Muslim, Literalisme, Mayoritarianisme

Ada dua faktor penyebab sebagian orang Islam di Jakarta menolak gubernurnya yang non-Muslim. Pertama, tafsir yang literal atau harfiah terhadap kitab suci. Kedua, psikologi mayoritas.

Para penolak gubernur non-Muslim itu tak punya alasan rasional. Dasar mereka ingin menurunkan gubernurnya semata-mata didasarkan beberapa ayat dalam kitab suci yang secara sekilas, menurut tafsir mereka, melarang pemimpin non-Muslim. Atau dalam istilah perdebatan yang mutakhir mengemuka, hukum agama ditempatkan lebih tinggi ketimbang hukum konstitusi sehingga pemimpin, meski sah secara konstitusional, bagi mereka wajib ditolak karena tak sesuai hukum agama.

Padahal, tafsir literal itu bukan satu-satunya tafsir dan tidak mutlak benar. Ayat-ayat itu tidak bisa ditafsirkan secara literal, diperlakukan melintasi segala zaman dan tempat, atau dicabut dari konteksnya karena, pertama, ada banyak orang Islam di Barat yang presidennya non-Muslim; dan, kedua, umat Islam awal pada masa Nabi saat hijrah pertama ke Habasyah (Abessinia) meminta suaka politik ke Raja Najasyi (Negus) yang Kristiani. Artinya, bila ayat-ayat itu dipahami berlaku di segala waktu dan tempat, kedua contoh itu adalah pelanggaran terhadap perintah kitab suci.

Dari kritik itu, para penolak gubernur non-Muslim bisa jadi akan menjawab balik dengan alasan bahwa kedua contoh itu berlaku dalam konteks saat umat Islam adalah minoritas. Persis di poin inilah terjadi standar ganda: saat mayoritas, tafsirnya literal; saat minoritas, tafsirnya kontekstual. Jadi, corak tafsir para penolak gubernur non-Muslim itu adalah literalisme plus mayoritarianisme—dan ini, sekali lagi, adalah satu dari sekian tafsir yang tidak mutlak benar.

Sementara itu, ayat-ayat yang dianggap melarang pemimpin non-Muslim sama sekali tak menyinggung soal mayoritas-minoritas. Dengan kata lain, persoalan mayoritas-minoritas ke dalam ayat itu adalah hal baru yang ditambahkan. Tidak ada ayat yang mengatakan secara sekaligus “kalau Muslim jadi mayoritas maka pemimpinnya wajib Muslim dan kalau Muslim minoritas maka pemimpinnya boleh non-Muslim.” Soal mayoritas-minoritas di sini tidak relevan. Yang relevan adalah soal bungkus dan substansi, soal teks dan konteks.

Secara kontekstual, ayat-ayat itu turun di Madinah dan konteksnya spesifik. Ambil satu contoh QS 5:51. Ayat ini terwahyukan setelah kaum Yahudi melanggar Piagam Madinah, bahkan hingga taraf menghasut dalam perang. Setelah itu, singkat cerita, hubungan Muslim-Yahudi berada dalam puncak ketegangan. Dicatat dalam sejarah, sebelum ketegangan hubungan terjadi telah ada persekutuan antara kaum Anshar Madinah (Aus & Khazraj) dan Yahudi: suku Aus dengan Yahudi Quraizhah di satu sisi dan suku Khazraj dengan Yahudi Nadhir di sisi lain (kata yang dipakai al-Quran dalam ayat-ayat itu adalah “awliya,” bentuk plural dari “waliy” dengan kata dasar “walayah” yang lebih berarti sekutu/aliansi/koalisi, bukan pemimpin). Setelah hubungan menegang, wahyu memerintahkan mereka untuk melepas persekutuan itu. Rekaman asbabun-nuzul ini dapat dibaca di Tafsir at-Thabari, tafsir tertua.

Malahan, dalam Tafsir at-Thabari ada riwayat lain: Ayat itu turun berkenaan dengan kasus Ubadah ibn Shamit yang memutus patronasenya dengan Yahudi dan Abdullah bin Ubay bin Salul (pemimpin kaum munafik, kaum penghasut) yang membangun aliansi dengan Yahudi. Artinya, ayat itu secara redaksional umum (‘amm) tapi ditujukan secara khusus (khassh). Soal ‘amm-khassh ini ada bahasan tersendiri dalam disiplin Ulumul-Quran dan tak bisa diabaikan oleh mereka yang menafsirkan al-Quran.

Dengan melihat substansi dan sasaran bicara ayat itu, jelas konteks permusuhan saat itu di Madinah, dengan kekuasaan “ummah” Islam yang terpusat hanya pada Nabi, tidak bisa dicangkokkan begitu saja di zaman ini, dalam konteks negara-bangsa (nation-state), yang didirikan untuk semua pemeluk agama yang setara di hadapan hukum, apalagi sistemnya demokrasi di mana lembaga eksekutif berkuasa sepertiga saja. Dengan menerapkan kembali politik masa lalu di mana kekuasaan terpusat pada satu institusi religius, kita hakikatnya kembali ke abad pertengahan, setback ke zaman pra-modern, saat negara bangsa sebagai “komunitas politik terbayang” (imagined political community—istilah Benedict Anderson) belum membentuk.

