Moratorium Kisas

Apakah hukuman kisas (Arab: qishash) masih relevan untuk zaman ini? Persoalan ini mencuat kembali terutama setelah kita tahu ada puluhan TKI (yang mutakhir: kasus Satinah) di Arab Saudi yang sedang “antri” hukuman mati.

Memang ada mekanisme untuk bisa menghindari hukuman mati itu. Yakni, dengan membayar uang tebusan (diyat) dan pemaafan dari keluarga korban (yang disebut Alquran sebagai kebajikan yang amat mulia). Tapi, kisas tetaplah hukum muasalnya. Artinya, bisa saja sewaktu-waktu mekanisme diyat tidak manjur. Sebab, tidak semua keluarga korban di Saudi semulia, misalnya dalam kasus mutakhir di negeri ini, orang tua Ade Sara yang memaafkan pembunuh anaknya.

Kita tak bisa memungkiri bahwa hukuman kisas termaktub harfiah dan tegas (qath’iy) di Alquran. Masyhur pula diketahui, hukum kisas, atau lex talionis (mata ganti mata, nyawa balas nyawa), bukan khas Islam. Hukum “eye for an eye” sudah ada di syariat Yahudi, bahkan sudah ada sejak zaman Hammurabi.

Alquran menyebutkan, kisas tak berfungsi sebagai hukuman mati semata, justru ia “memberi hidup” (walakum fil-qishashi hayatun). Sebab, kisas bertujuan menimbulkan efek jera sehingga tindak pembunuhan bisa diminimalisasi, dan karena itu disebut “memberi hidup” ke orang lain. Jantung problemnya ialah, apakah para TKI yang membunuh majikannya itu memenuhi syarat-syarat dihukum kisas? Apakah kisas adalah hukum universal yang bisa diterapkan di segala zaman?

Sebagian cendekiawan Muslim negeri ini, misalnya Kiai Masdar F Mas’udi (PBNU), pernah mengutarakan kritik terhadap praktik kisas di Saudi. Menurut Kiai Masdar, hukuman kisas kepada TKI tidak adil. Alasannya: pembunuhan yang dilakukan TKI berlangsung dalam keterpaksaan dan tekanan batin luar biasa dalam rangka membela diri atas kezaliman demi kezaliman. Pembunuhan yang muncul dari seorang pembantu rumah tangga tersebab perlakuan aniaya majikannya tidak bisa dikisas.

Saya setuju dengan konklusi Kiai Masdar itu (bahwa kisas kepada TKI tidak adil), tapi berbeda dalam argumentasi (bahwa membela diri dari kezaliman menghilangkan hukuman kisas). Kritik Kiai Masdar itu sendiri tak membatalkan keberadaan hukum kisas. Artinya, ia masih bisa membuka peluang hukuman kisas diterapkan jika fakta di persidangan ternyata menyatakan bahwa pembunuhan dilakukan melebihi batas penganiayaan. Salah-salah bisa saja argumen itu berbalik menyerang TKI kita sendiri.

Dalam fikih konservatif (dan ini yang dianut Saudi dan tampaknya juga ada di mazhab-mazhab fikih lainnya), tak setiap alasan membela diri dari kezaliman akan senantiasa menghilangkan hukuman kisas.

Di fikih ada disebut mekanisme daf’us-sha’il (menolak aniaya yang mengancam nyawa). Ketika orang terpaksa membunuh orang yang diduga kuat akan mengancam nyawanya, misalnya teroris, pemberontak, perampok, dan sebagainya, maka si pembunuh tak terkena kisas. Daf’us-sha’il itu juga memiliki syarat-syarat, antara lain yang paling utama, (1) sudah tidak ada alternatif lain untuk membela diri kecuali dengan membunuh; dan (2) bahwa pembunuhan itu setimpal dengan perbuatan aniaya si terbunuh.

Tapi mekanisme ini, sekali lagi, tetap tergantung pada fakta dan bukti-bukti di persidangan untuk memutuskan, adakah prinsip “kesetimpalan” yang menjadi ruh hukuman kisas dalam “pembelaan diri” itu. Artinya, peluang untuk kisas tetap bisa dijatuhkan kalau-kalau pembunuhan TKI kita ternyata melebihi batas (istilah Alquran: i’tida’) dari kadar penganiayaan majikannya.

Inilah problem fikih yang hendak saya utarakan: minusnya bahasan tentang batas keadilan. Keadilan adalah subtansi-universal bagi semua diktum hukum Islam. Alquran menyebut di banyak ayat tentang perintah berlaku adil (‘adl, qisth, qisthas). Kisas sendiri adalah bentuk teknis dari pengejawantahan ruh keadilan itu. Artinya, pelaksanaan kisas mestinya tak mencederai rasa keadilan.

