Ancaman “Khilafah” ISIS

Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS), atau dalam bahasa Arabnya “ad-Dawlah al-Islamiyah fi al-‘Iraq was-Syam (singkatannya: Da’isy), telah mendeklarasikan “Khilafah Islam”. Khalifahnya: Abu Bakr al-Baghdadi. Wilayah kekuasaannya: beberapa distrik di belahan barat Irak (terutama di kawasan Sunni seperti Fallujah dan Ramadi) dan belahan timur-laut Suriah.

ISIS dengan demikian jadi pemain politik baru—entah mau disebut teroris, radikal, ekstremis, Islamis-jihadis, dll—dan jelas tak bisa diabaikan ancamannya bagi stabilitas Timur Tengah.

Sejarah ringkas lahirnya ISIS bermula pada 2004 ketika terjadi merger antara al-Qaeda pusat (AQC) dengan gerakan Islamis di Irak, at-Tawhid wal-Jihad, yang dipimpin Abu Mus’ab az-Zarqawi. At-Tawhid wal-Jihad kemudian menjadi franchise al-Qaeda di Irak: al-Qaeda in Iraq (AQI). Setelah kematian az-Zarqawi, AQI menjadi Islamic State of Iraq (ISI). Sejak itu hubungan keduanya mulai renggang—khususnya karena aksi ISI dipandang terlalu brutal dan cenderung mbalelo dari kepemimpinan Ayman az-Zawahiri (pemimpin AQC)—meski masih punya kepentingan yang sama (mutual interest).

Ketegangan hubungan antara al-Qaeda dengan ISI makin menajam terutama ketika Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin ISI, memutuskan untuk ikut campur di Suriah. Sejak itu, ISI menjadi ISIS—Syam sebenarnya tak hanya meliputi Suriah, melainkan juga Yordania, Lebanon, dan Palestina.

Al-Baghdadi lalu mendeklarasikan dia akan sekaligus memimpin pula Jabhah an-Nusrah (JN), afiliasi al-Qaeda di Suriah. Tapi Abu Muhammad al-Julani, pemimpin JN, menampik klaim sepihak al-Baghdadi. Al-Julani mendaku tetap dibawah kepemimpinan AQC. Az-Zawahiri menolak mengakui otoritas al-Baghdadi. Al-Qaeda dan ISIS pun pisah ranjang.

Maka JN, yang disokong al-Qaeda, bertarung melawan ISIS, atau sekurang-kurangnya melakukan pembagian wilayah kekuasaan. Di Suriah, ISIS berhasil menguasai beberapa distrik di belahan timur-laut dan mendapat pasokan prajurit dari pembelot JN serta “relawan” jihad dari beberapa negara. Dan kini, ISIS telah mendeklarasikan diri sebagai Khilafah Islam dengan luas kekuasaan signifikan di Irak dan Syam.

Jadi, kondisi di Irak dan Suriah kini sudah begitu carut-marut, chaos. Ada banyak aktor bermain. Di pihak oposisi—untuk tak disebut pemberontak—Suriah kini setidaknya ada tiga jenis: FSA (Free Syrian Army, yang mendapat sokongan dari Qatar, Saudi, dan beberapa negara Barat), JN, dan ISIS. Ketiga-tiganya, meski punya tujuan yang sama untuk menumbangkan rezim setempat, tidaklah satu tubuh dan satu platform politik, bahkan saling memerangi. Menyedihkan!

Friksi yang terjadi di antara ketiga kelompok itu dalam satu aspek tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi rezim Bashar al-Assad di Suriah: daripada mereka bersatu, biarkan mereka saling menghancurkan. Tapi bagi rezim al-Maliki di Irak, ISIS adalah ancaman sangat serius bagi kedaulatan politiknya: ada negara (separatis) dalam negara.

Bahaya

Sebelum pecah kongsi, ISIS adalah cabang al-Qaeda yang terkuat dari segi militernya. Dengan berpisahnya ISIS, al-Qaeda kehilangan kendali di Irak. Az-Zawahiri sempat mengajak bersatu, tapi ditampik al-Baghdadi.

