Mesir Pascapilpres

Sebagaimana yang sudah diprediksi, Abdul Fattah as-Sisi (representasi militer), memenangi pilpres Mesir. Menurut hasil quick count, as-Sisi memperoleh lebih dari 90 persen suara—kemenangan telak atas pesaingnya, Hamdeen Sabahi, representasi politik kiri.

Angka partisipasi (turnout) dalam pilpres Mesir kali ini sekitar 47 persen, turun sedikit dari partisipasi pilpres 2012 yang dimenangkan wakil al-Ikhwan al-Muslimun, Muhammad Mursi, yakni 52 persen (The Guardian, 3/6). Lebih dari 23 juta suara diperoleh as-Sisi, jauh melebihi perolehan 13 juta suara saat Mursi menang dalam pilpres pasca-Mubarak, bahkan melebihi perolehan 18 juta suara saat Ikhwan memenangi pemilu legislatif.

Pilpres Mesir ini merupakan langkah kedua dalam roadmap yang digariskan rezim interim. Langkah pertama, yakni referendum konstitusi yang digelar Januari lalu, berhasil meraup suara setuju sebanyak 98,1 persen dengan partisipasi pemilih sebesar 38,6 persen (bandingkan dengan referendum di era Mursi: 63 persen setuju dengan partisipasi pemilih sebanyak 32 persen).

Faktor Kemenangan

Ada beberapa faktor yang bisa kita sebut sebagai sebab kemenangan as-Sisi ini. Pertama, pilpres ini hanya memunculkan dua kandidat saja, two horse race. Hamdeen Sabahi, dalam pilpres 2012, bertengger di posisi tiga. Sementara pesaing dari kalangan Islamis-Ikhwan, tidak ada. Simpatisan Ikhwan memboikot pilpres. Faksi politik Islamis-Salafi, an-Nur, justru melimpahkan dukungan ke as-Sisi. Praktis, di atas kertas, as-Sisi bisa jumawa.

Kedua, pilpres ini  diupayakan sedemikian rupa oleh rezim interim yang di-backing militer sehingga angka golput bisa ditekan seminimal mungkin. Pada hari pertama, angka partisipasi rendah, yakni 15 persen. Maka pada hari kedua pemerintah menyatakan hari libur nasional dan komisi pemilihan mengeluarkan kebijakan hukuman denda bagi yang tak memilih. Bahkan masa pilpres diperpanjang hingga hari ketiga. Media massa Mesir punya pemerintah, al-Ahram, mengangkat besar-besaran berita bertajuk “Mesir membuat sejarah”, sementara media oposisi lain menyebut pilpres ini sebagai buang-buang waktu. Cukup tampak dalam hal ini ambisi besar dari pemerintah, yang secara de facto dikangkangi militer, untuk memenangkan as-Sisi.

Ketiga, faktor figur as-Sisi sendiri juga besar pengaruhnya. Satu-satunya pesaingnya, Hamdeen Sabahi, kurang populer di akar rumput dan dianggap belum berpengalaman memimpin dalam pemerintahan. Sedangkan as-Sisi berpengalaman memimpin militer.

As-Sisi juga dipandang menawarkan program yang lebih realistis, dibanding janji absurd Hamdeen Sabahi yang akan memberi $1,400 ke tiap pemuda Mesir jika dia terpilih (Aljazeera, 27/05). As-Sisi memiliki citra tegas militer yang dipandang sangat dibutuhkan untuk melawan kekuatan Islamis. Pendukungnya menyebut as-Sisi sebagai “penyelamat Mesir dari Ikhwanisasi dan Talibanisasi Mesir”, dan disama-samakan dengan Muhammad Ali Pasha, pendiri Mesir modern.

Prospek Demokrasi

Namun demikian, sejumlah catatan terhadap manuver-manuver Mursi bukannya tiada. Hal ini terutama berkenaan dengan persekusi rezim interim terhadap Ikhwan. Tiada tranparansi tentang pemenjaraan ratusan tokoh dan pendukung Ikhwan, yang sebagian darinya divonis hukuman mati. Kebijakan ini dipandang masyarakat internasional sebagai tak demokratis, bahkan melangar HAM. Kekhawatiran akan munculnya despotik baru titisan Mubarak cukup besar.

Kekuatan jejaring the old state (Mubarak dan kaum militernya) sangat kuat dan menggurita dari kalangan bisnis dan pejabat. Bahkan kekuatan Islamis yang mampu memenangkan pemilu pun belum mampu menghadang jejaring itu.

Sayangnya, gerakan civil society dalam tubuh masyarakat Mesir juga kalah dominan dari kaum Islamis yang lebih mencakar di akar rumput—ini antara lain karena masih banyaknya rakyat Mesir yang kurang terpelajar. Kondisi rakyat Mesir yang demikian membutuhkan waktu cukup panjang untuk ditumbuhkan kesadaran politiknya. Setelah kesadaran politik tumbuh, barulah kesadaran akan pentingnya civil society untuk membendung hegemoni jejaring militer bisa disemaikan.

Gerakan revolusi sendiri juga tak terorganisasi dengan baik. Gerakan Pemuda 6 April (yang sekuler-kiri) bukan partai politik—beda dengan Ikhwan, misalnya, yang berhasil mendirikan Partai Keadilan dan Kebabasan dan kuat di akar rumput. Akibatnya, gerakan revolusi hanya menjadi “pengawas jalanan” dan tak mampu merobek jejaring kuasa kaum militer di pemerintahan.

Ini tentu menjadi pelajaran ke depan bagi gerakan revolusi untuk memiliki gerakan politis yang lebih terintegrasi.

~ Artikel ini telah dimuat di Kedaulatan Rakyat, 09/06/2014

Tagged: , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s