Di sini semua sepakat tentang keadilan. Yang diperdebatkan: bagaimana batas adil itu. Yang minus di fikih adalah kajian tentang keadilan dalam kaitannya dengan konteks sosial. Fikih klasik kurang merespon pedebatan mengenai makna keadilan yang berkembang seiring zaman—apalagi sejak Islam bertemu dengan HAM. Suara-suara anti-hukuman mati sudah lantang disuarakan pegiat HAM.

Dengan paradigma yang substantif, kisas mestinya bisa diganti dengan hukuman teknis lain, tentu saja dengan menepati ruh keadilan. Faktanya, ada lebih banyak negara mayoritas Muslim yang tak menerapkan hukuman kisas. Naasnya, Saudi lebih mengutamakan bunyi harfiah teks Alquran tentang kisas dan tampaknya suara-suara HAM susah menembus jejaring otoritas keulamaan di sana.

Paradigma yang substantif itu, yang bisa mengontekstualisasikan antara teks tegas Alquran dengan kondisi sosial, pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar. Dia pernah tak menerapkan hukum potong tangan pada budak yang terpaksa mencuri karena kelaparan. Justru tuan dari budak itulah yang disuruh Khalifah Umar untuk mengganti barang yang dicuri. Dan memang, hukum jinayah (pidana, hudud) dalam Islam memiliki sanksi yang berat dan karena itu syarat penerapannya sangat ketat. Sekali tangan terpotong, leher terpancung, atau nyawa melayang dirajam, maka tidak bisa direvisi. Karena itu Nabi Muhammad sangat mewanti-wanti dalam sabdanya: jika masih ada celah untuk keluar dari hukuman hudud, maka lakukanlah. Salah dalam mengampuni adalah lebih baik daripada salah menjatuhkan hukuman.

Berdasar pada cara pandang kontekstualis itulah maka dulu Tariq Ramadan, profesor kajian Islam di Oxford University sekaligus cucu Hasan al-Banna, pendiri al-Ikhwan al-Muslimun, pernah mengupayakan ajakan ke seluruh dunia Islam tentang moratorium hukuman mati (an international call for moratorium on death penalty).

Dia menyatakan bahwa mayoritas ulama dunia saat ini sampai pada kesimpulan bahwa hukuman mati (baik kisas untuk pembunuhan maupun rajam untuk pezina) untuk zaman ini “hampir tak dapat diterapkan lagi” (almost never applicable). Kiasa itu, menurut argumen Tariq, berfungsi sebagai pencegah (deterrent). Artinya, jika tujuan pencegahan tindak pembunuhan dengan kisas tidak efektif, maka kisas bisa tak diterapkan.

Kenyataan zaman ini, demikian studi dari Tariq menuturkan, kisas lebih kerap diterapkan kepada mereka yang lemah, minoritas, dan marjinal. Kebanyakan orang melakukan tindak kriminal itu karena terpaksa oleh kondisi ekonomi (sabda Nabi: kada al-faqru an yakuna kufran [hampir-hampir kefakiran itu mendekati kekufuran]). Hukuman kisas jarang terkenakan ke mereka yang kuat secara ekonomi dan dekat dengan elite penguasa. Artinya, ketimpangan penerapan dan sering terjadinya penyalahgunaan hukuman kisas hari ini, menurut Tariq, menjadi konteks sosial yang bisa menganulir, atau menunda, penerapan hukuman kisas.

Selaras dengan hal itu, Prof Khaled Abou el-Fadl dalam The Death Penalty, Mercy, and Islam, berkesimpulan bahwa semakin despotik suatu negara—apalagi jika ia mengadopsi sistem teokrasi (merasa mendapat kedaulatan Tuhan)—semakin besar potensi penyalahgunaan hukuman kisas. Politik patronase dan jejaring ekonomi yang biasanya dimonopoli elite negara-teokrasi, menurut Abou el-Fadl, membuat negara itu defisit akuntabilitas dan transparansi. Akibatnya, sama dengan yang dinyatakan Tariq, hukuman kisas selalu jatuh ke mereka yang lemah, minoritas, dan marjinal.

Ide moratorium kisas ini laik disuarakan ke Saudi. Konteksnya tepat, khususnya untuk keamanan jiwa para TKI. Tapi tentu saja gagasan ini tak akan efektif dan berhasil guna kalau, misalnya, pemerintah kita tak mampu menekan Saudi. Padahal ini negeri berpenduduk Muslim terbesar sedunia yang mestinya punya nilai tawar tinggi untuk dipertimbangkan negeri berjuluk pelayan dua tanah suci (khadim al-haramain) itu.

Tagged: , , ,

One thought on “Moratorium Kisas

  1. dizal 10/04/2014 pukul 15:59 Reply

    Dibutuhkan sikap tegas negara untuk stop mengirimkan TKI ke Saudi yg terkutuk, meskipun harus kehilangan devisa non migas lalu dibuat dulu kesepakatan2 yg mengutamakan kepentingan para pekerja, bila perlu alihkan pengiriman tenaga kerja ke negara2 yg lebih menghargai kemanusiaan ketimbang negara yg menggunakan azas fikih yg sumpek

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s