Sekilas Filsafat Ilmu

Apa sebenarnya inti, the crux, atau jantung dari ilmu (‘sains’)? Hamba yang fana ini bukan orang dari latar bekalang studi filsafat, bukan pula ‘sains’, apalagi filsafat sains. Pun demikian, kalau boleh menjawab pertanyaan itu dalam satu kalimat sederhana dengan berdasar pada subyektivitas pengalaman hamba sekolah selama ini, izinkan hamba untuk mengatakan bahwa sesungguhnya esensi sains ialah “menemukan hukum/pola yang bekerja dalam fenomena-fenomena di alam semesta”.

Kata ‘menemukan’ di situ bermakna secara literal: dia yang dicari sesungguhnnya sudah ada di sana, dan kita tinggal menemuinya, menangkap polanya, menjemput dan lalu memberi nama atas pola itu. Istilah bahasa Inggrisnya agaknya lebih pas,  “to dis-cover”: dari yang semula terselimuti (cover, yang seetimologis dengan kata ‘kafir’, artinya menutupi), masih ‘gaib’ di sana, lalu menjadi tersingkap, jadi tampak apa itu sesungguhnya yang di sana, dan bisa dimengerti. Penjelasan ini berlaku baik untuk ilmu alam (fisika, kimia, biologi, geologi, astrologi, pun juga matematika) maupun ilmu sosial-humaniora (sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, pun juga seni dan agama). [Klasifikasi ini boleh saja dianggap problematik, karena manusia pun sebenarnya juga bagian dari alam, tapi ia dipakai di sini sekadar untuk memudahkan saja.]

Pola yang ditemukan itu, agar bisa menjadi sebuah sains, punya syarat utama, yaitu dia harus bisa diuniversalkan (universalizable), atau bisa diberlakukan di manapun dan kapanpun. Tentu saja, untuk mencapai syarat bisa diuniversalkan ini suatu penjelasan harus memenuhi prosedur koherensi (silogisme yang dibangun valid secara logika), korespondensi (premis-premisnya benar karena didukung bukti), dan ia memang berupa penjelasan (explanation), dalam pengertian bukan sekedar deskripsi, menyajikan data, atau menjawab pertanyaan ‘apa’, melainkan juga menjawab pertanyaan ‘bagaimana’ dan, lebih penting lagi, ‘mengapa’.

Bila suatu pola memenuhi syarat dan prosedur ini, ia menjadi teori, atau boleh juga disebut hukum. Khusus dalam paradigma positivisme (dengan mengeluarkan teologi dari kategori ‘sains’), ada tambahan syarat, yakni teori tersebut harus bisa difalsifikasi (falsifiable) atau punya potensi untuk dicek atau dibenturkan pada bukti-bukti yang bisa dihadirkan untuk membantah teori itu. [Teologi, dengan demikian, tidak falsifiable karena, sekurang-kurangnya menurut paradigma positivisme, Tuhan tak bisa diakses secara empiris. Tersebab inilah maka ada debat: apakah teologi bisa disebut ‘sains’?] Bila suatu pola diklaim sebagai suatu teori, tapi kemudian ada satu bukti saja sebagai counter-example yang membantahnya, gugurlah statusnya sebagai teori, sebab ia tak lagi memenuhi syarat bisa diuniversalkan. Statusnya turun menjadi sekadar penjelasan secara umum, penjelasan yang sifatnya most likely, bukan mutlak berlaku untuk semuanya dan kapan saja. [Di sini, Anda pun bisa mengkritisi ‘teori’ hamba tentang sains: apakah tesis “inti sains adalah menemukan hukum/pola di alam semesta” ini berlaku universal atau sekadar penjelasan umum saja?]

Karena sains pada hakikatnya ialah penjelasan tentang hukum/pola yang bekerja di alam semesta, maka fisika ialah tentang hukum/pola yang bekerja di alam fisik (ruang, waktu, gerak, energi, gravitasi, dll.); biologi ialah tentang hukum/pola yang bekerja dalam organisme hidup (evolusi, taksonomi, genetika, dll.); kimia ialah tentang hukum/pola yang bekerja dalam komposisi yang menyusun suatu materi; sosiologi ialah tentang hukum/pola yang bekerja dalam masyarakat; politik ialah tentang distribusi kekuasaan dan sumber daya; ekonomi ialah tentang produksi, penyaluran, dan konsumsi barang dan jasa; dan seterusnya, dan seterusnya.

Bila ada satu hal esensial yang relatif membedakan ilmu alam dari ilmu sosial-humaniora, ialah bahwa ilmu alam relatif lebih mudah ditangkap hukum/polanya dibanding ilmu sosial-humaniora. Sebabnya simpel saja: ilmu-ilmu alam menyelediki benda mati dan mudah difalsifikasi, sedangkan ilmu sosial-humaniora menyelidiki interaksi sosial yang komponen penyusunnya ialah manusia-manusia, yang hidup dan punya dimensi mental/psikis. Inilah antara lain yang menjadi penyebab mengapa dalam ilmu sosial-humaniora bukan hal yang mudah untuk memunculkan hukum.

