Fikih Tawanan Perang

Tulisan di bawah ini merupakan jawaban saya terhadap salah satu pertanyaan yang diajukan dalam Bahtsul Masa’il yang diadakan oleh ICRC Jakarta bekerjasama dengan Forsila Bunten Pesantren Cirebon. Bahtsul Masa’il ini diadakan pada 21-22 November 2015 di suatu hotel di Cirebon. Pertanyaan yang dibahas dalam Bahtsul Masa’il ini ada banyak, dan semuanya berkisar pada persoalan hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Saya kebetulan mendapat soal tentang hukum pengungsi dan tawanan perang. Saya posting jawaban saya di sini agar dapat dibaca oleh lebih banyak orang. Siapa tahu bermanfaat. Tulisan ini membahas tentang fikih tawanan perang. Adapun tentang fikih pengungsi, bisa dibaca di tulisan lain di sini.

***

Masalah: Salah satu problem keamanan yang sangat rawan di kawasan konflik seperti Mindanao dan Kepulauan Sulu di Filipina Selatan adalah wujudnya kelompok-kelompok bersenjata seperti Jamaah Abu Sayyaf atau Abu Sayyaf Group (ASG) yang aktif melakukan aksi-aksi penculikan dan bahkan pembunuhan terhadap tawanan mereka. Yang mengejutkan, sebagian membenarkan aksi-aksi mereka dengan menggunakan dalil Surat Muhammad ayat 4 yang memerintahkan umat Islam untuk memenggal kepala orang kafir atau menawan mereka semberi meminta tebusan (manna) atau pertukaran tahanan (fida). Padahal dalam Hukum Humaniter Internasional, setiap tawanan harus mendapatkan perlakuan baik dan tidak dibenarkan untuk dieksekusi tanpa proses pengadilan yang fair.

Pertanyaan: berdasarkan wawasan Anda tentang Hukum Humaniter Internasional dan hukum Islam, apakah aksi-aksi tersebut dapat dibenarkan baik dari sudut pandang Alquran, hadis, maupun sejarah Islam? Bolehkah tentara Muslim membiayai perang dengan menggunakan ongkos tebusan dan aksi kiminal lainnya?

***

A) Landasan normatif tentang tawanan perang: al-Quran dan fikih klasik & kontemporer

Perlu ada sedikit klarifikasi terhadap deskripsi masalah dalam pertanyaannya, terutama di bagian kalimat “sebagian membenarkan aksi-aksi mereka dengan menggunakan dalil Surat Muhammad ayat 4 yang memerintahkan umat Islam untuk memenggal kepala orang kafir atau menawan mereka semberi meminta tebusan (manna) atau pertukaran tahanan (fida).”

Pertama, mann bukan tebusan, tapi pembebasan tawanan secara cuma-cuma (grace, gratis), sedangkan penebusan adalah fida’, yang dalam aturan fikih klasik bisa ditukar dengan tawanan di pihak musuh atau dengan harta (terjadi ikhtilaf antar mazhab tentang hal ini). Kedua, surah Muhammad (47:4) tidak memerintahkan eksekusi tawanan. Kalimat dalam QS 47:4 yang mengandung frase “memancung batang leher orang kafir” (“faidza laqitumu-‘lladzina kafarû fadharba ‘r-riqâb”) berlaku hanya di medan perang. Beberapa terjemahan, bahkan dalam terjemah al-Quran bahasa Indonesia, pun menyatakan bahwa pemancungan leher itu berlaku hanya di medan perang, bukan terhadap tawanan pasca-perang. Alih-alih memerintahkan eksekusi tawanan perang, justru QS 47:4 ini hanya memberikan dua opsi perlakuan terhadap tawanan perang, yakni mann dan fida’ itu.

Adapun dalil yang dalam fikih klasik biasanya menjadi dasar eksekusi tawanan bukanlah QS 47:4, melainkan al-Anfal [8]:67, yang turun berkenaan dengan kasus tawanan perang Badar. Sebagaimana cukup masyhur diketahui, terjadi perbedaan pandangan antar para Sahabat apakah para tawanan Badar itu dieksekusi atau ditebus. Mayoritas Sahabat, yang kemudian disetujui Kanjeng Nabi, menyatakan ditebus. Umar ibn al-Khatthab berpendapat dieksekusi. QS 8:67 turun membenarkan pendapat Umar. Pada praksisnya, dari 70 tawanan perang Badar itu, yang dieksekusi hanya dua orang saja, yakni ‘Uqbah ibn Abi al-Mu’ith dan an-Nadhr ibn al-Harits. Ada beberapa yang dibebaskan secara cuma-cuma; ada yang ditebus dengan syarat mengajar anak-anak Madinah; dan sebagian besar ditebus dengan uang (sebanyak 400 dinar).