Selain soal kontekstualiasi seperti di atas, wacana pengharusan gubernur beragama Islam saat mayoritas rakyatnya Muslim juga menyisakan ironi. Ini seringnya disebabkan oleh adanya jurang antara apa yang termaktub dalam kitab suci dengan kenyataan politik Muslim; antara wahyu dan praktik sehari-hari.

Contoh yang layak jadi analogi di sini adalah soal yang dulu pernah kontroversial pula: perihal pemimpin perempuan. Di rujukan-rujukan fikih klasik, hampir—untuk tak dikatakan sama sekali—tak terdapati diktum yang membolehkan pemimpin perempuan. Dalilnya, antara lain, hadis “lan yufliha qawmun wallau amrahum imra’atan” (tidak akan sentausa suatu kaum yang menyerahkan urusan [kepemimpinan] mereka kepada perempuan).

Faktanya, kita pernah punya presiden perempuan. Beberapa negara mayoritas Muslim pernah dipimpin perdana menteri perempuan. Ada Benazhir Bhutto (PM Pakistan 1988-1980 & 1993-1996), Tansu Ciller (PM Turki 1993-1995), dan Begum Khaleda Zia (PM Bangladesh 1991-1996 & 2001-2006).

Bila fakta itu ditabrakkan dengan fikih klasik, atau tafsir-tafsir literal terhadap diktum-diktum agama yang melarang pemimpin perempuan, jelas merupakan pelanggaran. Tapi kenyataannya tidak banyak Muslim yang keberatan. Ironinya adalah: Mengapa bila dengan pemimpin perempuan relatif tak bermasalah sementara dengan pemimpin non-Muslim tidak demikian, padahal inti permasalahannya sama?

Ironi itu akan terus ada sebelum jurang antara literalisme dan keniscayaan rasional zaman modern tak dijembatani dengan tepat. Logika rasional dalam soal pemimpin dalam konteks demokrasi saat ini jelas: pemimpin didasarkan pada kecapakannya dalam memimpin, bukan pada agama, jenis kelamin, suku, atau berasal dari kelompok mayoritas. Selama kaum Muslim masih mengutamakan hal-hal terakhir itu ketimbang kecakapan pemimpin dalam memimpin, selama itulah kaum Muslim akan sibuk pada soal bungkus, bukan substansi. Sayangnya, literalisme dan mayoritarianisme diidap oleh tak sedikit Muslim di negeri ini.

Padahal, jejak menuju ke arah pilihan rasional itu sebenarnya ada dalam karya-karya ulama klasik dulu. Menariknya, ini terdapati dalam As-Siyasah as-Syar’iyyah karya Ibn Taimiyah, guru kaum salafi yang terkenal literalis dalam menafsirkan ajaran Islam.

Ibn Taimiyah mengetengahkan cerita bahwa suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal (satu dari pengasas 4 mazhab ortodoks Sunni) ditanya seseorang: “Bila ada dua pilihan untuk jadi pemimpin perang, antara yang saleh tapi lemah dan yang banyak bermaksiat tapi kuat dan cakap berperang, mana yang Engkau pilih?” Imam Ahmad menjawab: “Yang banyak maksiat tapi cakap berperang, kemaksiatannya untuk dirinya sendiri dan kecakapannya membawa kebaikan bagi kaum Muslimin. Sementara yang saleh tapi lemah, kesalehannya juga untuk dirinya sendiri tapi kelemahannya akan membahayakan kaum  Muslimin.” Substansi dari pesan ini ialah: pemimpin dipilih berdasarkan kecakapannya.

Karena itulah, di Majmu’ al-Fatawa (juz 28, bab Qa’idah fil-Hisbah), Ibn Taimiyah berkata, “Allah akan menolong negara yang adil meski kafir dan tidak menolong negara yang zalim meski beriman.” Artinya, patokan memimpin negara adalah keadilannya, bukan agamanya. Ini fair dan rasional. Para penentang gubernur non-Muslim itu hendaknya memakai logika ini, bukan sentimen mayoritas.

Tagged: , ,

4 thoughts on “Muslim, Literalisme, Mayoritarianisme

  1. irzasyaddad 01/11/2014 pukul 15:07 Reply

    Tulisan ini penjabaran dari opini yang di Jakpost ya, Mas?
    Sip, apik nan komprehensip

    Suka

  2. twistedmind27 16/11/2014 pukul 23:42 Reply

    excellent!

    Suka

  3. Ahdan Amir 26/02/2016 pukul 11:16 Reply

    Ini nyata catatan yg terkaji sebelum tersaji… menarik!🙂

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s