Dalam ilmu sosial-humaniora, teori-teori gampang tumbang, sebab mendapatkan hukum universal untuk milyaran manusia di muka bumi ini agak dekat pada mustahil. Apalagi batin/jiwa/kesadaran (consciousness) yang menjadi penggerak dasar perilaku manusia adalah hal yang amat kompleks: Selain tak bisa diakses secara empiris, hal maksimal yang bisa dilakukan oleh seorang pengkaji ilmu sosial-humaniora ialah empati,  mempersepsikan bagaimana manusia lainnya berperilaku dengan cara menempatkan diri si pengkaji ke dalam diri individu/komunitas yang sedang dikaji, dengan asumsi bahwa dunia mental manusia lain ialah sama/mirip dengan dunia mental si pengkaji—sebuah asumsi yang sebenarnya rawan jatuh pada kekeliruan. Pada akhirnya, tetaplah orang tak bisa mengakses secara sempurna dunia mental manusia lain: kesimpulan yang didapatnya dari empati itu tetaplah gagasan yang sudah difilter-ditafsir melalui dunia mental si pengkaji. Singkat kalimat, ilmu sosial-humaniora rawan terperosok ke dalam godaan subyektivitas jika dibanding ilmu alam. [Dalam diskursus posmodernisme, soal subyektivitas ini bahkan ditarik lebih jauh bukan hanya dalam ilmu sosial-humaniora melainkan juga sampai ilmu alam, sebab realitas alam pun sebenarnya ‘dibaca’ oleh pengkaji ilmu alam bukan tanpa melalui tafsir atau, istilah khasnya, konstruksi]

Ambillah satu contoh saja satu bidang ilmu sosial-humaniora; misalnya, disiplin ilmu politik. Salah satu pertanyaan fundamental dalam ilmu politik ialah: apa fungsi negara? Atau, yang lebih fundamental lagi, apakah dalam hidup bermasyarakat, manusia memerlukan institusi berbentuk negara? Pertanyaan ini bisa pula diparafrase: Apa yang akan terjadi pada manusia bila tidak ada negara? Pertanyaan ini sudah pernah dijawab oleh para filsuf Pencerahan (seperti Hobbes, Locke, Rousseau, dll), yaitu saat mereka membahas tentang kondisi alamiah manusia pra-negara (istilah teknisnya: the state of nature). Jawabannya ternyata beragam. Satu berpendapat bahwa pada dasarnya manusia itu jahat, selalu punya hasrat untuk menguasai orang lain, sehingga dalam kondisi sebelum ada negara, manusia ialah serigala bagi manusia lainnya. Maka negara harus ada sebagai leviathan yang mengubah situasi kacau-balau (chaotic) pra-negara menjadi tertib, berada dalam order. Dalam pandangan ini, manusia menyerahkan kemerdekaannya kepada negara sebagai kompensasi atas negara yang menjaga keberlangsungan hidupnya (survival) dari cengkeraman manusia lainnya dalam hidup bermasyarakat. Yang lain berpandangan bahwa pada dasarnya manusia itu baik, dan lahir dengan hak-hak dan kebebasan dasar (yang diklaim sudah alamiah dan inheren), dan justru masyarakatlah yang membatasi atau malah mengkorupsi hak-hak dasar itu. Maka, menurut pandangan ini, negara perlu ada, namun harus hanya sebatas sebagai institusi yang memastikan bahwa tiap individu tak kehilangan hak dasar dan kebebasan alamiahnya. Yang lain lagi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya berwatak netral, tak baik dan tak buruk, dan di kondisi pra-negara manusia punya kemerdekaan sejati; justru adanya peradaban (civilization) membuat kemerdekaan manusia jadi terbatasi, dan kadang terkorupsi, karena manusia mau tak mau harus bernegosiasi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan karena itu sebagian kemerdekaannya diserahkan. Dalam pandangan ini, kemerdekaan manusia hanya boleh dibatasi sejauh antar manusia mau bersepakat dalam “kontrak sosial” yang, dalam level kolektif, harus merepresentasikan kehendak umum (general will). Menurut pandangan terakhir ini, negara hanya perlu ada sebatas ia diperlukan ada untuk melayani kehendak umum itu.

Tampak, perdebatan tentang fungsi negara ternyata berhulu pada satu pertanyaan, yang sesungguhnya bersifat hipotetikal, yaitu sebenarnya manusia itu baik, jahat, atau netral dalam kondisi tanpa negara. Pertanyaannya kemudian: Dari jawaban yang tersedia, mana yang objektif, atau mana yang paling mendekati objektivitas dan bisa diuniversalkan, dan bagaimana mengukur-menilainya? Tidak mudah, bukan?

Kalaupun bisa dibangun ‘teori’ dari jawaban terhadap pertanyaan itu dan ia teraplikasi dalam suatu komunitas, belum tentu ‘teori’ itu akan berhasil sama di komunitas lainnya. Juga kalaupun bisa berjalan di suatu waktu, belum tentu ia berhasil sama di waktu lain di masa depan. Salah satu contohnya ialah teori klasik modernisasi. Teori ini bertesis, dan sekaligus meramalkan, bahwa semakin modern suatu masyarakat, semakin sekuler ia, dan pada saat yang sama agama akan semakin marginal, semakin terprivatisasi. Yang terjadi dalam beberapa dekade mutakhir ternyata tak begitu: semakin ke sini, agama tampak semakin ingin merangsek ke ruang publik. Teori klasik modernisasi itu agaknya relatif benar dalam konteks Eropa, tapi tidak dalam konteks Asia, bahkan pula di Amerika: teori klasik modernisasi yang berasumsi bahwa semakin modern berarti semakin rasional dan agama semakin tak dibutuhkan, ternyata tak didukung secara korespondensial dengan pengalaman di banyak negara, bahkan di negara-negara maju.

Dari sini nyatalah bahwa ilmu sosial-humaniora itu, bila Anda bersetuju dengan teori hamba tadi, sesungguhnya lebih sulit ketimbang ilmu alam. Iya, kan?

 

Tagged: , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s