Kombinasi dua ayat (QS 8:67 dan 47:4) inilah yang di fikih klasik kemudian menjadi dalil bahwa perlakuan terhadap tawanan perang (usârâ dan sabâyâ) secara umum ada empat opsi: dibunuh (qatl), diperbudak (istirqaq), ditebus (fida’), dan dibebaskan (mann). Keempat opsi ini, menurut fikih klasik, diserahkan sepenuhnya pada kebijakan imam/pemimpin berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Perlu dicatat, empat opsi ini di fikih klasik adalah aturan secara umum, bukan mutlak-universal, sebab ada beberapa perkecualian dan perbedaan pendapat di beberapa mazhab. Mazhab Hanafi, misalnya, menyatakan bahwa eksekusi tawanan pasca-perang tidak diperbolehkan terhadap para sabâyâ yang non-kombatan (umumnya mengacu pada perempuan, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia). Ditambah lagi, eksekusi terhadap tawanan itu (baik usara maupun sabaya) bukan karena yang bersangkutan menjadi tawanan perang, melainkan karena perbuatan kriminalnya. Dengan kata lain, eksekusi tawanan perang bukanlah dalam rangka eksekusi an sich, melainkan sebagai hukuman (‘uqûbah).

Mengenai hal ini, Syaikh Wahbah az-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu bab tawanan perang (Maktabah Syamilah, 8/62) menulis,

وخالف الحنفية في حالة القتل بعد الأسر، فلم يجيزوا قتل المرأة والصبي والمعتوه الذي لا يعقل؛ لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة، وهم ليسوا من أهل العقوبة. فأما القتل حال نشوب المعركة، فلدفع شر القتال، وقد وجد الشر منهم، فأبيح قتلهم فيه، لدفع الشر، وقد انعدم الشر بالأسر.

Tentang perbedaan pendapat antar mazhab mengenai bagaimana tebusan (fida’) dilakukan terhadap tawanan perang, Syaikh Wahbah az-Zuhaily menulis,

وأما الفداء: فقد أجازه المالكية، فللإمام أن يفادي بالنفوس من نساء أو صبيان. وأجازه الإباضية أيضاً بالنفوس والمال. وأجازه الشافعية على مال أو أسرى من المسلمين في أيدي الأعداء بعد تعويض الغانمين عنهم من سهم المصالح، بدليل أن الرسول صلّى الله عليه وسلم سبى نساء بني قريظة وذراريهم، فباعهم من المشركين. ولم يجز عند الحنفية والحنابلة الفداء بالسبي، لا على مال، ولا على أسرى من المسلمين في أيدي قومهم. ولا يجوز في رواية عن أبي حنيفة الفداء بالمال أو بالأسرى بعد تمام الحرب. وعند الصاحبين: يجوز الفداء بالأسارى، وجاء في السير الكبير لمحمد بن الحسن: أنه يجوز الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين؛ لأنه ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: أنه فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين.

Dari berbagai perbedaan pendapat soal eksekusi terhadap tawanan di dalam fikih klasik itu, saya dalam hal ini cenderung pada pendapat Muhammad Munir dalam papernya “Debates on the Rights of Prisoners of War in Islamic Law” (Jurnal Islamic Studies, 2010), yang juga didukung oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaily dalam buku Atsâr al-Harb fil-Fiqh al-Islamiy serta beberapa penulis dalam buku Maqalat fil-Qanun ad-Dauli al-Insaniy wal-Islam (ICRC, 2010)pendapat ini ingin saya sebut sebagai “fikih kontemporer”. Dalam penafsiran fikih kontempor ini, eksekusi tawanan perang bukanlah dilakukan karena yang bersangkutan menjadi tawanan, melainkan karena perbuatan kriminal yang sudah dilakukannya sebelum perang. Dengan kata lain, mengeksekusi tawanan perang pada dasarnya bukanlah karena keterlibatan dalam perang, melainkan hukuman terhadap perbuatan kriminal. Argumen dari pendapat ini didasarkan pada preseden bahwa, pada praksisnya, Kanjeng Nabi hanya mengeksekusi tawanan perang sebanyak 7 kali: 2 dari Badar, 1 dari Uhud, dan 3 pasca-Fathu Makkah. Semua eksekusi itu dilakukan bukan karena yang bersangkutan ikut berperang. Semua yang dieksekusi itu—sebagaimana kata Muhammad Munir—“were executed for the heinous crimes they had committed against the Islamic State before their captivity and were wanted criminals in the Muslim State.”  

