan perubahan berarti. Perang masih berkecamuk besar di Aleppo, distrik pusat perdagangan terbesar di Suriah. Hampir tiap hari media massa memberitakan selalu ada korban tewas di wilayah itu—sebagian pengamat menilai, perebutan Aleppo adalah penentu kemenangan antara rezim Assad versus oposisi.

Mengapa krisis Suriah ini tak kunjung usai? Setidaknya ada tiga alasan: faktor Rusia dan Cina, disparitas kelompok oposisi, dan egoisme rezim Bashar al-Assad.

Bagi AS, Inggris, Prancis, dan sekutunya, Rusia dan Cina merupakan penghambat dilakukannya intervensi. Bagi AS dan para pendukung politik intervensionis, campur tangan itu sah jika suatu negara tidak mampu melindungi—dan justru memerangi—rakyatnya sendiri. Preseden dari kebijakan intervensionis ini adalah kasus genosida di Rwanda pada 1994 dan pembantaian massal terhadap rakyat sipil di Darfur, Sudan, pada 2003-2004.

Fenomena itu menjadi pijakan untuk membentuk norma tentang hak bagi komunitas internasional untuk melakukan intervensi terhadap otonomi suatu negara. Muncullah apa yang disebut dengan “Responsibility to Protect” (R2P) dan dikukuhkan dalam konferensi PBB pada 2005.

Namun            gagasan R2P itu tidaklah diamini semua negara. Bagi Rusia dan Cina, intervensi berarti menodai kedaulatan suatu negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Ini bukan sekedar respon yang muncul belakangan. Seolah sudah tradisi, kedua negara itu hampir selalu menolak bentuk campur tangan asing, terlebih lagi intervensi militer.

Perkecualian dari ideologi politik luar negeri Rusia-Cina ini berlaku pada Libya. Dalam kasus Libya pada menjelang akhit tahun lalu, Rusia dan Cina bersikap abstain terhadap intervensi militer yang dipimpin NATO.

Diantara sebabnya, rezim Qaddafi di Libya tidak punya garis kebijakan tegas dalam politik luar negeri, tidak punya hubungan erat dengan Rusia-Cina, bahkan sering bersitegang dengan negara tetangganya (karena bermimpi ingin membuat negara Arab Raya), dan—yang paling utama—mendukung gerakan-gerakan radikal yang tidak saja anti-AS melainkan juga merugikan Rusia-Cina. Oleh sebab itu, intervensi militer di Libya tidak mendapat hadangan yang berarti.

Ini berbeda dengan Suriah yang memiliki problem kompleks. Suriah merupakan kunci geopolitik di kawasan. Intervensi bisa menyedot negara-negara aliansinya ke dalam proxy war (kubu AS-Israel vs kubu Rusia-Iran). Di samping itu, politik anti-AS sangat kuat di Suriah, bukan saja dari pemerintahnya, melainkan juga di kalangan rakyat Suriah sendiri—apalagi dengan mengingat kasus film Innocence of Muslims yang kembali membangkitkan sentimen anti-AS di dunia Arab.

Cukup besar kekhawatirannya jika intervensi dipaksakan lalu Assad tumbang, maka rezim baru yang menggantikan tak jauh beda dengan rezim Assad dalam hal melawan politik AS-Barat.

Problem internal Suriah tak kalah rumitnya. Disparitas kelompok oposisi menghambat dilakukannya dialog. Al-Majlis al-Wathaniy as-Suriy (Syrian National Council, SNC), kelompok oposisi terbesar yang bermarkas di Istanbul, yang digadang-gadang sebagai payung semua organ oposisi dan didukung oleh banyak negara Barat tidak mampu mengajak semua kelompok oposisi bergabung ke pangkuannya. Alasannya, SNC terlalu bias ke arah politik Arab Saudi dan Qatar dan ekstrem menginginkan perlawanan militer terhadap Assad.

Sementara itu, kelompok oposisi di dalam terfragmentasi dalam berbagai arus: dari yang moderat sampai kelompok radikal-ekstremis yang ditunggangi Al-Qaeda. Fragmentasi oposisi ini tentu saja menguntungkan rezim Assad.

Oposisi Suriah belum bisa membentuk badan resmi untuk pemerintahan transisi seperti National Transitional Council (NTC) di Libya. Sampai kini, kelompok oposisi-militer, Free Syrian Army (FSA), juga belum mampu menandingi kekuatan militer Assad yang, menurut beberapa warta, mendapat bantuan dari Iran dan Rusia.

Sementara itu, rezim Assad sejak awal tetap bersikukuh mempertahankan kuasa. Ekstrimitas manuver dari masing-masing pihak (rezim vs oposisi) inilah yang menyebabkan langkah menuju dialog damai akan selalu jalan di tempat.