Yang jelas, ISIS dalam setahun terakhir menjadi kelompok Islamis-jihadis yang perkembangannya tercepat. Di antara sebabnya, pertama, kondisi carut-marut di Suriah dan Irak. Sudah 3 periode kekuasaan al-Maliki dan Irak terus dilanda bukan saja sentimen akut sektarian antara Sunni dan Syiah, melainkan juga pembelotan beberapa suku seperti Kurdi, Anbar, dan penduduk Basrah. Pendek kata, pemerintahan al-Maliki, selain persoalan korupsi dan stabilitas negara, mengalami defisit legitimasi yang akut. Irak jadi negara gagal (failed state).

Kedua, ISIS sangat memanfaatkan sentimen sektarian Sunni-Syiah untuk membangun pamor di dunia Islam dan menarik para jihadis. Kebetulan, rezim di Irak dan Suriah adalah sama-sama Syiah—meski beda aliran.

Ketiga, sesuai proposisi yang sudah teramini dalam beberapa pengalaman pasca-Arab Spring, negara yang menderita fragmentasi sosial-politik yang tajam sangat rawan disusupi gerakan ekstrimis. Kemunculan tiba-tiba ISIS, JN, dan yang semacamnya, bahkan bergerak cepat, tak lain adalah afirmasi dari hal itu.

Dan deklarasi “khilafah” dari ISIS ini jelas menjadi ancaman besar bagi stabilitas Timteng. Deklarasi itu berarti pernyataan perang terhadap setiap lawannya—sangat mungkin sampai titik darah penghabisan. Apalagi, para jihadis itu memakai doktrin yang sangat rigid, copy-paste seharfiah-harfiahnya dari praktek kekhilafahan (atau tepatnya “dawlah”) Islam masa lampau.

Bisa dibayangkan jika “khilafah” Islam ala ISIS ini mengadopsi hukum perang era Abad pertengahan (yang sebenarnya bukan khas Islam, tapi jadi hukum perang internasional zaman itu): mereka yang kalah perang bisa jadi budak; ada pembagian rampasan perang (ghanimah); ada pajak kepala (jizyah) untuk non-Muslim dzimmi; dzimmi jadi warga negara kelas dua; dan seterusnya. Jika anda menyimak di jejaring sosial tentang bagaimana ISIS memperlakukan tawanannya, itu sangat mengerikan bagi orang sekarang.

Sikap Internasional

Deklarasi “khilafah” Islam itu bukan saja akan menyasar mereka yang dianggap “kafir” tapi juga sesama jihadis. Jika benar bahwa ISIS mengadopsi tata hukum Islam klasik bahwa pemberontakan itu haram, maka segenap Islamis lain (Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dll.), meski bervisi sama, akan dipaksa tunduk dan berbaiat pada “khilafah” Abu Bakr al-Baghdadi. ISIS akan mengumumkan perang melawan para pemberontak (harb al-baghy). Jelas, Irak dan Suriah akan jadi medan “perang kurusetra”; perang habis-habisan.

Dan sampai saat ini belum ada sikap serius dari negara-negara Barat. Tentu saja Washington masih harus menghitung untung-rugi. Arab Saudi juga demikian (adanya ISIS sedikit-banyak menguntungkan Saudi tanpa harus terjun ke medan), meski beberapa ulamanya mendaku berlepas diri dari aksi-aksi brutal ISIS. Justru Iran yang sudah tegas akan menurunkan pasukannya untuk melawan ISIS, terutama setelah ISIS berencana akan menggempur Najaf dan Karbala, dua kota suci Syiah.

Begitulah, dengan begitu banyaknya pemain politik dan militer yang bermain di tengah chaos Suriah dan Irak, dan ini menyebabkan intervensi asing mesti berhitung cermat, menyebabkan Timur Tengah terjebak dilema: antara perang penghabisan atau membiarkan kekuasaan jihadis makin melebar.

Yang jelas, dalam konteks seruwet itu, negara-negara Barat tak bisa bicara soal demokrasi. Atau, boleh jadi, kenyataan itu malah makin mempertegas tesis Arab-exceptionalism: negara-negara Arab, demi stabilitas, hanya bisa diatur dengan tangan besi otoritarianisme, sebab demokrasi berarti membukan kran ekstremisme.

~ Artikel ini telah dimuat di Sinar Harapan, 21/07/2014

Tagged: , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s