Pandangan semacam ini, yakni bahwa tawanan perang bisa dieksekusi karena perbuatan kriminalnya dan bahwa dengan menjadi tawanan tidak serta merta kebal dari hukum, sebenarnya sejalan belaka dengan hukum humaniter internasional tentang Prisoners of War (POWs). Penjelasan dari ICRC sendiri tentang POWs menyebutkan,

In non-international armed conflicts, Article 3 common to the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocol II provide that persons deprived of liberty for reasons related to the conflict must also be treated humanely in all circumstances. In particular, they are protected against murder, torture, as well as cruel, humiliating or degrading treatment. Those detained for participation in hostilities are not immune from criminal prosecution under the applicable domestic law for having done so. (lihat di https://www.icrc.org/eng/war-and-law/protected-persons/prisoners-war/overview-detainees-protected-persons.htm)

Di samping itu, dari sekian banyak perang yang dilakukan di zaman Nabi, jumlah yang dieksekusi itu sangat sedikit dibanding mereka yang ditebus, apalagi yang dibebaskan. Contoh paling kentara dari hal ini ialah kasus Fathu Makkah, yang terjadi hampir di akhir masa karir kenabian. Dalam Fathu Makkah, Kanjeng Nabi bahkan memberikan amnesti dan hak amân kepada banyak orang, yakni mereka yang masuk ke al-Haram, masuk rumah Abu Sufyan, atau yang di dalam rumah dan menutup pintu.

Sebagai argumen tambahan, QS 47:4 itu turun setelah perang Badar dan karena itu membatasi hukum yang ditetapkan QS 8:67 yang turun saat perang Badar. Dan dengan ini, prinsip dasar perlakuan terhadap tawanan perang jadinya hanya dua saja: ditebus atau dibebaskan. Dalam fikih klasik ada pendapat yang menyatakan bahwa QS 47:4 itu kemudian dinasakh oleh QS at-Taubah [9]:5 (yang kerap disebut juga dengan ayat as-sayf) yang memerintahkan eksekusi terhadap semua musyrikin. Tapi ini pandangan minoritas. Pandangan mayoritas mengatakan tidak ada penasakhan itu dan hukum dasar terhadap tawanan tetaplah mann dan fida’ yang ditetapkan oleh QS 47:4. Lebih jelasnya, Ibn Katsir menafsirkan QS 47:4 itu sebagai berikut:

 حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا } أي: أهلكتموهم قتلا { فشدوا }  الأسارى الذين تأسرونهم، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا، وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، فإن الله، سبحانه، عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء، والتقلل من القتل يومئذ فقال: { مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [ الأنفال : 67].ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية -المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه-منسوخة بقوله تعالى: { فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ] } (2) الآية [ التوبة : 5 ]، رواه العوفي عن ابن عباس. وقاله قتادة، والضحاك، والسدي، وابن جُرَيْج.وقال الآخرون -وهم الأكثرون-: ليست بمنسوخة.ثم قال بعضهم: إنما الإمام مُخَيَّر بين المن على الأسير ومفاداته فقط، ولا يجوز له قتله.

Kalimat terakhir dalam nukilan dari Ibn Katsir itu juga jelas, bahwa pendapat mayoritas menyatakan QS 47:4 tidak dinasakh, dan karena itu ia berlaku umum. Di nukilan itu juga jelas bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa “imam/pemimpin diberi pilihan perlakuan terhadap tawanan perang (asir) hanya dua saja, dibebaskan atau ditebus, dan tak boleh dibunuh” (innama al-imâm mukhayyarun bayn al-mann ‘ala al-asir wa mufâtuh faqath, wala yajûzu qatluhu).