Hingga pada perkembangan mutakhirnya, di pekan terahir bulan Agustus 2013, dunia dikagetkan dengan tewasnya seribu lebih warga sipil di distrik Ghouta akibat serangan kimia. Dunia mengecam. Dan Barat mulai mendapatkan momentum untuk menyuarakan intervensi militer.

Apakah intervensi militer menjadi opsi solusi mengakhiri krisis Suriah? Persoalan utamanya adalah siapa dalang dibalik kebrutalan itu. Amerika dan sekutunya meyakini, itu perbuatan rezim Bashar al-Assad. Namun, seperti yang sudah-sudah, Assad menampik tuduhan itu. Assad mengklaim serangan kimia itu perbuatan kaum ekstremis. Menurut pendukung Assad, kaum ekstremis memanfaatkan krisis di Suriah. Sudah berkali-kali Assad mengkambinghitamkan kelompok teroris macam Al-Qaeda.

Satu pendapat dari pendukung Assad menyatakan, kelompok teroris sengaja melakukan serangan kimia itu agar tampak di mata dunia bahwa Assad sudah melanggar “garis merah” (red line), dan karena itu, intervensi militer harus segera dilakukan.

Pihak Barat tampak meyakini dan berusaha meyakinkan dunia soal perlunya intervensi militer. Menlu AS John Kerry tegas mengatakan, “Penggunaan senjata kimia adalah nyata dan berdasarkan fakta.” Presiden AS Obama dan Presiden Prancis Hollande menyatakan perbuatan itu harus dimintai pertanggungjawaban. Barat kemudian kembali mengudarkan wacana responsibility to protect. Betapapun, sudah jamak diketahui dalam kode etik perang, menyerang sipil tak bersenjata adalah haram.

Penggunaan senjata kimia itu membuka babak baru penyelesaian konflik di Suriah. Barat tampak bernafsu; tak seperti sebelumnya, di mana Barat terkesan maju-mundur sebab khawatir kejatuhan Assad justru akan memunculkan murid didikan Al-Qaeda, Jabhah an-Nusrah, ke panggung politik.

Meski demikian gamblang tragedi kemanusiaan itu terjadi, dalam analisis geopolitik di kawasan, kita tak bisa serta-merta menarik kesimpulan bahwa intervensi militer menjadi satu-satunya opsi mutlak. Beberapa pandangan dari para pendukung Assad menyatakan setidaknya tiga alasan.

Pertama, wacana dunia yang kini menghantam Suriah mirip dengan dulu yang pernah menimpa Irak di masa Saddam Husein. Waktu itu, Barat mengklaim Saddam punya senjata pemusnah massal. Dan belum juga tuduhan itu terbukti, AS sudah menginvasi Irak. Sungguh menyesakkan, setelah ribuan jiwa tewas, senjata pemusnah massal itu tak terbukti adanya. Dengan ini jelas, intervensi militer harus ditolak bila belum ada kejelasan bukti penggunaan senjata kimia.

Kedua, Assad masih didukung aliansi setianya, Hizbullah (Lebanon) dan Iran. Dalam soal ini, Suriah pun amat mirip dengan Irak. Intervensi militer ke Suriah jelas menarik terjadinya perang proxy.  Perang dalam skala besar diprediksi akan terjadi di kawasan bila interveni militer dilakukan. Tentu saja ini memunculkan korban yang lebih banyak lagi.

Ketiga, diakui atau tidak, kelompok kontra-Assad ini bermacam-macam. Ada aliansi yang tak biasa dalam kasus Suriah ini. Yakni, adanya kesamaan tujuan antara kekuatan Islamisme dengan Barat-sekuler.

Semakin para “mujahidin” keras menentang Assad, dan Assad pun membalas dengan sedemikian kerasnya, disadari atau tidak, itu berarti memanggil Barat untuk semakin jauh mengintervensi. Dengan opini dunia yang cenderung kontra-Assad, maka siapa yang berhasil menggulingkan Assad akan jadi “pahlawan”. Lalu “pahlawan” itu akan meminta imbalan jasa. Lihatlah sebagaimana yang kini terjadi pada Libya, setelah Qadhafi digulingkan dengan bantuan intervensi NATO.

Andaikanlah Assad berhasil tumbang, maka Suriah pasca-Assad akan menjadi rebutan banyak faksi politik. Dalam kondisi Suriah yang kini mengalami sentimen sektarian yang begitu sengit, lagi-lagi Irakisasi dikhawatirkan akan terjadi: pertikaian Sunni-Syiah akan menjangkiti Suriah dalam waktu yang lama.

Di pihak lain, suara penganjur intervensi militer agar segera dilakukan pun tak kalah lantangnya. Thariq  Al-Hamid, kolumnis koran as-Syarq al-Awsath (kepunyaan elite Arab Saudi, yang jelas berseberangan dengan rezim Assad), menyatakan sanggahan-sanggahan kritis.

