Tentang Kolom Agama di KTP

Tulisan ini adalah tanggapan terhadap tulisan Pak Hamdan Daulay, dosen UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Identitas Agama dalam KTP” dan dimuat di harian lokal Jogja, Kedaulatan Rakyat, pada 13 November 2014 (tulisan Pak Hamdan Daulay itu bisa dibaca di sini). Tulisan ini dimuat sebagai opini di Kedaulatan Rakyat pada 17 November 2014.

***

Di harian ini (13/11), Pak Hamdan Daulay menulis kritik terhadap wacana penghapusan kolom agama. Dikatakannya, “Penghapusan kolom agama dalam KTP terkesan mengada-ada.” Bahkan argumen dari kelompok yang setuju penghapusan kolom agama disebutnya “terkesan aneh, asal bunyi, dan benar-benar tidak logis.” Padahal, wacana tentang pengosongan atau penghapusan kolom agama ini bukan hal baru, sehingga tak perlu dikait-kaitkan dengan ‘revolusi mental.’ Karenanya, sebelum tiba pada kesimpulan ‘mengada-ada,’ ada beberapa hal yang perlu dimengerti untuk mendudukan persoalan ini secara proporsional.

Pertama, tidak seperti yang dikatakan Pak Hamdan bahwa “selama 69 tahun pemerintah Indonesia selalu mencantumkan identitas agama dalam KTP,” menurut penelitian Setara Institute, sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1967, di KTP tidak ada kolom agama. Terduga kuat bahwa pencantuman kolom agama di KTP berkaitan erat dengan kebijakan Orde Baru yang antikomunis—sebab saat itu, dan masih kaprah sampai kini, komunis sering diasosiasikan dengan ateis. Artinya, kalau tidak mengisi kolom agama maka dianggap tak beragama, dan diartikan ateis atau komunis sehingga terjadilah diskriminasi terhadap hak sipil.

Hal itu pulalah yang memunculkan pemahaman tentang ‘agama yang diakui’, yang membatasi agama hanya enam saja (dulu lima, berubah jadi enam sejak era Gus Dur yang mengakui Konghucu). Ini sebenarnya menentang prinsip kebebasan berkepercayaan yang jadi amanat konstitusi.

Kedua, lalu apa saja problemnya? Persoalan muncul saat bersinggungan dengan para ‘penghayat kepercayaan.’ Kita tahu ada banyak agama lokal (dalam studi agama sering disebut local faith atau indigenous religion) di Indonesia: Kaharingan, Sunda Wiwitan, Sapto Darmo, Kejawen, Parmalim, dan lain-lain. Juga, beberapa ‘agama dunia’ (world religions) lain seperti Bahai, Tao, Sikh, dan lain-lain.

Apa yang terjadi saat agama atau kepercayaan mereka tak terwadahi dalam ‘agama yang diakui’? Untuk menghindari tekanan politik, dulu mereka terpaksa menuliskan agama yang sejatinya bukan agama mereka—dan karena itu, jumlah umat Islam Indonesia yang 87 persen itu mungkin tak sepenuhnya akurat.

Ketiga, hingga kini, para penghayat kepercayaan atau pemeluk ‘agama yang belum terakui’ masih diatur di bawah Kemendagri, bukan Kemenag. Di Kemenag tidak ada Dirjen Bimas Sunda Wiwitan, Kaharingan, Tao, Bahai, dst. Para penghayat kepercayaan dianggap bagian dari budaya, bukan agama, dan ironisnya jadi objek pariwisata, sementara hak-hak sipil dan politik mereka tak setara dengan pemeluk agama lain. Bukankah ini diskriminasi dan tidak berkesusaian dengan masyarakat Indonesia yang, sebagaimana disebut Pak Hamdan, ‘menghargai perbedaan?’

Sebenarnya sudah ada langkah maju dari pemerintah, yakni dengan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) 2006 yang membolehkan pengosongan kolom agama, terutama bagi mereka yang kepercayaannya ‘belum diakui’. Namun demikian, karena kolom agama kosong, hal itu akan merembet ke dokumen-dokumen vital lain. Persoalannya, banyak dokumen mesti ‘diagamakan’ dan mengacu ke KTP. Maka muncullah wacana penghapusan kolom agama sekaligus.

Juga, saat kolom agama dikosongkan stigma-stigma negatif sampai kini masih merebak. Dalam beberapa kasus, hal ini merembet ke pemaksaan. Contoh, misalnya kasus Syiah. Bila bagian pengatur administrasi tak mengakui Syiah sebagai bagian dari Islam, apa jadinya? Mereka dipaksa untuk menulis agama lain, atau mengosongkan, padahal kaum Syiah merasa—dan memang—bagian dari Islam.

Keempat, pada Oktober lalu Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), UGM, telah memberikan rekomendasi kepada pemerintahan Jokowi-JK tentang pengelolaan keberagamaan di Indonesia. Ada di antaranya perihal kolom agama di KTP. CRCS memberikan dua opsi: (1) penghapusan kolom agama (untuk menghapus diskriminasi dan stigma-stigma negatif, seperti dianggap tak beragama, ateis, dst), dan (2) kalau ini masih berat dilaksanakan, pemerintah bisa memperluas definisi agama yang diakui pemerintah. CRCS mengusulkan agar semua aliran kepercayaan ikut dimasukkan di bawah Kemenag, dan dibolehkan menulis nama kepercayaannya di KTP. Prinsip utama yang mendasari usulan ini jelas: kesetaraan hak.

Terakhir, kekhawatiran Pak Hamdan terkait nasib pernikahan dan pemakaman bila kolom agama di KTP dihapus, menurut saya, ini berlebihan. Karena, kalau ada orang meninggal di jalan, hampir mustahil dia akan dikubur di situ dan seketika itu juga. Orang-orang sekitar pasti berusaha menghubungi keluarganya atau asal tinggalnya, sebab KTP pasti mencantumkan alamat asal atau tempat tinggal.

Begitulah, wacana tentang penghapusan/pengosongan kolom agama di KTP ini bukan hal mengada-ada, tapi bermula dari keresahan akan tiadanya keseteraan hak bagi kaum minoritas. Juga, ada satu hal penting: di KTP negara-negara mayoritas Muslim (misalnya, Turki, Mesir, Kuwait, Qatar, Lebanon), tidak tercantum kolom agama. Ini penting untuk jadi perbandingan dan diteliti lebih lanjut, terutama oleh para akademisi.

Tagged: , , ,

4 thoughts on “Tentang Kolom Agama di KTP

  1. yusrizal 21/11/2014 pukul 15:36 Reply

    Artikel tanggapan yang bijak sekali untuk menjawab Pak Hamdan🙂
    Masyarakat Indonesia yg berada di dalam skala mayoritas sudah seharusnya memahami hak-hak minoritas.

    Suka

  2. Nur Habiba Ailatat 23/11/2014 pukul 22:50 Reply

    opini yang cerdas dan bijak, mas Aziz

    Suka

  3. ayatayatadit 27/11/2014 pukul 14:46 Reply

    Sayang sekali tanggapan Pak Hamdan di KR terhadap tulisan ini sangat emosional.

    Suka

  4. mury 12/12/2014 pukul 11:44 Reply

    keren

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s