Dari rangkaian argumen-argumen itulah maka Muhammad Munir, Wahbah az-Zuhaily, dan ‘Iyadh ibn ‘Asyur dalam makalahnya “al-Islam wal-Qanun ad-Dauli al-Insaniy” menyatakan bahwa pada prinsipnya perlakuan terhadap tawanan perang hanya dua (mann dan fida’), dan eksekusi bersifat perkecualian. Dengan kata lain, hukum dasar Islam tentang tawanan perang adalah hanya dibebaskan atau ditebus; adapun eksekusi adalah temporer, kasuistik, dan sebagai hukuman perbuatan kriminal.

B) Kasus Abu Sayyaf Group (ASG): Tawanan perang atau “hirâbah”?

Khusus untuk kasus Abu Sayyaf Group (ASG) yang menculik dan kemudian menjadikan tebusan dan/atau membunuh tawanan mereka, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, kasus peperangan yang dijelaskan dalam fikih klasik dan menjadi konteks berlakunya QS 47:4  ialah peperangan yang terjadi antara darul-Islam dan darul-kufr yang di antara keduanya tidak terikat perjanjian (mu’ahadah)—karena mu’ahadah ini memberikan hak amân kepada orang kafir sehingga menyerang/menawan orang kafir mu’ahad ialah haram. Di samping itu, kasus peperangan antara darul-Islam dan darul-kufr ini ialah perang antara dua wilayah yang terpisah (yang dalam konteks sekarang masuk dalam kategori international armed conflict). Sementara ASG bergerak di dalam wilayah kekuasaan pemerintah Filipina yang sah dan merupakan gerakan separatis atau pemberontakan dari dalam (yang masuk dalam kategori non-international armed conflict). Dengan demikian, bila dilihat setidaknya dari perspektif pemerintah Filipina yang sah sebagai penguasa wilayah di mana ASG beroperasi, status hukum yang berlaku bagi ASG bukanlah perang darul-Islam vs darul-kufr dalam pengertian fikih klasik, melainkan status pemberontakan terhadap pemerintah yang sah (al-baghy atau al-khuruj ‘alal-hakim), dan aksi-aksi penculikannya terjatuhi status hirâbah (yang mencakup aksi-aksi bandit, terorisme, perampokan [qath’ at-thariq], penculikan, pencurian, dlsb).

Bila pandangan ini kita asumsikan benar, maka sebenarnya tak perlu membahas apakah aksi menebus tawanan yang dilakukan ASG itu benar/salah dalam hukum Islam, sebab dari sejak awal status pemberontakan ASG itu ialah tidak benar—karena ASG ialah bughat. Dengan kata lain, sebelum masuk ke jus in bello (bagaimana perang dijalankan dan bagaimana tawanan diperlakukan), hal pertama yang lebih mendasar ialah soal jus ad bellum atau apakah alasan perang ASG itu dapat dibenarkan. Dan dengan asumsi bahwa pemerintah Filipina tak mempersekusi umat Islam, maka jus ad bellum atau alasan perang ASG adalah keliru—dan justifikasi dengan QS 47:4 menjadi tidak relevan. Tentang hal ini Ahmed al-Dawoody sudah menjelaskan panjang lebar soal jus ad bellum sesuai hukum Islam di bukunya “Islamic Law of War: Justifications and Regulations”. Cukuplah di sini dinukilkan satu ayat penting dalam al-Quran yang mengatur soal perang defensif, atau perang hanya legal atau boleh dikobarkan terhadap mereka yang memerangi saja, yakni QS 2:190: “qâtilu fi sabilillâh alladzina yuqâtilûnakum wala ta’tadû, innallâha la yuhibb al-mu’tadin.”

