“Konflik Agama”

Apakah kasus Aceh Singkil, Tolikara, dan semacamnya bisa disebut—sebagaimana orang-orang, juga beberapa tulisan di media, sering menyebutnya—“konflik agama” (atau dalam bahasa Inggrisnya: “religious conflict”)? Istilah “konflik agama” menurut saya problematis karena dua alasan: Pertama, istilah itu memuat tafsir bahwa konfliknya adalah agama dan, kedua, seakan-akan agama adalah entitas independen (atau fenomena sui generis) yang punya kekuatan tersendiri, terlepas dari faktor-faktor sosial-politik lain yang non-agama, yang mampu menggerakkan orang-orang dalam konflik itu.

Problem yang pertama mengandung simplifikasi, terutama kalau kita bersetuju pada asumsi bahwa agama sendiri tidak berkonflik (sebab yang berkonflik adalah orang-orang yang memeluk agama, dan karena itu agensi ada dalam diri orang-orangnya) dan, lebih penting dari hal ini ialah, agama di-relevan-kan dalam konflik itu. Istilah “konflik agama”, dengan demikian, muncul setelah melalui penafsiran si pembikin istilah terhadap realitas konflik itu. Problem yang kedua, setelah agama direlevankan, mengandaikan bahwa sumber konfliknya adalah memang agama, dan karena itu mengabaikan faktor-faktor lain yang sangat mungkin lebih relevan. Bisa jadi sumber konfliknya adalah hal-hal yang non-religious, tapi kemudian istilah “konflik agama” membuatnya menjadi religious atau teragamakan. Istilah itu pada gilirannya abai terhadap kemungkinan tafsir lain bahwa bisa jadi ‘agama-isasi’ konflik itu hanya ada dalam retorika dan diskursus saja. Atau, kalau tak setuju dengan tafsir ini, sekurang-kurangnya agama menjadi intervening variable dalam konflik itu: sumber konfliknya bukan soal agama tapi kemudian agama dilibatkan dan karena itu agama menjadi eskalator konflik.

Untuk menyadari problem pengistilahan ini, kita bisa mengandaikan pertanyaan, misalnya, bagaimana kalau konflik itu disebut bukan dengan “konflik agama”, melainkan “konflik” saja? Realitas yang muncul dari istilah itu akan berbeda dan implikasinya dalam diskursus pun akan berbeda, karena istilah yang digunakan berbeda. Mungkin pada level praktis tindak penanganannya pun juga berbeda, karena agama tak lagi direlevankan; yang relevan bisa berganti menjadi, misalnya, soal kewargaan (citizenship) atau ketegasan pelaksanaan hukum (law enforcement).

Hal yang sama juga berlaku untuk istilah “rumah ibadah”. Apakah definisi “rumah ibadah” adalah rumah yang diperuntukkan khusus untuk ibadah? Kalau iya, maka agar tak disebut “rumah ibadah”, jangan memakainya khusus untuk ibadah. Caranya bisa dibagi dengan, misalnya, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk diskusi dan belajar, sepertiga untuk aksi-aksi sosial. Dengan demikian, istilahnya bukan lagi “rumah ibadah”, tapi “rumah” saja. Ditambah lagi, objektivasi makna “ibadah” juga bisa problematis: Kalau “ibadah” diartikan setiap tindakan yang berkoneksi dengan Tuhan atau dengan “yang divine, sementara “yang divine” itu tak bisa diakses secara empiris dan amat sangat subjektif, bagaimana orang bisa tahu kalau suatu perbuatan adalah “ibadah” dan bukan, misalnya, pamer (riya) atau—kasarnya—orang-orang melakukan gerakan tak jelas?

Ingatlah salah satu maxim posstrukturalisme: Bahasa mengkonstruksi realitas. Alih-alih realitas itu ada dengan sendirinya kemudian istilahnya ada; justru istilah-lah yang mengadakan realitas. Kalau kita asumsikan ini benar, maka sebenarnya orang-orang sedang bedebat tentang hal-hal yang mereka ciptakan (invent) sendiri.

Tagged: , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s