Pertama, argumen rezim Assad bahwa intervensi militer akan menyebabkan Irakisasi itu lemah. Kekuasaan efektif Assad kini hanya tersisa tak lebih dari separuh wilayah Suriah. Itu terjadi akibat perlawanan oposisi, terutama oleh Free Syrian Army, tanpa intervensi militer langsung dari Barat, Israel, Saudi, Qatar, maupun Turki.

Kedua, klaim Assad tentang memerangi kelompok teroris itu hanya retorika politik belaka untuk menutupi kepentingan aliansinya di kawasan. Kenyataannya, Assad hampir tak pernah terlibat pro-aktif memerangi terorisme di belahan kawasan lain, seperti di negara Teluk, misalnya, atau di Yaman. Retorika Assad pun mirip dengan ancaman Qadhafi bahwa bila ia digulingkan maka faksi-faksi keras akan menyeruak ke permukaan.

Namun demikian, intervensi militer tidak tanpa risiko. Problem utamanya memang jalan rekonsiliasi dan kompromi politik kini benar-benar sudah buntu. Tiada saling percaya antara rezim Assad dengan oposisi. Bahkan oposisi yang sudah disatukan dalam Koalisi Nasional (NC) saja tak sependapat.

Dalam beberapa kali kesempatan, Assad mampu secara efektif menolak ajakan dialog. Saat diwawancari media-media internasional, Assad beberapa kali mempertanyakan kohesivitas kelompok oposisi. Itu menjadi alasan kuat bagi Assad bahwa tak ada yang bisa menjadi representasi kuat bagi oposisi.

Apologi Assad itu tak bisa ditampik begitu saja. Dengan persiapan menuju transisi yang jauh dari matang, maka kemungkinan pasca-tumbangnya Assad, jika ini terjadi, ada dua. Pertama, transisi demokrasi di Suriah akan diwarnai pertikaian politik berlarut-larut, dan ditunggangi sentimen sektarian. Kedua, Barat mendikte peta jalan transisi. Intervensi militer tampaknya tak akan membawa kemaslahatan bagi Suriah semudah yang dibayangkan.

[ 6 ]

Peta Politik Baru

Telah kita dapatkan beberapa gambaran besar tentang konstelasi politik di Arab pasca-Arab Spring. Beberapa perubahan terjadi cukup signifikan. Perubahan peta politik itu terutama disebabkan perang proxy yang ikut memengaruhi kondisi mutakhir di Mesir dan Suriah—dua negara yang wajib menjadi pusat perhatian utama dalam memetakan geopolitik di Timur Tengah.

Secara ringkas dan sangat bagus, peta politik itu pernah dideskripsikan oleh K.N. Al-Sabah dalam tulisan semacam “surat pembaca” di Financial Times. Dia menulis begini:

Sir, Iran is backing Assad. Gulf states are against Assad! Assad is against Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood and Obama are against General Sisi. But Gulf states are pro Sisi! Which means they are against Muslim Brotherhood! Iran is pro Hamas, but Hamas is backing Muslim Brotherhood! Obama is backing Muslim Brotherhood, yet Hamas is against the US! Gulf states are pro US. But Turkey is with Gulf states against Assad; yet Turkey is pro Muslim Brotherhood against General Sisi. And General Sisi is being backed by the Gulf states! Welcome to the Middle East and have a nice day.

Begitulah. Di Suriah, Iran mendukung rezim Assad, sedangkan negara-negara Teluk menentang Assad. Assad kontra terhadap Ikhwan. Ikhwan dan Amerika menentang rezim sementara Mesir kini yang secara de facto berada di bawah komando Jenderal As-Sisi. Namun negara-negara Teluk, minus Qatar, mendukung rezim as-Sisi. Ada sikap paradoks di sini: negara-negara Teluk bersetuju dengan Ikhwan di Suriah, tapi berseberangan secara ekstrim dengan Ikhwan dalam menyikapi Mesir.

Iran adalah pendukung Hamas melawan Israel. Hamas mendukung Ikhwan. Rezim Obama mendukung Ikhwan di Mesir. Sedang Ikhwan kontra rezim Assad. Ada sikap paradoks lagi: di Mesir, Ikhwan sependapat dengan Iran, sedangkan di Suriah, Ikhwan berseberangan secara ekstrim dengan Iran.

Dan, perkembangan baru-baru ini turut membawa hal yang tak kalah menarik: rezim Obama mulai mendekat ke Iran, terkait kesepakatan tentang program nuklir Iran. Kedekatan AS-Iran ini membuat berang sekutu lama AS, yakni Israel dan Saudi, yang sudah sejak lama mengutarakan niat untuk menyerang Iran.

Bukanlah simplifikasi bila dinyatakan bahwa, peta politik Arab pasca-Arab Spring ini, kita tahu, memang mbulet, dan tak bisa dibaca secara biner: hitam-putih & benar-salah. Ada aliansi “aneh” di sana!

Tagged: , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s