Kedua, jika diandaikan bahwa gerakan ‘perlawanan’ ASG itu secara jus ad bellum adalah sah menurut hukum Islam, maka perlu ada perincian (tafshil):

a) jika ASG menculik dan menawan orang di luar kondisi perang, justifikasi dengan QS 47:4 yang dipakai ASG itu tidak relevan sehingga tawanan (atau lebih tepatnya ‘sandera’ atau hostage) yang mereka culik tidak masuk dalam pengertian asrâ/usâ dalam fikih klasik. Pasalnya, QS 47:4 itu adalah dalil untuk kasus tawanan perang (asrâ) yang diperoleh dari perang secara aktual (al-harb al-fi’ly) di medan perang. Di dalam kasus perang zaman Kanjeng Nabi pun semua tawanan didapat demikian, bukan dengan tiba-tiba menculik orang, apalagi menculik orang-orang sipil atau non-kombatan. Dalam hal ini, yang relevan adalah sama dengan poin pertama di atas: perbuatan ASG masuk dalam kategori hirabah dan melanggar prinsip “la ta’tadu” yang digariskan QS 2:190.

b) jika ASG mendapatkan tawanannya dari medan perang, maka dilihat apakah tawanannya itu kombatan atau non-kombatan; asir atau bukan. Definisi yang secara umum dianut dalam fikih klasik tentang asrâ/usârâ (jamak dari asir), sebagaimana disebutkan dalam al-Ahkam as-Sultaniyyah-nya al-Mawardi, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu-nya Wahbah az-Zuhaily, dan al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah ialah: “ar-rijâl al-muqatilûn minal-kuffâr idza zhafira al-muslimûn bihim ahyâ’an.” Dan dari definisi ini jelas bahwa ia terbatas pada kombatan (al-muqatilun). Adapun yang bukan kombatan disebut dengan sabâya (jamak dari saby), yang dalam fikih klasik umumnya mengacu pada perempuan, anak-anak, para rahib, dan orang-orang tua lanjut usia. Pembedaan ini penting karena, sekurang-kurangnya menurut mazhab Hanafi sebagaimana sudah dinukil di atas, tidak boleh membunuh mereka yang tergolong Dan dengan ini, minimal bisa dikatakan bahwa aksi pembunuhan ASG terhadap orang sipil atau non-kombatan ialah haram. Adapun eksekusi terhadap tawanan yang kombatan (asra)—sebagaimana sudah dijelaskan di atas tentang perspektif “fikih kontemporer”—ialah haram kecuali dalam konteks sebagai hukuman perbuatan kriminal (yang untuk zaman sekarang dibuktikan melalui pengadilan).

C) Simpulan ringkas

Dengan asumsi bahwa Filipina adalah pemerintah yang sah dan memberi kebebasan umat Islam untuk menjalankan agamanya, maka aksi-aksi ASG dalam menculik, menjadikan tebusan dan/atau membunuh tawanannya adalah aksi bughat dan hirabah, dan karena itu hukumnya haram. Dan dengan ini, justifikasi ASG dengan QS 47:4 menjadi tidak relevan dan tidak perlu dibahas karena, sebelum menyoal jus in bello, hal yang perlu dijawab dulu adalah apakah jus ad bellum atau alasan pemberontakan ASG itu benar dalam hukum Islam. Kalaupun diandaikan bahwa alasan pemberontakan ASG itu sah dalam hukum Islam, maka status hukumnya perlu dirinci. Jika ASG mendapatkan tawananannya di luar medan perang, maka aksi itu masih merupakan al-baghyu dan melanggar prinsip “la ta’tadu” (lihat QS 2:190)—dan justifkasi QS 47:4 dalam konteks ini juga tak relevan. Jika ASG mendapatkan tawanannya dari medan perang, maka perlu diperinci lagi: Jika yang dieksekusi itu non-kombatan, maka haram menurut mazhab Hanafi; Jika kombatan, maka eksekusi adalah haram tanpa pengadilan yang fair.

Tagged: , ,

One thought on “Fikih Tawanan Perang

  1. […] Tulisan di bawah ini merupakan jawaban saya terhadap salah satu pertanyaan yang diajukan dalam Bahtsul Masa’il yang diadakan oleh ICRC Jakarta bekerjasama dengan Forsila Bunten Pesantren Cirebon. Bahtsul Masa’il ini diadakan pada 21-22 November 2015 di suatu hotel di Cirebon. Pertanyaan yang dibahas dalam Bahtsul Masa’il ini ada banyak, dan semuanya berkisar pada persoalan hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Saya kebetulan mendapat soal tentang hukum pengungsi dan tawanan perang. Saya posting jawaban saya di sini agar dapat dibaca oleh lebih banyak orang. Siapa tahu bermanfaat. Tulisan ini membahas tentang fikih pengungsi. Adapun tentang fikih tawanan perang, bisa dibaca di tulisan lain di sini. […]

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s