Hambatan Koalisi Poros Islam

Meski belum melampaui capaian Pemilu 2004 (38 persen), jumlah perolehan suara partai (berbasis massa) Islam kali ini, berdasar hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei, meningkat dibanding Pemilu 2009; dari 28 persen ke sekitar 31 persen.

Akumulasi perolehan suara parpol-parpol Islam itu sudah melampaui ambang batas presidensial (presidential threshold). Maka wacana koalisi parpol Islam kembali mengemuka. Gagasan Poros Tengah Jilid II tersuarakan dan cukup mewarnai hitung-hitungan prediksi koalisi untuk menghadapi pilpres pada Juli nanti. Pertanyaanya: mungkinkah gagasan ini bisa terwujud?

Secara matematis, kehadiran poros Islam sangat mungkin. Tapi, pada akhirnya pemutus perkara terhadap kelahiran poros Islam sebagai alternatif koalisi ini ialah praktisi politik itu sendiri. Poros Islam bisa terrealisasi bila pimpinan PKB, PAN, PKS, PPP, dan PBB bisa legawa melakukan konsesi; mengukuhkan soliditas. Ruang-ruang lobi adalah penentunya. Harapan idealnya, tentu, koalisi ini bukan koalisi pragmatis, melainkan bisa searas dengan ajaran Islam (sesuai pengusung koalisinya: parpol [berbasis massa] Islam).

Namun demikian, idealisme gagasan kerap tak berkesusaian dengan realita politik. Sejumlah hambatan bagi realisasi koalisi itu bukannya tiada. Pertama, dan ini yang terpenting, poros koalisi saat ini, dalam hitungan matematika politik, akan terpusat pada tiga figur dari pemenang tiga besar: Jokowi (PDI-P), ARB (Partai Golkar), dan Prabowo (Partai Gerindra).

Kita tak bisa memungkiri bahwa keberadaan figur yang bisa memenangi pertarungan pilpres adalah faktor yang paling memengaruhi peta koalisi. Hasil pemilu legislatif kali ini terdistribusi merata; tiada yang dominan secara signifikan. Tiada partai pemenang yang melampaui suara 20 persen. Parpol-parpol Islam bertengger di papan tengah.

Realita ini cenderung memaksa parpol-parpol Islam untuk waspada: jika, katakanlah, parpol Islam berhasil membangun koalisi sendiri, maka parpol-parpol 4 besar bisa membentuk koalisi minus parpol Islam dengan tingkat elektabilitasnya yang, diprediksi kuat, susah disaingi koalisi parpol Islam. Selain itu, gejala split voting menimpa banyak pemilih. Banyak pemilih yang lebih terikat pada figur, bukan partai. Sejumlah analisis politik menyebutkan, pemilih Jokowi, misalnya, ternyata tidak semua melimpahkan suara ke PDI-P.

Konteks yang demikian cenderung memaksa parpol-parpol Islam untuk merapat ke pemenang 4 besar. Magnet pragmatisme amat kuat di sini. Karena itu, syarat pertama bagi parpol-parpol Islam untuk membangun koalisi adalah mengajukan figur kuat yang bernilai elektabilitas tinggi. Jangan sampai pengalaman 2009 misalnya, terulang kembali; saat parpol-parpol Islam berebut merapat ke SBY. Syarat lainnya, koalisi parpol Islam mesti mampu membangun kepercayaan diri yang kuat. Siapa tahu,prediksi dari para analis politik terkait elektabilitas figur itu ternyata keliru.

Kedua, catatan sejarah negeri ini menuturkan bahwa koalisi parpol Islam sering tak bertahan lama. Beberapa parpol Islam berdiri, sebagian lalu bubar, dan mereka tak sanggup bersatu dan solid dengan istiqamah.

Di awal kemerdekaan, Masyumi adalah koalisi faksi-faksi politik Islam. Tetapi Masyumi mulai pecah pada 1947, dengan memunculkan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Pada 1952, Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi dan bikin partai sendiri.

Setelah Masyumi bubar pada 1960, di awal Orde Baru ada Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Mereka memang bersatu, tapi itu karena paksaan Orde Baru yang, pada 1973, kemudian melahirkan PPP. Di awal 1970-an, sebenarnya Bung Hatta telah menggagas Partai Demokrasi Islam (PADI), tapi ditampik oleh Orde Baru.

Pascareformasi, beberapa parpol Islam lahir dan berhasil berkoalisi dengan membentuk Poros Tengah. Tapi Poros Tengah hanya padu saat menjagokan Gus Dur sebagai capres. Setelah itu, parpol-parpol yang bergabung dalam Poros Tengah sibuk mengurus dirinya sendiri. Poros Tengah itu juga tidak memiliki platform ideologis yang jelas dan padu. Artinya, Poros Tengah ialah manuver yang mengandung unsur pragmatisme sesaat.

Apakah modus pragmatis itu yang hendak diadopsi koalisi parpol Islam kini? Kalau iya, mengapa mau membuat poros Islam yang notabene hendak ditujukan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di pemerintahan?

Kalau tidak, platform ideologis apa yang bisa menyatukan parpol Islam itu? Berkaca pada perpecahan parpol Islam dalam catatan sejarah, ketegangan di internal faksi politik Islam sendiri bukan hal yang mudah diatasi. Tapi, apakah dengan demikian poros Islam tak mungkin diwujudkan? Tidak, asal koalisi ini bisa mengangkat persatuan ideologis yang mampu meredam friksi internal antar parpol Islam.

Ketiga, sebagaimana dikhawatirkan beberapa tokoh Islam sendiri, terwujudnya poros Islam bisa meruncingkan kembali dikotomi Islam vis a vis sekuler. Dikotomisasi ini akan kembali beku setelah sebagian parpol Islam belakangan berupaya mencairkannya.

Di antara catatan yang tak boleh dilupakan pula, parpol Islam mendapat suara sebesar sekarang ini bukanlah semata-mata karena faktor “Islam” itu sendiri. Manuver “terbuka” yang dilakukan parpol Islam, dengan menggaet figur-figur yang sebenarnya tak sesuai dengan kriteria pemimpin yang layak menurut ajaran islam, amat berperan—satu kenyataan yang sebagian darinya sebenarnya bertentangan dengan aras yang dituju idealisme poros Islam itu sendiri. Juga, parpol Islam mendapat limpahan suara dari Demokrat yang suaranya kini turun hampir setengah dari perolehan 2009. Di samping itu, perenggangan politik (political disengagement) dialami oleh sebagian besar pemilih kita. Keterikatan pemilih pada partai melemah.

Perenggangan politik ini, yang menyebabkan muncul muslim swing voters, idealnya diatasi bukan dengan koalisi eksklusif. Massa mengambang itu rawan tertawan oleh parpol nasionalis-sekuler lainnya yang, selain bisa lebih banyak menampung kalangan dengan berbagai latar belakangnya, juga memiliki figur berelektabilitas tinggi. Pemilih-pemilih melek politik juga cenderung mempertimbangkan para program parpol, atau minimal figur yang diusung parpol, bukan parpol itu sendiri.

Matematika politik berdasar pada probabilitas kemenangan. Melandaskan kemenangan pada idealisme (dalam hal ini Islam), dalam konteks saat ini, butuh perjuangan yang tak mudah—meski, sekali lagi, itu bukan tidak mungkin.

~ artikel ini telah dimuat di Kedaulatan Rakyat, 26/04/2014

Tagged: , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s